Ketua KPU Benarkan Megawati dan Hasto Tandatangani Permohonan PAW Harun Masiku Ketua KPU RI Arief Budiman (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menandatangani permohonan untuk menjadikan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kiemas di parlemen melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

Menurut Arief, PDIP beberapa kali mengajukan permohonan agar Harun menjadi pengganti Nazarudin yang meninggal dunia itu.

Baca Juga:

"Siap Mainkan!" Jadi Kode Suap Komisioner KPU Terkait PAW Caleg PDIP

"Kalau sebelumnya saya lupa, tetapi kalau yang terakhir permohonan iya ditandatangani (oleh Megawati dan Hasto)," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).

Terkait dengan kronologi permohonan PAW ini, Arief Budiman mengatakan, pihaknya sudah meminta biro terkait untuk menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan.

Ketua KPU benarkan Megawati dan Hasto tandatangani permohonan PAW Harun Masikun
Ketua KPU Pusat Arief Budiman (Foto: Antaranews)

"Kemudian saya juga minta dibuatkan kronologinya. Sebetulnya rangkaian yang kita keluarkan untuk perkara terkait itu apa saja, mulai dari penetapan hasil pemilunya, kemudian penetapan calon terpilihnya, kemudian ada pengajuan keberatan atau uji materi," ujar Arief.

"Sampai dengan berapa kali surat masuk ke kita, berapa kali kita jawab. Sampai dengan yang terakhir kita kirimkan. Jadi itu juga sedang disiapkan. Jadi sewaktu-waktu data atau dokumen dibutuhkan kami sudah siapkan," ucap Arief.

Arief mengatakan surat permohonan itu ditolak KPU pada rapat pleno pada Senin, 6 Januari 2020. Sedangkan sehari kemudian KPU langsung mengirimkan surat balasan tersebut kepada PDIP.

"Tanggal berapa saya lupa. Pokoknya kita rapat pleno tanggal 6 Januari, langsung saya tanda tangan terus tanggal 7 Januari kita kirimkan ke yang meminta," katanya.

Arief Budiman mengatakan, Harun Masiku bukan merupakan calon anggota (caleg) DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel) I.

Sehingga, Harun Masiku saat ini tidak memiliki hak sebagai anggota DPR RI terpilih.

"Harun itu kan caleg yang ada dalam daftar caleg. Kan dia bukan calon yang terpilih. Calon terpilihnya kan yang lain. Harun perolehan suaranya peringkat ke-5, " ujar Arief.

Arief lantas mengungkapkan kondisi saat PDI-Perjuangan mengajukan uji materi Peraturan PU Nomor 3 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung (MA).

Saat MA memutuskan mengabulkan uji materi, hal ini dikirimkan ke KPU sebagai dasar meminta Harun Masiku menjadi pengganti antar-waktu untuk anggota legistatif terpilih yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

"Putusan itu dikirim ke kami sekaligus permohonannya berdasarkan itu. Sudah kami jelaskan enggak bisa. Lalu dikirimkan ke MA, keluarlah fatwa MA. Nah itu kami sudah jawab lagi. Sebenarnya surat sebelumnya sudah konsisten (menolak)," ucap Arief.

Baca Juga:

Komisioner KPU Terlibat Korupsi, Bawaslu Dianggap Tidak Berguna

Arief lantas disinggung apakah Wahyu Setiawan pernah memberikan pandangan berbeda dalam rapat pleno penetapan anggota DPR RI terpilih dari dapil I Sumsel.

Menurut Arief, tidak ada penyampaian pendapat berbeda dari Wahyu Setiawan.

"Seingat saya untuk kasus ini enggak ada pandangan berbeda. Sepanjang yang saya ingat tiga kali itu enggak ada yang berbeda," pungkas Arief Budiman.(Knu)

Baca Juga:

Hasto Luruskan Isu Penggeledahan Kantor DPP PDIP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bengkulu Diguncang Gempa Magnitudo 6,9 dan 6,8
Indonesia
Bengkulu Diguncang Gempa Magnitudo 6,9 dan 6,8

Episenter gempa terletak pada 4.50 Lintang Selatan, 100.91 Bujur Timur pada kedalaman 10 kilometer atau berjarak 169 kilometer barat daya Bengkulu.

Pengembalian Commitment Fee Formula E, Ini Jawaban Kadispora dan JakPro
Indonesia
Pengembalian Commitment Fee Formula E, Ini Jawaban Kadispora dan JakPro

Sebab, saat ini Pemda DKI membutuhkan dana untuk penanganan dan penanggulangan corona di Jakarta.

Jokowi Umumkan Cuma Sepertiga Warga DKI Terima Bantuan Ekonomi Corona
Indonesia
Jokowi Umumkan Cuma Sepertiga Warga DKI Terima Bantuan Ekonomi Corona

1,1 juta warga akan ditanggung Pemprov DKI dan 2,5 juta warga akan ditanggung pemerintah pusat.

Kominfo Tunda Pemberlakuan Aturan Penyelenggara Jasa Komunikasi
Indonesia
Kominfo Tunda Pemberlakuan Aturan Penyelenggara Jasa Komunikasi

Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas investasi dan kemudahan berusaha di sektor telekomunikasi

Anies Masih Data Subsisi Pekerja Harian Imbas Corona, DPRD Tuntut Cepat Cair
Indonesia
Anies Masih Data Subsisi Pekerja Harian Imbas Corona, DPRD Tuntut Cepat Cair

"Kerja di rumah bisa diperpanjang menyesuaikan dengan kondisi terkini," jelas Anies.

Polda Metro Terjunkan 4.300 Aparat ke Depok dan Tangsel
Indonesia
Polda Metro Terjunkan 4.300 Aparat ke Depok dan Tangsel

Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel gabungan untuk mengamankan pagelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

136 Daerah Ini Masuk Kategori Zona Kuning COVID-19
Indonesia
136 Daerah Ini Masuk Kategori Zona Kuning COVID-19

11 indikator epidemiologi, 2 indikator survailans kesehatan masyarakat, dan 2 indikator pelayanan kesehatan

PKS Minta Dana Haji Enggak Diselewengkan
Indonesia
PKS Minta Dana Haji Enggak Diselewengkan

Jazuli berharap BPKH tidak lagi membuat pernyataan atau berita yang misleading

BPJS Kesehatan Evaluasi Pengajuan Klaim Pasien COVID-19
Indonesia
BPJS Kesehatan Evaluasi Pengajuan Klaim Pasien COVID-19

Agar memudahkan rumah sakit rujukan pasien COVID-19.

 Pasien Positif Corona di RSUD Moewardi Solo Tambah Satu Orang, Berstatus PDP Jadi 20 Orang
Indonesia
Pasien Positif Corona di RSUD Moewardi Solo Tambah Satu Orang, Berstatus PDP Jadi 20 Orang

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih, mengatakan hasil tracking terbaru jumlah ODP covid-19 di Solo bertambah 20 orang. Dengan demikian total keseluruhan ODP di Solo ada sebanyak 82 orang.