Ketua KPU Positif COVID-19, PAN: Jangan Jadikan Alasan Untuk Tunda Pilkada Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. (ANTARA/Mario Sofia Nasution/am.)

MerahPutih.com - Permintaan penundaan Pilkada Serentak 2020 akibat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman positif COVID-19 mendapatkan tanggapan dari Komisi II DPR RI.

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus menolak penundaan Pilkada 2020 hanya karena alasan Ketua KPU terpapar corona. Menurutnya, Arief terinfeksi COVID-19 merupakan urusan personal bukan menjadi pertimbangan untuk penundaan Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga

Pemerintah Dinilai Tanggap Lindungi Rakyat Jika Tunda Pilkada 2020

"Jangan karena ketua KPU kena COVID-19, lalu ditunda, yang menentukan bukan dia, yang menentukan itu UU," ucapnya di Jakarta, Sabtu (19/9)

Guspardi menilai, jika Arief Budiman tidak bisa melakukan pekerjaannya selama pilkada maka dapat digantikan perannya oleh komisioner lainnya. Menurut dia, di KPU itu ada 7 orang komisioner dan sifatnya kolektif kolegial.

"Sambil Pak Arief melakukan pemulihan, penyembuhan, isolasi, tugas-tugasnya bisa dijalankan komisioner KPU yang lainnya. Jadi yang dijalankan itu sistem bukan personal," ujarnya

Ilustrasi - Pemilihan kepala daerah. (Antaranews)
Ilustrasi - Pemilihan kepala daerah. (Antaranews)

Dia menjelaskan proses pelaksanaan Pilkada 2020 telah disetujui antara parlemen dan pemerintah sehingga tidak ada penundaan kembali. Menurut dia, adanya tren naik dan turun pandemi COVID-19 tidak menghalangi penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

"Tren naik turun COVID-19, bukan karena adanya proses pelaksanaan pilkada. Sekarang ini kebetulan tren lagi naik, mudah-mudahan Oktober-November menurun melandai, itu yang kita harapkan," tegasnya

Baca Juga

Aturan Kampanye Calon Kepala Daerah Dinili Bikin Pusing

Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat berkomitmen menjaga protokol kesehatan bukan hanya semata-mata untuk gelaran pilkada saja tetapi juga untuk kesehatan masing-masing individu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Mata Uang Baru Ada Wanita Bercadar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mata Uang Baru Ada Wanita Bercadar

Di bagian tengah uang terdapat sekelompok wanita bercadar sedang berpose.

Polda Kepri Sesalkan Mantan Calon Taruna AKPOL Curhat di Medsos
Indonesia
Kunjungi Bengkulu, Presiden Jokowi Resmikan Monumen Fatmawati Sukarno
Indonesia
Kunjungi Bengkulu, Presiden Jokowi Resmikan Monumen Fatmawati Sukarno

Presiden akan langsung menuju Rumah Ibu Fatmawati Soekarno.

Baru Sampai Indonesia Mahasiswi Asal Lumajang Langsung Dikarantina, Kena Corona?
Indonesia
Baru Sampai Indonesia Mahasiswi Asal Lumajang Langsung Dikarantina, Kena Corona?

RSUD dr Haryoto Lumajang sudah menyiapkan ruang isolasi dan rawat inap

2 Catatan Kritis PKS Paling Krusial dari Perppu COVID-19
Indonesia
2 Catatan Kritis PKS Paling Krusial dari Perppu COVID-19

Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar mengganti Perppu No. 1 Tahun 2020

Rezim Jokowi-Maruf Gagap Hadapi Persoalan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Indonesia
Rezim Jokowi-Maruf Gagap Hadapi Persoalan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Selama satu tahun pemerintahan, persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan masih menjadi catatan.

DPR: Negara Kalah dengan Djoko Tjandra, Masa Satu Buronan Saja Susah Ditangkap
Indonesia
DPR: Negara Kalah dengan Djoko Tjandra, Masa Satu Buronan Saja Susah Ditangkap

Djoko Tjandra buron dan melarikan diri ke Papua Nugini setelah Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali Kejagung.

Belum Tentukan Sosok Cawagub DKI, Ini Alasan Fraksi PDIP
Indonesia
Belum Tentukan Sosok Cawagub DKI, Ini Alasan Fraksi PDIP

PDIP kini tengah menunggu pembentukan panitia pemilihan (Panlih) wagub DKI

Daerah Diminta Tiru Pusat Dalam Pengadaan Rumah Rakyat
KPR
Daerah Diminta Tiru Pusat Dalam Pengadaan Rumah Rakyat

Kementerian PUPR juga sudah meminta pengembang di Indonesia untuk ikut andil dalam pembangunan hunian berbasis transportasi massal atau transit oriented development (TOD) di berbagai wilayah di Indonesia.

KPK Periksa Pejabat Pemkab Bogor Terkait Kasus Korupsi Eks Bupati Rahmat Yasin
Indonesia
KPK Periksa Pejabat Pemkab Bogor Terkait Kasus Korupsi Eks Bupati Rahmat Yasin

KPK menetapkan Rahmat Yasin sebagai tersangka atas dua kasus korupsi sekaligus.