Ketua KPK Firli Bahuri Bantah Pecat 75 Pegawai Tak Lulus Tes ASN Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah kabar yang menyebut dirinya bakal memecat 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tes tersebut sebagai salah satu syarat alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN).

"KPK tidak bisa melakukan pemecatan kepada pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat," kata Firli dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5).

Firli mengklaim, pembahasan mengenai pemecatan tidak pernah ada dalam rapat pimpinan. Jenderal bintang tiga ini pun menegaskan, KPK bekerja mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:

Tes Novel dan Para Pegawai KPK Libatkan BAIS, BIN, BNPT dan Psikologi TNI AD

"KPK tidak pernah berbicara memberhentikan orang (secara) tidak hormat. KPK sangat paham, KPK merupakan pelaksana undang-undang dan menjalankan secara lurus," tegas dia.

Sementara itu, Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang tak lolos tes ASN.

Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

"Selama belum ada penjelasan dari Kemenpan-RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat)," ujar Cahya.

Cahya menegaskan, KPK sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang dinyatakan tidak lolos tes ASN.

"Sampai dengan keputusan lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan terkait ASN," tutup dia.

Baca Juga:

75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS

Diketahui, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syarat alih status pegawai ke ASN. Dengan tidak lolos tes tersebut, puluhan pegawai KPK dikabarkan akan diberhentikan dengan hormat, per 1 Juni 2021.

Berdasarkan informasi, selain penyidik senior Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan tak lolos tes tersebut di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo serta seluruh kasatgas dari internal KPK. (Pon)

Baca Juga:

Firli Bahuri Diminta Batalkan Pemberhentian Pegawai KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Jelang Larangan Mudik, ASDP Operasikan 29 Kapal Ro-ro
Indonesia
Jelang Larangan Mudik, ASDP Operasikan 29 Kapal Ro-ro

Kendaraan roda empat yang menuju Sumatera, baik bus, mobil pribadi, maupun truk logistik mulai ramai, namun tidak sampai menimbulkan kemacetan panjang.

Buruh yang Rayakan May Day Diingatkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Buruh yang Rayakan May Day Diingatkan Protokol Kesehatan

Ida secara khusus mengajak untuk belajar dari pengalaman negara lain seperti India

Tol Cisumdawu Seksi 1 Diresmikan, Gratis Selama Dua Pekan
Indonesia
Tol Cisumdawu Seksi 1 Diresmikan, Gratis Selama Dua Pekan

Tol Cisumdawu Seksi 1 sepanjang 11,4 kilometer itu sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat mulai Selasa (25/1), pukul 06.00 secara gratis selama dua pekan ke depan.

Polisi di Lampung Terjaring OTT Propam Diduga Terkait Pungli Pengurusan SIM
Indonesia
Polisi di Lampung Terjaring OTT Propam Diduga Terkait Pungli Pengurusan SIM

"OTT DivPropam Polri atas penerbitan SIM dan pungutan lain di luar PNBP di Polresta Bandar Lampung," kata Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo

Muhammadiyah Dorong Pemuda Jadi Perekat dan Hindarkan Rakyat dari Polarisasi
Indonesia
Muhammadiyah Dorong Pemuda Jadi Perekat dan Hindarkan Rakyat dari Polarisasi

Ongkos mempersatukan bangsa Indonesia tidaklah murah karena harus dibayar dengan darah dan nyawa para pejuang kemerdekaan sehingga jangan sampai disia-siakan.

Pemprov DKI Klaim Pelaksanaan PTM Terbatas Tak Temukan Kendala
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Pelaksanaan PTM Terbatas Tak Temukan Kendala

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas di ibu kota sejauh ini berjalan dengan baik.

Dinkes DKI Tegaskan Moderna Bukan untuk Vaksin Booster Masyarakat Umum
Indonesia
Dinkes DKI Tegaskan Moderna Bukan untuk Vaksin Booster Masyarakat Umum

Vaksin COVID-19 jenis Moderna tidak diberikan untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster masyarakat umum.

Pembangunan Jembatan Gantung Pramuka Pecahkan Dua Rekor Muri
Indonesia
Pembangunan Jembatan Gantung Pramuka Pecahkan Dua Rekor Muri

Pembagunan Jembatan Gantung Pramuka yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah rampung. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat meraih dua rekor sekaligus dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri).

Pergerakan Perjalanan ke Kantor Menurun Saat PPKM Darurat
Indonesia
Pergerakan Perjalanan ke Kantor Menurun Saat PPKM Darurat

Dalam pelaksanaan PPKM darurat, target utamanya adalah menekan laju penularan COVID-19

Pemprov DKI Bakal Punya Gedung Khusus Isolasi Mandiri Bagi Wanita Hamil?
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Punya Gedung Khusus Isolasi Mandiri Bagi Wanita Hamil?

Gedung itu dipilih berdasarkan usulan Dinas Kesehatan