Ketua KPK Bicara Presidential Treshold, Kolega Bersuara Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold mendapat respons dari koleganya di lembaga antirasuah, Nawawi Pomolango.

Nawawi menyatakan bahwa ucapan Firli itu merupakan pendapat atau argumen pribadi.

"Bukan merupakan hasil kajian kelembagaan KPK," kata Nawawi melalui keterangan tertulis, Kamis (16/12).

Baca Juga:

Novel Dilantik di Mabes Polri, Jokowi Buka Puncak Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nawawi mengaku menghormati cara pandang Firli tersebut karena merupakan hak setiap warga negara. Namun, ia berpendapat yang paling pas ditelaah adalah sistem penyelenggaraan pemilu bukan presidential threshold.

Sistem penyelenggaraan pemilu mulai dari Pilkada, Pileg hingga Pilres yang berbiaya tinggi menjadi sumber potensi perilaku korup.

Baca Juga:

Jokowi Bandingkan Pemberantasan Korupsi Antara KPK, Polisi dan Kejaksaan

"Bukan soal presidential threshold. Materi ini yang mungkin KPK bisa ikut berperan melakukan kajian-kajian dan selanjutnya merekomendasikan kajian tersebut kepada Pemerintah dan DPR," ujar Nawawi.

Sebelumnya, Firli menyatakan sepakat presidential threshold diturunkan dari 20 persen menjadi 0 persen. Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini meyakini hal tersebut dapat menekan perilaku korupsi. Hal tersebut disampaikan Firli saat bertemu pimpinan DPD pada Selasa (14/12).

Baca Juga:

PAN Beberkan Alasan Dukung Presidential Threshold 0 Persen

Menurut Firli, angka ambang batas 20 persen saat ini telah membuat biaya politik menjadi mahal. Jika presidential threshold diturunkan menjadi 0 persen, kata Firli, tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.

"Kalau saya memandangnya begini, di alam demokrasi saat ini dengan presidential threshold 20 persen itu biaya politik menjadi tinggi. Sangat mahal. Biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional. Ujung-ujungnya adalah korupsi," kata Firli. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Maraknya Kasus HIV di Bandung akibat Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Maraknya Kasus HIV di Bandung akibat Vaksin COVID-19

Beredar narasi di media sosial Twitter bahwa maraknya kasus positif Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Bandung akibat vaksin COVID-19.

Jokowi Sebut Pariwisata Indonesia di Jalur Tepat untuk Bangkit
Indonesia
Jokowi Sebut Pariwisata Indonesia di Jalur Tepat untuk Bangkit

Presiden Joko Widodo menyebut, kedatangan wisatawan asing ke Indonesia naik dibanding tahun 2021 lalu.

Menko Airlangga Sebut Forum P20 Harus Mampu Selesaikan Tantangan Geopolitik Global
Indonesia
Menko Airlangga Sebut Forum P20 Harus Mampu Selesaikan Tantangan Geopolitik Global

Pembahasan multilateral platform seperti G20, PBB, WTO, harus relevan dengan situasi saat ini dan memastikan stabilitas internasional. Oleh karena itu, pertemuan Parliament 20 (P20) diharapkan dapat menyelesaikan masalah geopolitik.

Hakim: Korupsi Azis Syamsuddin Rusak Citra DPR
Indonesia
Hakim: Korupsi Azis Syamsuddin Rusak Citra DPR

Azis Syamsuddin dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara, denda sebesar Rp 250 juta subsidair empat bulan kurungan.

Krisis Minyak Goreng, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Temukan Solusi Konkret
Indonesia
Krisis Minyak Goreng, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Temukan Solusi Konkret

Pemerintah daerah akan mencari cara untuk mengatasi gejolak harga minyak goreng di masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Kasus Kematian COVID-19 Meningkat, Anggota DPR Minta Booster Dikebut
Indonesia
Kasus Kematian COVID-19 Meningkat, Anggota DPR Minta Booster Dikebut

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendorong masyarakat agar segera melakukan vaksin booster.

[HOAKS atau FAKTA]: Varian Baru COVID-19 Hanya Berbahaya Untuk yang Divaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Varian Baru COVID-19 Hanya Berbahaya Untuk yang Divaksin

Akun Twitter @/ GratisTerbaik mengutip cuitan dari akun twitter CNBC Indonesia yang berjudul “RI Kebobolan (Lagi) Varian Baru COVID, Kasus Naik Nyaris 100%”.

Jelang Lengser, Anies Pamit ke RT/RW dan PKK se-DKI
Indonesia
Jelang Lengser, Anies Pamit ke RT/RW dan PKK se-DKI

Jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta tak lama lagi, Anies Baswedan pun gencar melakukan silahturahmi kepada pihak-pihak yang selama ini kerja bareng untuk membangun Jakarta. Salah satunya pada perangkat RT/RW dan kader PKK se-DKI.

Kereta Cepat Rampung, Pemkot Bandung Tolak Wacana Jabar Pindah Ibu Kota
Indonesia
Kereta Cepat Rampung, Pemkot Bandung Tolak Wacana Jabar Pindah Ibu Kota

Ibu Kota Jawa Barat, berpotensi dipindahkan ke Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

BNI Salurkan Kredit Usaha Pada 200 Ribu Diaspora Indonesia di AS
Indonesia
BNI Salurkan Kredit Usaha Pada 200 Ribu Diaspora Indonesia di AS

Terdapat strategi jitu untuk mendorong promosi bisnis UMKM Indonesia di AS, yakni melalui digitalisasi karena baru 9 juta dari hampir 60 juta UMKM di Indonesia yang tersentuh oleh digitalisasi.