Ketua KPK Yakinkan Anak Buahnya Menjadi ASN Tak Kurangi Independensi Ketua KPK, Firli Bahuri (tengah), saat membuka diklat bela negara dan wawasan kebangsaan bagi 18 pegawai KPK di kampus Universitas Pertahanan, Bogor, Kamis (22/7). (Humas KPK)

MerahPutih.com - Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Pegawai KPK memasuki hari ke-14, Rabu (4/8) kemarin. Para peserta melaksanakan kegiatan di dalam kelas dan mendapat materi dengan salah satu nara sumbernya adalah Ketua KPK, Firli Bahuri yang mengisi materi Mulok (Muatan Lokal) tentang peran KPK dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi.

Kepada para pegawai KPK yang mengikuti diklat, Firli meminta seluruh peserta menjalani diklat ini sehingga menjadi pelopor bela negara dan kesadaran wawasan kebangsaan saat mengabdi di lembaga antikorupsi. Ia menekankan, menjadi ASN tak mengurangi independensi pegawai KPK untuk memberantas korupsi.

“Pegawai KPK menjadi ASN pun tidak akan mengurangi independensi pemberatasan korupsi, karena dalam melaksanakan tugas dan kewenangan semua insan KPK tidak boleh terpengaruh kepada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif," kata Firli dalam keterangannya, Kamis (5/8).

Baca Juga

Pimpinan KPK Tolak Surat Keberatan Pegawai Tak Lolos TWK

Turut hadir dalam diklat hari ini, yakni Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Dian Novianti, bersama perwakilan penyelenggara diklat dari Universitas Pertahanan, Mayjen TNI Teguh Mudji Angkasa dan Letjen TNI (Purn) Yudhi Swastanto.

Para peserta yang mengikuti diklat dalam keadaan sehat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran dan pengawasan pantia penyelenggara.

Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan ini digelar dengan serangkaian metode yang menstimulasi partisipasi seluruh peserta, sehingga secara teknis seluruh aktifitas berlangsung dinamis dan interaktif.

Peserta yang mengikuti diklat menanggapi materi Mulok KPK oleh Firli Bahuri. Salah seorang peserta bercerita berharap pengalaman diklat ini dirasakan seluruh pegawai KPK.

“Saya menyampaikan permohonan agar diklat bela negara dan wawasan kebangsaan diikuti oleh semua pegawai KPK lainnya. Jangan kami-kami saja yang memahami, sebab materi-materinya sangat bagus untuk membuka dan menambah wawasan," kata seorang peserta.

Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK
Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Pegawai KPK adalah bagian dari rangkaian peralihan pegawai KPK menjadi ASN. KPK terus melakukan kerja terbaik untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kepegawaian. Undang-undang memberikan ketentuan batas peralihan pegawai KPK menjadi ASN hingga Oktober 2021.

Imbal balik para peserta yang diterima Ketua KPK, dibalas dengan doa dan harapan agar semua manfaat yang diterima dalam diklat bisa secara utuh dibawa pulang dan berpengaruh dalam bekerja dilingkungan KPK.

“Seluruh insan KPK, diberikan mandat dari rakyat dan mendapat perintah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Anggaplah KPK lahan pengabdian yang luas sehingga, sikap berani bela negara dan wawasan kebangsaan ini bisa jadi pintu gerbang pemberantasan korupsi yang sampai mencabut keakar-akarnya. Menyoal pendidikan untuk pegawai KPK, kedepan kesempatan-kesempatan tersebut terbuka lebar tidak hanya dalam bentuk diklat," kata Firli Bahuri.

Baca Juga

Komnas HAM Beberkan Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM TWK Pertengahan Bulan Ini

Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan merupakan kerjasama antara KPK dan Kementerian Pertahanan, lokasi pelaksanaan terpusat di Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat. Program ini kemungkinan akan berlanjut dengan membuka kesempatan program pendidikan pascasarjana bagi seluruh insan KPK yang ingin mengembangkan kepakarannya.

