Ketua MPR Dukung OJK Dibubarkan Ilustrasi OJK. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

MerahPutih.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung apabila DPR bersama pemerintah membubarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik melalui Perppu ataupun perangkat kebijakan lainnya.

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan kepada Bank Indonesia.

"Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pengadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam," kata Bamsoet, di Jakarta, Sabtu (11/7).

Baca Juga

Menangnya Rachmawati Soekarnoputri di MA Tak Punya Impikasi Yuridis ke Jokowi

Mantan Ketua DPR ini menilai DPR RI dan pemerintah tak perlu ragu membubarkan OJK yang notabene dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Menurut Bamsoet, lebih baik mengoreksi dibanding membiarkan kesalahan berlarut dan akhinya rakyat yang menjadi korban.

"Pembentukan OJK tak lepas dari rekomendasi IMF yang mengambil contoh Financial Service Authority (FSA) di Inggris. Kenyataannya, FSA justru gagal menjalankan tugasnya dan mengakibatkan Inggris terpuruk krisis finasial global pada 2008," ujarnya.

Pada tahun 2013, kata Bamsoet, Inggris akhirnya membubarkan Financial Service Authority. Untuk itu, menurut dia, bukan hal yang mustahil apabila dalam waktu dekat pemerintah membubarkan OJK.

"Apalagi kini situasi OJK sedang di titik nadir lantaran mendapat sorotan dari DPR, BPK, maupun Ombudsman," tutur politikus Golkar ini.

Ketua MPR
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: MPR)

Bamsoet mencontohkan, dalam permasalahan Ausransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB), BPK mencatat bahwa OJK tak melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada jajaran pengelola statuter yang ditunjuk untuk merestrukturisasi AJBB, sehingga menyalahi UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian.

Dalam IHPS I/2018, BPK menemukan penerimaan pungutan OJK 2015-2017 sebesar Rp 493,91 miliar belum diserahkan ke negara, penggunaan penerimaan atas pungutan melebihi pagu sebesar Rp 9,75 miliar, gedung yang disewa dan telah dibayar Rp 412,31 miliar tetapi tidak dimanfaatkan, utang pajak badan OJK per 31 Desember 2017 sebesar Rp 901,10 miliar belum dilunasi.

Baca Juga

Geliat Isu Reshuffle Kabinet dan Restu Partai Politik

Bamsoet melanjutkan, skandal Jiwasraya dengan gamblang menunjukan lemahnya self control mekanisme pengawasan di internal OJK. Serupa dengan OJK Inggris (FSA) yang tak mampu mendeteksi kondisi keuangan bank penyedia kredit perumahan The Northern Rock.

"Setelah membubarkan FSA pada tahun 2013, Inggris mengembalikan sistem pengawasannya ke Bank Sentral. Sudah saatnya fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK dikembalikan kepada Bank Indonesia," pungkas Bamsoet. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Validasi Bansos Tunai Harus Sampai Tingkat RT
Indonesia
Validasi Bansos Tunai Harus Sampai Tingkat RT

"Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran," kata Azis.

Satu Nakes Asal Sukoharjo Positif COVID-19 setelah Divaksin Sinovac
Indonesia
Satu Nakes Asal Sukoharjo Positif COVID-19 setelah Divaksin Sinovac

Seorang tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dinyatakan positif COVID-19 tak lama usai mendapatkan vaksinasi Sinovac.

Brigjen Prasetijo Akui Terima USD20 Ribu Sebagai Uang Persahabatan
Indonesia
Brigjen Prasetijo Akui Terima USD20 Ribu Sebagai Uang Persahabatan

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pengusaha Tommy Sumardi menjadi perantara suap terhadap kepada Irjen Napoleon Bonaparte sebesar USD200 ribu dan USD270 ribu.

Mojokerto Naikkan Denda Pelanggar Protokol Kesehatan
Indonesia
Mojokerto Naikkan Denda Pelanggar Protokol Kesehatan

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menaikkan denda untuk pelanggar protokol kesehatan (prokes) yang semula Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu

Pulihkan Ekonomi, Airlangga Targetkan Rp1000 Triliun Cair Dalam 6 Bulan
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Airlangga Targetkan Rp1000 Triliun Cair Dalam 6 Bulan

Apabila anggaran yang disiapkan pemerintah diserap lebih cepat, maka diharapkan roda perekonomian kembali berputar dan menggeliatkan ekonomi masyarakat.

Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kampung Halamannya
Indonesia
Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kampung Halamannya

Almarhum anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Artidjo Alkostar direncanakan dimakamkan di kampung halamannya, Situbondo, Jawa Timur

Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan hingga Disertai Petir Guyur Seluruh Wilayah
Indonesia
Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan hingga Disertai Petir Guyur Seluruh Wilayah

Hujan ringan hingga disertai petir diprediksi mengguyur seluruh wilayah DKI Jakarta pada Rabu (3/2).

Alasan Djoko Tjandra Tak Pantas Dituntut Hanya 4 Tahun Penjara
Indonesia
Alasan Djoko Tjandra Tak Pantas Dituntut Hanya 4 Tahun Penjara

Model ini sebenarnya tidak layak bagi seorang Djoko S Tjandra

Pemkot Surabaya Pantau Tamu Nginap Lebih Dari 3 Hari di Hotel
Indonesia
Pemkot Surabaya Pantau Tamu Nginap Lebih Dari 3 Hari di Hotel

Satgas COVID-19 yang ada di setiap kecamatan agar rutin melakukan Sidak di setiap hotel dan kecamatan yang ada di wilayahnya.

KPK Periksa Dirut PD Sarana Jaya Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Periksa Dirut PD Sarana Jaya Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan dalam kasus dugaan korupsi pembelian tanah di DKI Jakarta.