Ketua KPK Sebut Jabar 'Juara' Korupsi, Sumbang Kasus Paling Banyak Ketua KPK Firli Bahuri. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat jadi provinsi terbanyak penyumbang kasus korupsi. Hal tersebut sesuai dengan data korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2004 hingga 2020.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri di hadapan 120 legislator Jawa Barat dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/9).

Baca Juga

KPK Limpahkan Berkas Perkara Bekas Bupati Kepulauan Talaud ke PN Tipikor Manado

“Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus,” kata Firli, Rabu (8/9).

Firli mengingatkan kepada seluruh jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat agar tidak melakukan korupsi. Ia juga meminta kepada anggota dewan yang hadir untuk mewaspadai titik rawan korupsi khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.

“Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga,” ujar Firli.

Lebih lanjut, jenderal bintang tiga ini menyampaikan bahwa modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan. Firli juga mengingatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK
Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Dia mengajak peserta yang hadir sebagai anak bangsa untuk berkontribusi dalam mewujudkannya, melalui pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

“Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi,” tegasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Firli, tugas KPK tidak hanya penindakan. Sebagaimana amanat undang-undang, Firli menjelaskan satu persatu tugas KPK lainnya terkait pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi dan penindakan serta eksekusi.

Menutup pesannya, dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan koordinasi Firli menyampaikan komitmen KPK untuk terus mendorong upaya perbaikan di daerah sekaligus mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif di pemda, legislatif dan badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi.

“Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi,” tutup Firli. (Pon)

Baca Juga

ICW Curiga Ada Oknum Pejabat KPK yang Berusaha Cegah Harun Masiku Diproses Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tolak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman
Indonesia
KPK Tolak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan (TWK). Termasuk soal pencabutan kebijakan pembebastugasan pegawai yang tak lolos TWK.

Kapolri dan Panglima Pastikan Keamanan PON XX  Sebelum Kedatangan Jokowi
Indonesia
Kapolri dan Panglima Pastikan Keamanan PON XX Sebelum Kedatangan Jokowi

Kapolri dan Panglima TNI melakukan peninjauan persiapan pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di Stadion Lukas Enembe, Selasa (28/9).

Polda Metro Akui Vaksinasi Merdeka di Willayah Penyangga Tak Capai Target
Indonesia
Polda Metro Akui Vaksinasi Merdeka di Willayah Penyangga Tak Capai Target

Program vaksinasi merdeka di wilayah penyangga atau aglomerasi seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, Tangerang Kota dan Tangerang Selatan telah berakhir. Sayangnya, kegiatan ini tidak mencapai target.

Dua Sumber Dana Kelompok Teror Jamaah Islamiyah
Indonesia
Dua Sumber Dana Kelompok Teror Jamaah Islamiyah

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap modus pengumpulan dana yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

GIB: Qodari dan Komplotannya Frontal Melawan Konstitusi
Indonesia
GIB: Qodari dan Komplotannya Frontal Melawan Konstitusi

Pendukung presiden sibuk dengan tiga periode

Restrukturisasi Kredit Melandai, Bank Tetap Harus Tambah Cadangan Modal
Indonesia
Restrukturisasi Kredit Melandai, Bank Tetap Harus Tambah Cadangan Modal

Kredit semakin meningkat belakangan ini meskipun pandemi masih melanda dikarenakan sudah mulai menggeliatnya ekonomi domestik.

Hari Ini, Polri Undang 57 Mantan Pegawai KPK
Indonesia
Hari Ini, Polri Undang 57 Mantan Pegawai KPK

Rencananya, pada Senin (6/12), Mabes Polri mengundang 57 orang mantan pegawai KPK untuk sosialisasi perekrutan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Polisi Buru Pemasok Sabu ke Mantu dan Anak Aburizal Bakrie
Indonesia
Polisi Buru Pemasok Sabu ke Mantu dan Anak Aburizal Bakrie

Polisi menegaskan akan mengusut tuntas jaringan narkoba yang memasok sabu ke pasangan suami-istri artis ini. Yusri Yunus menyebut, penyuplai sabu sedang diburu oleh jajaran Satresnarkoba Polres Metro Jakpus.

Pemkot Malang Akui Telat Input Data COVID-19
Indonesia
Pemkot Malang Akui Telat Input Data COVID-19

Batas waktu input data jatuh pada pukul 20.00 WIB, sementara setiap fasilitas pelayanan kesehatan terlambat dua menit memasukkan data tersebut.

DKI Jakarta Hingga Jawa Tengah Masuk Kategori Siaga
Indonesia
DKI Jakarta Hingga Jawa Tengah Masuk Kategori Siaga

Daerah pertemuan muncul di Indonesia sendiri terjadi karena monsun Asia yang masuk ke selatan