Ketua KONI Tangsel Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah Ketua KONI Tangsel Rita Juwita (RJ) ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Tangsel setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Rp1,1 miliar lebih. (Foto Antara/Fadzar Ilham)

MerahPutih.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan menetapkan pensiunan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus Ketua KONI Tangsel, Rita Juwita sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana hibah KONI Tangerang Selatan.

Rita yang keluar dari gedung Kejari Tangerang Selatan menggunakan rompi tahanan berwarna pink diduga telah menerima dana suap. Selain itu, negara rugi Rp 1,12 miliar dalam pemberian dana hibah. Angka kerugian didapatkan dari hasil penghitungan yang dilakukan dan dilaporkan Inspektorat Tangerang Selatan.

Baca Juga:

KONI Papua Beri Opsi Gelar PON XX Tanpa Penonton

Penetapan Rita sebagai tersangka merupakan hasil penyelidikan tim Pidsus, menyusul salah seorang rekannya yang bernama Suharyo selaku Bendahara Umum telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus serupa pada 4 Juni 2021 lalu.

Tim penyidik telah melakukan pengembangan, sehingga penyidik kembali menetapkan satu tersangka pada kasus korupsi dana hibah KONI tahun 2019 yakni RJ selaku ketua KONI Tangerang Selatan.

"Ini merupakan pengembangan dari tersangka Suharyo," ujar Kepala Kejari Tangerang Selatan, Aliansyah kepada wartawan, Kamis (10/6).

Aliansyah melanjutkan, tersangka RJ nantinya akan menjalani masa tahanan di Lapas Wanita Tangerang. Untuk tersangka RJ akan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari tahanan tingkat penyidikan, dimulai Kamis (10/6) sampai dengan 20 hari kedepan.

Kepengurusan KONI Tangsel. (Foto: KONI Tangsel)
Kepengurusan KONI Tangsel. (Foto: KONI Tangsel)

Dalam kasus ini, ia diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang 1999 sebagaimana telah diubah juncto 55 Ayat 1 ke1 KUHP, Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberatan dana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.

Kasus ini bermula ketika Kejari Tangsel telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus itu, Suharyo yang merupakan bendahara umum KONI Tangsel. SHR diduga telah memanipulasi laporan pertangungjawaban (LPJ) sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh KONI Tangsel. Sejumlah kegiatan dalam LPJ tersebut dibiayai dana hibah KONI Tangsel tahun 2019. (Knu)

Baca Juga:

Kejagung Garap 48 Pejabat dan Staf KONI Pusat Terkait Korupsi Dana Hibah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Klaim Banjir di Jakarta Sudah Surut
Indonesia
Anies Klaim Banjir di Jakarta Sudah Surut

"Dini hari jam 3 pagi tadi dipastikan 100 persen sudah surut," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Sekjen MUI Setuju Usul Fadli Zon Provinsi Sumbar Ganti Nama Minangkabau
Indonesia
Sekjen MUI Setuju Usul Fadli Zon Provinsi Sumbar Ganti Nama Minangkabau

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengusulkan perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Minangkabau.

KPK Jebloskan Eks Anak Buah Hasto PDIP Saeful Bahri ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Anak Buah Hasto PDIP Saeful Bahri ke Lapas Sukamiskin

Eksekusi ini dilakukan lantaran perkara suap penetapan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht

Antisipasi Rusuh, Polisi Bakal Terapkan Pola Pengamanan Demo Secara Humanis
Indonesia
Antisipasi Rusuh, Polisi Bakal Terapkan Pola Pengamanan Demo Secara Humanis

Polda Metro Jaya dan Polres jajaran sendiri mengamankan 270 orang diduga kelompok anarko

4 Tuntutan BEM SI
Indonesia
4 Tuntutan BEM SI

Adapun empat tuntutan dan pernyataan sikap Aliansi BEM Seluruh Indonesia

Menkes Perintahkan Pemda Turunkan Beban Rumah Sakit di Bangkalan
Indonesia
Menkes Perintahkan Pemda Turunkan Beban Rumah Sakit di Bangkalan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, penanganan COVID-19 harus dilakukan bersama antara Surabaya dan Bangkalan. Hal ini karena dua daerah ini saling terhubung.

Provinsi Prioritas Penanganan COVID-19 Bertambah
Indonesia
Provinsi Prioritas Penanganan COVID-19 Bertambah

Ada beberapa provinsi yang mendapat catatan

Komisi B DPRD DKI Tunda Rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tunda Rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya

Komisi B DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menunda rapat dengan BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ). Alasannya, petinggi PSJ dinilai belum siap dengan data diskusi hari ini.

Tolak Tes COVID-19 di DKI Jakarta Siap-Siap Kena Sanksi Rp5 Juta
Indonesia
Tolak Tes COVID-19 di DKI Jakarta Siap-Siap Kena Sanksi Rp5 Juta

Regulasi ini bakal segera disahkan dalam waktu dekat

PPP dan PKB Juga Berlabuh ke Gibran
Indonesia
PPP dan PKB Juga Berlabuh ke Gibran

Dengan tambahan dukungan dua partai ini, total Gibran telah mengantongi rekomendasi tujuh parpol. Ketuju parpol tersebut, yakni PDIP, Gerindra, PSI, Golkar, PAN, PPP, dan PKB.