Ketua KPK Ungkap Modus Korupsi Dana Penanganan Corona Ketua KPK Firli Bahuri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan ada potensi korupsi dari kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliun untuk menangani COVID-19. Bentuk penyelewengan anggaran tersebut yaitu untuk kepentingan pemilihan kepala daerah.

Menurut Firli, salah satu modus penyalahgunaan anggaran itu yakni dengan mendompleng program bantuan sosial. Caranya, dengan mamajang foto mereka pada bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat.

Baca Juga

Kemenkeu Pastikan Belum Ada Alokasi Anggaran Buat Proyek Ibu Kota

"Tidak sedikit informasi perihal cara oknum kepala daerah petahana yang hanya bermodalkan selembar sticker foto atau spanduk raksasa, mendompleng bantuan sosial yang berasal dari uang negara, bukan dari kantong pribadi mereka, yang diterima KPK," kata Firli kepada wartawan di Jakarta, Minggu (12/7).

Penyalahgunaan, imbuh dia, juga terlihat dari besar kecilnya anggaran yang diajukan oleh kepala daerah. Menurut Firli, ada beberapa kepala daerah yang mengajukan alokasi anggaran tinggi, meski jumlah kasus COVID-19 di daerahnya rendah. Di sisi lain, ada kepala daerah yang mengajukan anggaran rendah, padahal kasus di wilayahnya tinggi.

"Hal itu terjadi karena sang kepala daerah sudah memimpin di periode kedua, sehingga tidak berkepentingan lagi untuk maju," ungkapnya.

Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Firli pun mengingatkan agar kepala daerah yang kembali ingin berkontestasi tidak macam-macam dengan anggaran penanganan COVID-19 yang ada.

"Kembali saya ingatkan kepada calon koruptor atau siapapun yang berpikir atau coba-coba korupsi anggaran penanganan Covid-19, hukuman mati menanti dan hanya persoalan waktu bagi kami untuk mengungkap semua itu," kata Firli.

Firli menyatakan, beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, KPK melihat mengajukan alokasi anggaran COVID-19 yang cukup tinggi, padahal kasus di wilayahnya sedikit.

Selain itu, kata dia, ada juga kepala daerah yang mengajukan anggaran penanganan COVID-19 yang rendah, padahal kasus di wilayahnya terbilang tinggi. Hal tersebut terjadi karena kepala daerah itu sudah memimpin di periode kedua sehingga tidak berkepentingan lagi untuk maju.

"Saya ingatkan, jangan main-main. Ini menjadi perhatian penuh KPK. Terlebih dana penanganan COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun dari APBN maupun APBD adalah uang rakyat yang harus jelas peruntukannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya," tuturnya.

KPK, lanjut Firli, juga mengucapkan banyak terima kasih atas peran aktif seluruh elemen masyarakat bersama-sama KPK turut mengawasi proses penggunaan dana penanganan COVID-19 yang dilakukan penyelenggara negara baik di pusat maupun aparatur pemerintah khususnya kepala daerah, sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah.

Selain bisa melaporkan langsung ke KPK, ia mengatakan masyarakat juga dapat mengakses aplikasi JAGA Bansos untuk melaporkan upaya-upaya penyelewengan yang dilakukan aparatur pemerintahan baik di pusat maupun di daerah kepada KPK.

Baca Juga

Anies Beberkan 'Dosa' Lurah Grogol Selatan Terkait e-KTP Djoko Tjandra

Ia mengungkapkan beberapa laporan masyarakat yang masuk ke KPK saat ini sudah ditindaklanjuti lembaganya.

"Kembali saya ingatkan kepada calon koruptor atau siapapun yang berpikir atau coba-coba korupsi anggaran penanganan COVID-19, hukuman mati menanti dan hanya persoalan waktu bagi kami untuk mengungkap semua itu," ujar dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jutaan Alat Pelindung Diri Diperlukan untuk Cegah Penyebaran COVID-19
Indonesia
Jutaan Alat Pelindung Diri Diperlukan untuk Cegah Penyebaran COVID-19

Sejumlah solusi yang diambil pemerintah adalah membeli APD dari luar negeri selain produksi lebih besar di Indonesia.

Bamsoet Soroti Kritik soal COVID-19 di Media yang Bersifat Provokatif dan Menakuti Rakyat
Indonesia
Bamsoet Soroti Kritik soal COVID-19 di Media yang Bersifat Provokatif dan Menakuti Rakyat

Kondusifitas akan terwujud dan selalu terjaga jika ruang publik tidak dijejali dengan pernyataan provokatif yang berpotensi menakut-nakuti orang banyak.

 RS UNS Surakarta Kebanjiran Ribuan Spesimen Tes PCR COVID-19
Indonesia
RS UNS Surakarta Kebanjiran Ribuan Spesimen Tes PCR COVID-19

Data pemeriksaan PCR pada Sabtu (2/4), RS UNS telah menerima sebanyak 1.245 sampel dan yang sudah diperiksa sebanyak 1.056 sampel.

 DPD PDIP Jateng Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Masyarakat Umum Boleh Daftar
Indonesia
DPD PDIP Jateng Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Masyarakat Umum Boleh Daftar

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto, mengungkapkan DPD PDIP Jawa Tengah membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah selama tujuh hari, yakni tanggal 6-12 Desember mendatang.

Polri Dinilai Berpotensi Lakukan Pelanggaran HAM selama PSBB
Indonesia
Polri Dinilai Berpotensi Lakukan Pelanggaran HAM selama PSBB

Negara memiliki kewajiban dalam melindungi, menghormati dan memenuhi HAM sebagaimana mandat dan jaminan dalam konstitusi UUD 1945 dan peraturan terkait lainnya.

Tiga Terduga Teroris Ditangkap di Serang, Ditemukan Beragam Senjata dan Buku Imam Samudra
Indonesia
Tiga Terduga Teroris Ditangkap di Serang, Ditemukan Beragam Senjata dan Buku Imam Samudra

Polisi masih mendalami kelompok jaringan tiga teroris yang diamankan.

Owner Harita Group Lim Hariyanto Terseret Kasus Korupsi eks Bupati Konawe Utara
Indonesia
Owner Harita Group Lim Hariyanto Terseret Kasus Korupsi eks Bupati Konawe Utara

Aswad disinyalir melakukan praktik rasuah itu saat menjabat pejabat Bupati Konawe Utara 2007-2009

Kapolres Jakbar: Sebentar Lagi Imam Besar Hadir, Jangan Menyalakan Petasan
Indonesia
Kapolres Jakbar: Sebentar Lagi Imam Besar Hadir, Jangan Menyalakan Petasan

Imbauan itu disanggupi massa yang berada di sekitaran Jalan Letjen S Parman

 Legislator Asal Aceh Usulkan Legalisasi Ganja Agar Bisa Jadi Komoditas Ekspor
Indonesia
Legislator Asal Aceh Usulkan Legalisasi Ganja Agar Bisa Jadi Komoditas Ekspor

"Ganja entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa saja, jangan kaku kita, harus dinamis berpikirnya. Jadi, ganja ini di Aceh tumbuhnya itu mudah," katanya.

Polri Tarik Penyidiknya dari KPK
Indonesia
Polri Tarik Penyidiknya dari KPK

Polri menarik dua penyidiknya yang sebelumnya ditugaskan di KPK.