Ketua KPU Arief Budiman Bakal Bersaksi di Sidang Suap Wahyu Setiawan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (28/1). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi PDIP untuk terdakwa mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Tim Jaksa penuntut umun pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi. Tiga saksi itu yakni, Ketua KPU, Arief Budiman; Anggota KPU, Hasyim Asy'ari; dan Ketua KPUD Sumatera Selatan, Kelly Mariana. Saat ini, baru Arief dan Hasyim yang sudah hadir di Pengadilan Tipikor.

Baca Juga

Wahyu Setiawan Pakai Uang Suap Rp40 Juta untuk Karaoke Bareng Politisi PDIP

"Arief Budiman, Hasyim Asy'Ari dan Kelly Mariana. Arief dan Hasyim sudah datang," kata Jaksa Takdir Suhan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (4/6).

Sebelumnya, Wahyu Setiawan didakwa menerima suap sebesar 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta. Suap itu berasal dari kader PDIP Saeful Bahri dan mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP, Harun Masiku.

Wahyu Setiawan diduga terima gratifikasi ratusan juta dari Gubernur Papua Barat
Wahyu Setiawan diduga terima gratifikasi ratusan juta dari Gubernur Papua Barat (MP/Ponco Sulaksono)

Wahyu Setiawan menerima suap dari Saeful dan Harun melalui pihak perantara yakni, mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina. Agustiani juga menjadi terdakwa dalam perkara ini.

Dalam surat dakwaan, uang suap itu diberikan agar Wahyu menyetujui permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP periode 2019-2024 dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Baca Juga

Anak Buah Sekjen PDIP Hasto Didakwa Suap Wahyu Setiawan Rp600 Juta

Atas perbuatannya, Wahyu didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bamsoet: Bantuan Sosial COVID-19 Harus Tepat Sasaran
Indonesia
Bamsoet: Bantuan Sosial COVID-19 Harus Tepat Sasaran

Pemerintah saat ini telah mengalokasikan beragam Bansos bagi warga terdampak PSBB

Percepat Pemulihan Ekonomi, Surabaya Dampingi Toko Klontong
Indonesia
Percepat Pemulihan Ekonomi, Surabaya Dampingi Toko Klontong

Disdag Surabaya akan mengevaluasi perkembangan unit usaha tersebut agar terdeteksi kekurangan yang harus diperbaiki.

Pemkot Solo Pangkas Gaji-13 ASN untuk Penanganan COVID-19
Indonesia
Pemkot Solo Pangkas Gaji-13 ASN untuk Penanganan COVID-19

Gaji ke-13 ASN tersebut merupakan salah satu di antara anggaran terkena pemotongan, Pemkot Solo untuk penyesuaian anggaran pada APBD 2020.

Wacana Membuka Sekolah meski di Zona Hijau Dinilai Riskan
Indonesia
Wacana Membuka Sekolah meski di Zona Hijau Dinilai Riskan

Pemerintah diingatkan berhati-hati membuka sekolah meski di wilayah yang masuk zona hijau atau bebas dari penularan COVID-19.

Ketua DPD: Jangan Ada Drama Bisnis Vaksin, Semua Harus Transparan
Indonesia
Ketua DPD: Jangan Ada Drama Bisnis Vaksin, Semua Harus Transparan

LaNyalla menilai, seringkali situasi seperti itu dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis

Pakai Influencer Sosialisasikan Programnya, Pemerintah Dinilai Tak Percaya Diri
Indonesia
Pakai Influencer Sosialisasikan Programnya, Pemerintah Dinilai Tak Percaya Diri

Membayar influencer untuk memoles kinerja, sama saja dengan menutupi kinerja yang sesungguhnya

Eks Sespri Sebut Irjen Napoleon Dua Kali Didatangi Brigjen Prasetijo dan Dibawakan 'Paper Bag'
Indonesia
Eks Sespri Sebut Irjen Napoleon Dua Kali Didatangi Brigjen Prasetijo dan Dibawakan 'Paper Bag'

Tommy juga sempat menemui Irjen Napoleon beberapa kali tanpa dihadiri Brigjen Prasetijo

Digitalisasi Sektor Keuangan Semakin Cepat Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Digitalisasi Sektor Keuangan Semakin Cepat Saat Pandemi COVID-19

Tidak hanya transaksi di e-commerce, transaksi digital banking juga meningkat terutama untuk transaksi mobile banking yang pada Agustus 2020 mencapai 12 juta transaksi.

Besok, Polisi Periksa Nurhadi terkait Kasus Pemukulan Petugas Rutan KPK
Indonesia
Besok, Polisi Periksa Nurhadi terkait Kasus Pemukulan Petugas Rutan KPK

Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Jimmy Christian Samma, mengatakan, pemeriksaan terhadap Nurhadi akan dilakukan di Gedung KPK.

Korban Penyerangan Polsek Ciracas Alami Pecah di Pembuluh Darah
Indonesia
Korban Penyerangan Polsek Ciracas Alami Pecah di Pembuluh Darah

Bambang menjelaskan, pada saat dilakukan pemeriksaan menggunakan CT scan di kepala M tidak didapatkan tanda-tanda kelainan di otaknya.