“Rekan-rekan, mari semangat berkarya untuk bangsa melalui pemberantasan korupsi, sebagai salah satu wujud mengabdi untuk negeri. Raihlah kemenangan dan jadilah pemenang yang sesungguhnya, kalau mau jadi pemenang maka jangan pernah menyerah, karena pemenang tidak pernah menyerah," kata Firli. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Waktu Terbatas, TNI Terima Bantuan Luar Negeri Cari Nanggala-402
Indonesia
Waktu Terbatas, TNI Terima Bantuan Luar Negeri Cari Nanggala-402

Proses penerimaan bantuan itu akan dikoordinasikan oleh asisten intelijen panglima TNI dan asisten intelijen kepala staf Angkatan Laut.

Eks Mensos Juliari Batubara Dinilai Pantas Dihukum Seumur Hidup dan Dimiskinkan
Indonesia
Eks Mensos Juliari Batubara Dinilai Pantas Dihukum Seumur Hidup dan Dimiskinkan

Vonis 12 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dinilai belum tegas.

Naskah UU Cipta Kerja: Ada Perubahan Signifikan di Klaster Ketenagakerjaan
Indonesia
Naskah UU Cipta Kerja: Ada Perubahan Signifikan di Klaster Ketenagakerjaan

Naskah final Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) kini sudah tersedia dengan menyertakan nama Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin sebagai penandatangan

Bareskrim Periksa Pejabat BPJS Kesehatan Soal Kebocoran Data Penduduk
Indonesia
Bareskrim Periksa Pejabat BPJS Kesehatan Soal Kebocoran Data Penduduk

Bareskrim Polri masih mendalami kasus kebocoran data 279 juta penduduk.

Kemenhub Kucurkan Rp1 Miliar Bikin Jalur Sepeda Sepanjang 12,2 Km di Solo
Indonesia
Kemenhub Kucurkan Rp1 Miliar Bikin Jalur Sepeda Sepanjang 12,2 Km di Solo

Jalur sepeda ini terbagi dalam tiga segmen jalan yang akan dimaksimalkan untuk pembuatan jalur sepeda.

Sepekan Operasi Lilin, 36 Warga Reaktif COVID-19
Indonesia
Sepekan Operasi Lilin, 36 Warga Reaktif COVID-19

Operasi Lilin Jaya 2020 dilangsungkan selama 15 hari hingga 4 Januari 2021. Polda Metro Jaya menerjunkan sebanyak 8.179 personel.

Masih Ada Obligator BLBI Enggan Bayar Hutang
Indonesia
Masih Ada Obligator BLBI Enggan Bayar Hutang

"Aset dalam bentuk tanah 15,2 juta hektar yang beli, 5,2 juta hektar sudah kita kuasai langsung kembali," ucap Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD.

Wapres Minta Pilkada Serentak Tingkatkan Optimisme Publik
Indonesia
Wapres Minta Pilkada Serentak Tingkatkan Optimisme Publik

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi pada prinsipnya ialah untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat.

Hari Pertama PSBB Transisi, KCI Catat 70 Ribu Penumpang Naik KRL
Indonesia
Hari Pertama PSBB Transisi, KCI Catat 70 Ribu Penumpang Naik KRL

"Pada hari pertama masa PSBB transisi ini, jumlah pengguna KRL hingga pukul 07.00 WIB tercatat 70.634 orang. Jumlah ini meningkat 7% dibandingkan waktu yang sama pada Senin pekan lalu," kata Anne

Kowani Tegaskan Promo Perkawinan Anak Oleh Aisha 'WO' Langgar UU
Indonesia
Kowani Tegaskan Promo Perkawinan Anak Oleh Aisha 'WO' Langgar UU

Selain itu, melakukan hubungan seksual pada usia masih sangat muda meningkatkan risiko timbulnya kanker