Ketua KPK Sebut Penjualan Vaksin Berbayar Melalui Kimia Farma Berisiko Tinggi Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mendukung program vaksin gotong royong melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Kimia Farma Tbk.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, penjualan vaksin berbayar melalui Kimia Farma memiliki risiko tinggi meski sudah dilengkapi dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021.

Baca Juga

Jokowi: Jangan Sampai Ada Guru dan Petugas Sekolah Terlewat Divaksin

"KPK tidak mendukung pola vaksin GR (Gotong Royong) melalui Kimia Farma karena efektifitasnya rendah sementara tata kelolanya berisiko," kata Firli dalam keterangannya, Rabu (14/7).

Jenderal bintang tiga ini mengatakan, lembaga antirasuah mendorong transparansi logistik dan distribusi vaksin yang lebih besar.

"Sebelum pelaksanaan vaksin mandiri, Kemenkes harus memiliki data peserta vaksin dengan berbasis data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, lembaga organisasi pengusaha atau asosiasi," ujarnya.

Terpisah, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengingatkan bahwa pada April 2021 lalu, PT Kimia Farma Diagnostika, cucu usaha PT Kimia Farma Tbk, terlibat dalam kasus mengedarkan antigen palsu di lingkungan Bandara Kualanamu, Medan.

Polres Medan menetapkan lima pegawai perusahaan tersebut sebagai tersangka, termasuk di antaranya Branch Manager Picandi Mascojaya.

Kedatangan Vaksin. (Foto: Sekretariat Presiden)
Kedatangan Vaksin. (Foto: Sekretariat Presiden)

Menteri BUMN Erick Thohir juga memecat seluruh direksi Kimia Farma menyusul kejadian tersebut.

"Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, belum ada investigasi menyeluruh atas tindakan daur ulang antigen bekas," kata Egi dalam keterangan tertulis, Rabu (14/7).

Egi menjelaskan, pada tahun 2020, investigasi yang dilakukan oleh Majalah Tempo menemukan produk alat tes cepat COVID-19 yang diimpor oleh Kimia Farma dari perusahaan Belanda, Inzek Internasional, tidak memiliki akurasi yang mencukupi.

Investigasi Tempo juga menemukan produksi tidak dilakukan di Belanda, melainkan di Cina.

"Akibatnya, Kimia Farma terpaksa menghentikan proses distribusi dan ribuan alat tes cepat terbengkalai di gudang Kimia Farma," kata Egi.

Sepanjang pandemi COVID-19, kata Eggi, Kimia Farma juga kerap mengedarkan obat-obat yang diklaim dapat menyembuhkan COVID19, tetapi belum terbuktikan secara klinis efektifitasnya.

"Obat-obat tersebut antara lain avigan, chloroquine, dan wacana distribusi ivermectin yang mulai berkembang sejak pertengahan Juni lalu," kata Eggi.

Selain itu, lanjut dia, PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) menunjukan Kimia Farma berada dalam masalahan finansial. Dalam pers rilis yang dikeluarkan pada Juli 2020, disebutkan bahwa Kimia Farma menarik fasiitas kredit yang digunakan sebesar Rp20 trilliun per 30 Juni 2020.

"Hingga pertengahan 2020, Kimia Farma juga belum melunasi medium term notes (MTN) sejak tahun 2017 sebesar Rp400 miliar, yang seharusnya telah jatuh tempo pada 15 September 2020," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Moeldoko Tegaskan Vaksinasi Berbayar Tak Gantikan Vaksin Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Varian Delta Masuk Solo, Satgas COVID-19: Kasus Corona Melonjak
Indonesia
Varian Delta Masuk Solo, Satgas COVID-19: Kasus Corona Melonjak

"Ini jadi salah satu penyebab varian itu masuk ke sini (Solo). Akibat, kasus COVID-19 di Solo melonjak usai Lebaran sampai sekarang," kata dia.

Bobby Salurkan 139 Ribu Bansos Bagi Warga Medan
Indonesia
Bobby Salurkan 139 Ribu Bansos Bagi Warga Medan

Bobby menyadari di masa penerapan PPKM level 4 dengan protokol kesehatan yang ketat dan pengurangan mobilitas akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian.

Elite PKS Sebut Pahlawan Sosok Orang Ikhlas dan Insan
Indonesia
Elite PKS Sebut Pahlawan Sosok Orang Ikhlas dan Insan

"Pahlawan adalah orang ikhlas dan ihsan. Ikhlas karena fokusnya sibuk dengan orang lain. Tidak sibuk mencari kebesaran diri sendiri," kata Mardani

Rencana Sekolah Tatap Muka, Pemkot Bandung Lakukan Kajian Tiap Pekan
Indonesia
Rencana Sekolah Tatap Muka, Pemkot Bandung Lakukan Kajian Tiap Pekan

Dalam Peraturan Wali Kota Bandung nomor 83 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, pada sektor pendidikan dijelaskan pada pasal 6 yang mengatur bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

BMKG Ingatkan Tak Perlu Panik Adanya Ancaman Gempa Besar di Selatan Jawa
Indonesia
BMKG Ingatkan Tak Perlu Panik Adanya Ancaman Gempa Besar di Selatan Jawa

Adanya kajian tentang potensi gempa bumi besar di selatan Jawa, masyarakat diharapkan tidak perlu panik.

Capaian Vaksinasi Masih Rendah, 12 Daerah di Jateng Naik Level 3
Indonesia
Capaian Vaksinasi Masih Rendah, 12 Daerah di Jateng Naik Level 3

Sebanyak 12 daerah di Jawa Tengah mengami kenaikan level 3 PPKM dari sebelumnya level 2.

 Pembangunan Infrastruktur Mandalika Terus Dikebut
Indonesia
Pembangunan Infrastruktur Mandalika Terus Dikebut

Pemerintah mengantisipasi agar genangan air tidak terjadi lagi pada gelaran MotoGP pada Maret mendatang.

Gerindra Belum Final Usung Prabowo di Pilpres 2024
Indonesia
Gerindra Belum Final Usung Prabowo di Pilpres 2024

Pilpres 2024 akan berlangsung dua tahun lagi. Sejumlah nama digadang-gadang akan maju untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di republik ini.

Alasan Wagub DKI Izinkan G20 di Jakarta meski Kasus Omicron Tinggi
Indonesia
Alasan Wagub DKI Izinkan G20 di Jakarta meski Kasus Omicron Tinggi

Pertemuan fisik G20 diputuskan pemerintah untuk dipindahkan dari Provinsi Bali ke Jakarta.

319 Nakes Kota Bandung Terpapar COVID-19
Indonesia
319 Nakes Kota Bandung Terpapar COVID-19

Sebanyak 319 tenaga kesehatan (nakes) ASN dan non-ASN di Kota Bandung terpapar COVID-19.