Ketua MPR Dukung OJK Dibubarkan Ilustrasi OJK. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

MerahPutih.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung apabila DPR bersama pemerintah membubarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik melalui Perppu ataupun perangkat kebijakan lainnya.

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan kepada Bank Indonesia.

"Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pengadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam," kata Bamsoet, di Jakarta, Sabtu (11/7).

Baca Juga

Menangnya Rachmawati Soekarnoputri di MA Tak Punya Impikasi Yuridis ke Jokowi

Mantan Ketua DPR ini menilai DPR RI dan pemerintah tak perlu ragu membubarkan OJK yang notabene dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Menurut Bamsoet, lebih baik mengoreksi dibanding membiarkan kesalahan berlarut dan akhinya rakyat yang menjadi korban.

"Pembentukan OJK tak lepas dari rekomendasi IMF yang mengambil contoh Financial Service Authority (FSA) di Inggris. Kenyataannya, FSA justru gagal menjalankan tugasnya dan mengakibatkan Inggris terpuruk krisis finasial global pada 2008," ujarnya.

Pada tahun 2013, kata Bamsoet, Inggris akhirnya membubarkan Financial Service Authority. Untuk itu, menurut dia, bukan hal yang mustahil apabila dalam waktu dekat pemerintah membubarkan OJK.

"Apalagi kini situasi OJK sedang di titik nadir lantaran mendapat sorotan dari DPR, BPK, maupun Ombudsman," tutur politikus Golkar ini.

Ketua MPR
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: MPR)

Bamsoet mencontohkan, dalam permasalahan Ausransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB), BPK mencatat bahwa OJK tak melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada jajaran pengelola statuter yang ditunjuk untuk merestrukturisasi AJBB, sehingga menyalahi UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian.

Dalam IHPS I/2018, BPK menemukan penerimaan pungutan OJK 2015-2017 sebesar Rp 493,91 miliar belum diserahkan ke negara, penggunaan penerimaan atas pungutan melebihi pagu sebesar Rp 9,75 miliar, gedung yang disewa dan telah dibayar Rp 412,31 miliar tetapi tidak dimanfaatkan, utang pajak badan OJK per 31 Desember 2017 sebesar Rp 901,10 miliar belum dilunasi.

Baca Juga

Geliat Isu Reshuffle Kabinet dan Restu Partai Politik

Bamsoet melanjutkan, skandal Jiwasraya dengan gamblang menunjukan lemahnya self control mekanisme pengawasan di internal OJK. Serupa dengan OJK Inggris (FSA) yang tak mampu mendeteksi kondisi keuangan bank penyedia kredit perumahan The Northern Rock.

"Setelah membubarkan FSA pada tahun 2013, Inggris mengembalikan sistem pengawasannya ke Bank Sentral. Sudah saatnya fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK dikembalikan kepada Bank Indonesia," pungkas Bamsoet. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1 Mal di Jakarta Dijaga 30 Personel TNI-Polri
Indonesia
Anies Pastikan Sekolah di Jakarta Belum Dibuka Meski Zona Hijau
Indonesia
Anies Pastikan Sekolah di Jakarta Belum Dibuka Meski Zona Hijau

"Sampai kondisi wabah di DKI benar-benar terkendali dan aman untuk anak-anak. Jadi sampai dengan saat ini, kita belum melihat bahwa sudah aman, belum," terang dia.

Atasi Banjir, Pemprov DKI Bangun 150 Ribu Sumur Resapan di 2021
Indonesia
Atasi Banjir, Pemprov DKI Bangun 150 Ribu Sumur Resapan di 2021

Program ini sudah dimatangkan Komisi D DPRD DKI Jakarta

Pemerintah Daerah Dibolehkan Buka Sekolah di Awal Tahun
Indonesia
Pemerintah Daerah Dibolehkan Buka Sekolah di Awal Tahun

Pemberian izin dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan atau desa atau kelurahan.

Tak Ada yang Kebal Hukum dalam Penyerangan Polsek Ciracas, Setiap Warga Negara Sama di Mata Hukum
Indonesia
Tak Ada yang Kebal Hukum dalam Penyerangan Polsek Ciracas, Setiap Warga Negara Sama di Mata Hukum

TNI dan Polri untuk menjadi teladan dalam kepatuhan kepada hukum

Aktivitas Gunung Semeru Meningkat, BPBD Jatim Minta Warga tidak Panik
Indonesia
Aktivitas Gunung Semeru Meningkat, BPBD Jatim Minta Warga tidak Panik

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur itu mengimbau warga tidak panik, namun tetap mewaspadai dampak dari aktivitas vulkanik Gunung Semeru.

Viral Awan Tsunami Menggulung di Langit Aceh
Indonesia
Viral Awan Tsunami Menggulung di Langit Aceh

Tak sedikit netizen mengabadikan venomena awan Arcus tersebut.

Menteri Yasonna Bakal Bebaskan Koruptor Lewat Revisi PP 99/2012
Indonesia
Menteri Yasonna Bakal Bebaskan Koruptor Lewat Revisi PP 99/2012

Kemenkumham juga akan membebaskan narapidana kasus korupsi yang telah berusia di atas 60 tahun yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya. Diperkirakan ada 300 orang yang akan dibebaskan.

PKS: Wajar Media Asing Nilai Menkes Gagal
Indonesia
PKS: Wajar Media Asing Nilai Menkes Gagal

Netty Prasetiyani Aher menanggapi penilaian media asing terhadap Kemenkes yang tak sigap dalam menangani pandemi COVID-19.

Dewas Hapus Nilai Religiusitas dalam Kode Etik KPK
Indonesia
Dewas Hapus Nilai Religiusitas dalam Kode Etik KPK

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyampaikan, terdapat tiga hal mendasar yang tercantum dalam Kode Etik KPK.