Ketua MK Jilid 1 Percaya Putusan Sengketa Pilpres Sesuai Asas Hukum Mahkamah Konstitusi. Foto: MP/Rizki Fitrianto

MerahPutih.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jilid 1 Jimly Asshiddiqie meyakini Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan terbaik terkait sengketa Pilpres sesuai asas hukum dan memiliki kredibilitas.

"Para Hakim MK itu orang-orang pintar di bidang hukum. Mereka negarawan sesuai UUD 1945, nggak ada yang berpihak ke salah satu pasangan capres, jadi kita harus percaya mereka bahwa putusannya kredibilitas," kata Jimly dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (27/6).

Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie. (MP/Ponco Sulaksono)

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan apapun hasilnya nanti di MK agar setiap pihak menghormati dan menghargai hasil hukumnya. Hukum di atas segalanya.

BACA JUGA: Ternyata Ini yang Buat BPN Optimistis Menang Gugatan Sengketa Pilpres 2019 di MK

Menurut Jimly, putusan Majelis Hakim MK tidak hanya yang terbaik kepada kedua kubu capres yang bersengketa tapi juga untuk bangsa Indonesia.

Jimly mengakui memang kerap putusan Majelis Hakim dianggap tak memuaskan pihak yang kalah. Kendati begitu, dia menilai itu hal lumrah sebab majelis hakim pasti punya pertimbangan terbaik dalam putusan.

"Mana ada putusan hakim itu bisa dianggap memuaskan semua pihak. Yang menang saja kadang masih merasa kurang puas. Tapi bagaimanapun putusan majelis hakim harus dipatuhi dan dihormati," ujarnya dilansir Antara.

Adapun kubu capres-cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melalui tim hukumnya secara resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilpres 2019 ke MK pada tanggal 23 Mei 2019.

Mahkamah Konstitusi

BACA JUGA: Penjelasan MA Terkait Penolakan Permohonan BPN Prabowo-Sandi

Dalam permohanan gugatannya ke MK, kubu capres-cawapres 02 menyampaikan beberapa dalil gugatan. Salah satunya adalah adanya indikasi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan kubu capres petahana. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Sudah Kantongi Dua Nama Calon Wakil Wali Kota Bandung
Indonesia
PKS Sudah Kantongi Dua Nama Calon Wakil Wali Kota Bandung

PKS Jawa Barat sebelumnya mengajukan empat calon yang disebut bakal mengisi kekosongan jabatan wakil wali kota Bandung. Dari empat calon itu, Haru menyebut telah terpilih dua orang yang akan menjadi calon.

Tunggangi Motor Custom, Jokowi Belah Rute Bandara-Bypass Lombok-Mandalika
Indonesia
Tunggangi Motor Custom, Jokowi Belah Rute Bandara-Bypass Lombok-Mandalika

Iringan motor Jokowi melalui rute Jalan Bypass Mandalika Lombok untuk melakukan simulasi kedatangan penonton MotoGP.

Diklat Bela Negara Pembinaan 24 Pegawai KPK Bakal Dilakukan Kemenhan
Indonesia
Diklat Bela Negara Pembinaan 24 Pegawai KPK Bakal Dilakukan Kemenhan

Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan merupakan tindak lanjut rangkaian proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN

Kemendikbud Klaim Ada 25 Klaster COVID-19 Selama PTM, Anak Buah Anies Turun ke Lapangan
Indonesia
Kemendikbud Klaim Ada 25 Klaster COVID-19 Selama PTM, Anak Buah Anies Turun ke Lapangan

Survei tersebut dilaksanakan untuk periode bulan Januari sampai dengan September tahun 2021

Langgar Aturan PPKM Darurat, Dua Pabrik di Bogor Ditutup
Indonesia
Langgar Aturan PPKM Darurat, Dua Pabrik di Bogor Ditutup

Denda tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021

PSSI Disarankan Bawa Sengketa dengan 'Mata Najwa' ke Dewan Pers
Indonesia
PSSI Disarankan Bawa Sengketa dengan 'Mata Najwa' ke Dewan Pers

Hak tolak merupakan hak wartawan karena profesinya untuk mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya

Jaksa Gelar Operasi Intelijen Cari Produk Asing Dicap Lokal
Indonesia
Jaksa Gelar Operasi Intelijen Cari Produk Asing Dicap Lokal

Bila sebanyak 40 persen anggaran tersebut digunakan untuk belanja produk buatan dalam negeri maka belanja BUMN dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 0,4 persen.

Komisi A DPRD Rekomendasikan Dana Hibah Bamus Betawi Disetop
Indonesia
Komisi A DPRD Rekomendasikan Dana Hibah Bamus Betawi Disetop

DPRD merekomendasikan Gubernur Anies untuk tidak memberikan lagi dana hibah tahun depan, melainkan berupa sebuah kegiatan supaya lebih transparan dan jelas.

Satgas Madago Kontak Tembak dengan Teroris Poso, Satu DPO Tewas
Indonesia
Satgas Madago Kontak Tembak dengan Teroris Poso, Satu DPO Tewas

Rudy memastikan tim Satgas Madago Raya masih akan terus melakukan pengejaran

DPR Minta BSSN Evaluasi Mendalam Usai Situs Diretas
Indonesia
DPR Minta BSSN Evaluasi Mendalam Usai Situs Diretas

Kejahatan cyber kerap terjadi namun hingga sekarang belum ada pilar hukum paling ampuh