Ketua KPU Dipecat, DPR Pelajari Putusan DKPP Sidang DKPP. (Foto: MP/DKPP).

MerahPutih.com - Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) memecat Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta seluruh pihak untuk tidak berspekulasi atas putusan tersebut.

"DPR akan mempelajari terlebih dahulu, kita dengar penjelasan DKPP terkait duduk permasalahannya dengan transparan," kata Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1).

Baca Juga:

DKPP Berhentikan Arief Budiman dari Jabatan Ketua KPU RI

Ia menegaskan, jangan sampai beban kerja KPU dapat terganggu dan terhambat akibat putusan tersebut, terlebih KPU baru saja melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dan perlu melakukan evaluasi.

Azis meminta penyelenggara pemilu dapat menjadikan sebuah pembelajaran dan evaluasi dari permasalahan tersebut sehingga dapat menciptakan pelaksanaan "pesta demokrasi" yang semakin baik dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi terhadap Arief Budiman yakni pemberhentian dari jabatan Ketua KPU RI.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan," bunyi salinan putusan yang ditandatangani Ketua DKPP Muhammad, di Jakarta, Rabu (13/1).

Atas sanksi tersebut, DKPP memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan itu paling lama 7 hari sejak dibacakan. DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Sidang DKPP.
Sidang DKPP. (Foto: DKPP)

Arief Budiman dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena mendampingi atau menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Kemudian, Arief membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan surat KPU RI Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020, pada 18 Agustus 2020.

Tindakan Arief Budiman menerbitkan Surat KPU Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 dengan menambah klausul yang meminta Evi Novida Ginting Manik aktif melaksanakan tugas sebagai anggota KPU Periode 2017-2022 merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam kedudukan sebagai Ketua KPU RI. (Pon)

Baca Juga:

DKPP akan Pecat Penyelenggara yang Merekayasa Hasil Pemilu

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Analis Intelijen Ungkap Ada Kelompok Memancing Air Keruh di Tengah Wabah Corona
Indonesia
Analis Intelijen Ungkap Ada Kelompok Memancing Air Keruh di Tengah Wabah Corona

"Ketakutan yang terjadi saat ini diperkuat dengan berbagai kejadian yang mengarah kepada gangguan keamanan selama pandemi corona," kata Stanislaus

Penambahan Kasus Baru Corona di Jakarta Sebanyak 1.153 Jiwa
Indonesia
Penambahan Kasus Baru Corona di Jakarta Sebanyak 1.153 Jiwa

Dengan positivity rate 9 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.153 jiwa.

Kapolda Metro Temui MUI, Minta Restu Tekan Penyebaran COVID di Jakarta
Indonesia
Kapolda Metro Temui MUI, Minta Restu Tekan Penyebaran COVID di Jakarta

Lebih-lebih kita berharap mudah-mudahan Jakarta ini, Allah angkat virus corona

Musim Tradisi Sadranan Bersamaan Wabah Corona, Harga Bunga Tabur di Solo Anjlok
Indonesia
Musim Tradisi Sadranan Bersamaan Wabah Corona, Harga Bunga Tabur di Solo Anjlok

Jumlah pembeli saat ini jauh berbeda dengan musim sadranan tahun lalu sebelum ada virus corona.

Di Awal November, Solo Mulai Uji Coba Masuk Sekolah
Indonesia
Di Awal November, Solo Mulai Uji Coba Masuk Sekolah

Sarana dan prasarana prokes sudah disediakan terutama tempat mencuci tangan dan kotak disinfektan.

Olah Limbah Laundry, Mahasiswa ITS Ciptakan IPAL Berbasis 3R
Indonesia
Olah Limbah Laundry, Mahasiswa ITS Ciptakan IPAL Berbasis 3R

Tim Abdi Karya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berhasil menciptakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk laundry berbasis reuse, recycle, dan recovery (3R).

Progres Vaksinasi COVID-19 Kabupaten/Kota Jabar Berbeda-beda, Garut Terendah
Indonesia
Progres Vaksinasi COVID-19 Kabupaten/Kota Jabar Berbeda-beda, Garut Terendah

Progres vaksinasi COVID-19 di kabupaten/kota di Jawa Barat belum seragam. Progres tertinggi di Kota Bandung yang capaian vaksinasinya 97,90 persen.

Febri Diansyah Ungkap Alasan Mengundurkan Diri dari KPK
Indonesia
Febri Diansyah Ungkap Alasan Mengundurkan Diri dari KPK

Kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK setelah disahkannya revisi UU Nomor 30 tahun 2002.

Pengamat Prediksi 2 'Partai Biru' Diuntungkan dari Isu Reshuffle Kabinet
Indonesia
Pengamat Prediksi 2 'Partai Biru' Diuntungkan dari Isu Reshuffle Kabinet

PKS jika tetap di luar pemerintahan sudah tepat

Ridwan Kamil Mau Beli Mobil Listrik Rp700 Juta
Indonesia
Ridwan Kamil Mau Beli Mobil Listrik Rp700 Juta

Jadi Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan (penggunaan motor listrik bagi ASN), minimal kendaraan dinas gubernur sampai level bawah," kata RK.