Ketua KPK soal Bupati Bangkalan Belum Ditahan Meski Berstatus Tersangka Sejumlah penari remo menyambut kedatangan Ketua KPK Firli Bahuri (kedua dari kiri) di Surabaya, Kamis (1/12/2022). (ANTARA/Moch Asim)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan. Namun, sampai saat ini, Abdul Imron belum juga ditahan.

Terkait hal itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan alasan Abdul Imron belum ditahan karena sampai saat ini proses penyidikan masih berjalan.

Baca Juga

Bupati Bangkalan jadi Tersangka Suap Jual Beli Jabatan

"Mohon bersabar, kami lagi bekerja," ujar Firli di sela pembukaan Hari Antikorupsi se-Dunia yang dihadiri seluruh kepala daerah kabupaten/ kota se- Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/12).

Sepanjang bulan Oktober lalu, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat wilayah Kabupaten Bangkalan.

Rumah pribadi Ra Latif sebagai Bupati Bangkalan tak luput dari penggeledahan petugas KPK.

Selain itu, aparat KPK di antaranya juga melakukan penggeledahan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan Pangan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Baca Juga

MAKI Dukung KPK Usut Tuntas Kasus Kardus Durian

Hingga akhirnya di penghujung bulan Oktober lalu KPK mengumumkan Ra Latif yang menjabat Bupati Bangkalan sejak tahun 2018 hingga periode 2023 mendatang sebagai salah satu tersangka perkara lelang jabatan yang diduga dijualbelikan.

Namun hingga kini tidak dilakukan penahanan. KPK hanya mencekal Bupati Ra Latif atau melarang bepergian ke luar negeri.

Firli Bahuri memastikan penyidik bekerja secara profesional. Dia berjanji tidak akan menutupi penanganan perkara yang melibatkan Bupati Bangkalan itu.

"Jika ada perkembangan baru, pasti akan disampaikan kepada publik. Suatu saat pasti akan kami informasikan kapan yang bersangkutan harus kami mintai pertanggungjawaban ke peradilan," ujarnya. (*)

Baca Juga

KPK Kaji Restorative Justice untuk Tindak Pidana Korupsi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satu Warga Karanganyar Meninggal Akibat Tertimbun Longsor
Indonesia
Satu Warga Karanganyar Meninggal Akibat Tertimbun Longsor

Satu warga meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor pada Jumat petang (23/12). Kejadian longsor terjadi di Dusun Karanglo, Desa Sidomukti, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar.

PSI Sarankan Pj DKI 1 Terbitkan Surat Edaran WFH saat Musim Hujan
Indonesia
PSI Sarankan Pj DKI 1 Terbitkan Surat Edaran WFH saat Musim Hujan

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono agar perkantoran di Jakarta memberlakukan kerja dari rumah saat musim hujan.

Temuan Mabes Polri dari Hasil Uji Balistik di Rumah Ferdy Sambo
Indonesia
Temuan Mabes Polri dari Hasil Uji Balistik di Rumah Ferdy Sambo

Pendalaman uji balistik tersebut dilakukan untuk menguak fakta adu tembak oleh Bharada E dan menewaskan Brigadir J

KPK Yakin Ekstradisi Surya Darmadi dari Singapura Lebih Mudah
Indonesia
KPK Yakin Ekstradisi Surya Darmadi dari Singapura Lebih Mudah

Penegak hukum saat ini tengah memburu tersangka korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare Surya Darmadi (SD).

Jokowi Batalkan Kenaikan Tarif Candi Borobudur
Indonesia
Jokowi Batalkan Kenaikan Tarif Candi Borobudur

Presiden Joko Widodo meminta tarif naik ke Candi Borobudur tidak dinaikkan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat terbatas (ratas) yang membahas tentang Pariwisata di Kantor Presiden.

PM Italia Mundur Tapi Ditolak Presiden
Dunia
PM Italia Mundur Tapi Ditolak Presiden

Draghi, adalah perdana menteri keenam Italia dalam satu dasawarsa terakhir ini.

[HOAKS atau FAKTA]: Serial The Simpsons Prediksi Kematian Ratu Elizabeth II Tahun 2022
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Serial The Simpsons Prediksi Kematian Ratu Elizabeth II Tahun 2022

Sebuah akun Youtube mengunggah potongan gambar yang mengklaim bahwa serial kartun The Simpsons sudah memprediksi kematian Ratu Elizabeth pada tahun 2022.

Politikus Gerindra: Kenaikan Tarif Listrik Membebani Masyarakat
Indonesia
Politikus Gerindra: Kenaikan Tarif Listrik Membebani Masyarakat

Menurut pria yang biasa dipanggil BHS, kenaikan tarif listrik sangat tidak masuk akal dan memberatkan masyarakat.

Pakar Hukum Nilai Peninjauan Kembali Tak Semestinya Ada Pembatasan
Indonesia
Pakar Hukum Nilai Peninjauan Kembali Tak Semestinya Ada Pembatasan

Dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, semestinya proses pengajuan PK tak perlu dibatasi. Sebab untuk mencari sebuah keadilan tidak terikat oleh waktu.

Ferdy Sambo Menangis Sambil Lihat Foto Keluarga Usai Penembakan Brigadir J
Indonesia
Ferdy Sambo Menangis Sambil Lihat Foto Keluarga Usai Penembakan Brigadir J

Mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri AKBP Arif Rachman Arifin mengungkapkan instruksi Ferdy Sambo setelah peristiwa pembunuhan.