Ketua KPU: Money Politic Sanksinya Berat Ketua KPU Arief Budiman (kanan) bersama Komisioner KPU Ilham Saputra (kiri). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman angkat bicara mengenai isu mahar politik yang kembali menyeruak dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Sebagai penyelenggara pemilu, kata Arief, pihaknya kerap mengingatkan kepada para peserta kontestasi demokrasi agar menghindari praktik mahar politik tersebut.

Pasalnya, hal itu masuk kualifikasi Tindak Pidana Politik Uang yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara oleh ketentuan Pasal 73 ayat (3) jo ketentuan Pasal 187 A s/d D UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"KPU akan ingatkan, supaya ini menjadi pelajaran karena makin banyak temuan semacam ini," kata Arif dalam diskusi bertajuk Wajah Politik Pilkada 2018, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

Meski pengawasan terhadap praktik mahar politik bukan wewenang dan tugas KPU, menurut Arief isu tersebut tetap menjadi konsen pihaknya agar ke depan lebih selektif dalam menseleksi para bakal calon.

"Tentu kami punya konsen dan tenggung jawab moral mana calon yang baik,
regulasi dibuat juga semakin ketat. Mahar politik atau money politic itu sanksinya berat," tegas Arif.

Diketahui, isu mengenai mahar politik di Pilkada 2018 kembali menyeruak saat La Nyalla Mattalitti mengaku "dipalak" hingga Rp 40 Miliar oleh Partai Gerindra sebagai mahar politik jika dirinya ingin maju sebagai calon Gubernur di Jawa Timur.

La Nyalla blak-blakan menceritakan kegagalannya diusung Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim karena tidak mampu menyanggupi mahar politik tersebut.

Menurutnya, permintaan mahar untuk mengeluarkan rekomendasi datang langsung dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Perindo: Biaya Tinggi Picu Politik Uang di Pilkada Serentak



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH