Ketua KPK Perintahkan Brigjen Karyoto Jerat Koruptor Pakai Pasal Pencucian Uang Ketua KPK Firli Bahuri melantik 4 pejabat baru lembaga antirasuah. (Foto: Humas KPK)

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memerintah Deputi Penindakan KPK Bigjen Karyoto untuk menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam setiap perkara yang ditangani.

"Penanganan kasus korupsi diupayakan untuk mendampingkan pasal-pasal tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang," kata Firli usai melantik Kartoyo dan tiga pejabat struktural baru KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/4).

Baca Juga:

Deputi Penindakan KPK Baru Ternyata 6 Tahun tidak Lapor LHKPN

Firli menegaskan penerapan pasal pencucian uang penting guna memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh korupsi.

"Kalau ini yang terpenting karena untuk pengembalian uang negara dan, kerugian uang negara," ujar jenderal polisi dengan pangkat terakhir bintang tiga itu.

karyoto
Deputi Penindakan baru KPK Brigjen Pol Karyoto. Foto: ANT

Kerja-kerja bidang Penindakan KPK, kata Firli, harus diprioritaskan pada pengembalian kerugian keuangan negara agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, Firli meminta dalam menjalankan tugasnya, Kartoyo memprioritaskan penanganan kasus korupsi yang dibangun melalui proses penyelidikan terbuka atau case building.

Lebih jauh, Firli menekankan kasus-kasus korupsi yang menjadi prioritas KPK menyangkut sumber daya alam, pertambangan, lingkungan hidup dan tata niaga karena berdampak pada ekonomi nasional.

"Yang sungguh berdampak signifikan kepada kemajuan perekonomian nasional," tutup orang nomor satu di lembaga antirasuah itu. (Pon)

Baca Juga:

Firli Bahuti Lantik 4 Pejabat Baru KPK, 2 dari Polisi

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP: Pergantian Gatot Tak Ada Hubungan Dengan Perintah Nobar Film G30S/PKI
Indonesia
PDIP: Pergantian Gatot Tak Ada Hubungan Dengan Perintah Nobar Film G30S/PKI

Menurut anggota Komisi I DPR ini, pergantian Gatot sebagai Panglima TNI tak ada hubungannya dengan perintah untuk menonton film G30S/PKI

KPK-Kemnaker Bahas Penyaluran Bantuan Subsidi Gaji Pekerja
Indonesia
KPK-Kemnaker Bahas Penyaluran Bantuan Subsidi Gaji Pekerja

Para pekerja akan menerima subsidi gaji/upah Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan

160 Ribu Warga Kota Bogor bakal Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
160 Ribu Warga Kota Bogor bakal Disuntik Vaksin COVID-19

Menurut Bima Arya, sasaran vaksinasi COVID-19 mencakup sekitar 20 persen dari warga Kota Bogor yang berusia produktif atau sekitar 160 ribu orang.

Sah! Jokowi, Ma'ruf Amin Hingga Anggota DPR Tidak Terima THR
Indonesia
Sah! Jokowi, Ma'ruf Amin Hingga Anggota DPR Tidak Terima THR

THR hanya diterima PNS eselon 3 ke bawah dan hanya gaji pokok tanpa tunjangan kinerja.

Pasien Positif di Bogor Datang Dari Jakarta, Anies Diminta Segera Lockdown Ibu Kota
Indonesia
Ini Pemicu Aksi Penikaman Anggota Timses Cawalkot Makassar di Jakarta
Indonesia
Ini Pemicu Aksi Penikaman Anggota Timses Cawalkot Makassar di Jakarta

Polisi mengungkap motif penusukan terhadap seorang tim sukses salah satu pasangan calon wali kota Makassar di kawasan Palmerah, Jakarta Pusat.

Komnas HAM Minta Polisi dan FPI Terbuka soal Kasus Penembakan di Tol Japek
Indonesia
Komnas HAM Minta Polisi dan FPI Terbuka soal Kasus Penembakan di Tol Japek

“Saat ini, tim sedang mendalami informasi untuk memperdalam berbagai informasi yang beredar di publik,” kata Choirul Anam

Istana Ungkap Kondisi Terkini Menhub Budi Karya
Indonesia
Istana Ungkap Kondisi Terkini Menhub Budi Karya

Fadjroel mengaku sempat berkunjung ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto untuk melihat kondisi Budi Karya.

Lion Air Setop Semua Layanan Penerbangan Umrah di 13 Kota
Indonesia
Lion Air Setop Semua Layanan Penerbangan Umrah di 13 Kota

Penghentian juga berdasar Surat Edaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang Penghentian Sementara Rute Penerbangan ke Saudi Arabia.

Target Pemerintah Jokowi Bagi-Bagi Bansos Genjot Daya Beli Warga Saat Pandemi
Indonesia
Target Pemerintah Jokowi Bagi-Bagi Bansos Genjot Daya Beli Warga Saat Pandemi

Pemerintah telah meluncurkan bantuan sosial tunai untuk sembilan juta keluarga