Ketua Komisi IX DPR: Soal Gaji Bukan Untuk Diumbar ke Publik Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja di Pemkot Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Publik digegerkan dengan pengakuan Krisdayanti terkait gaji sebagai anggota DPR di Senayan. Namun demikian, Komisi IX DPR RI tidak mempermasalahkan persoalan tersebut dan tidak akan memanggil Krisdayanti atas pernyataan itu.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan, tidak ada yang salah dengan pernyataan mantan istri dari Anang Hermansyah itu. Felly menganggap pernyataan tersebut merupakan hak pribadi Krisdayanti.

Baca Juga:

Beda dengan Krisdayanti, Masinton Sebut Gaji Anggota DPR Rp 60 Juta Per Bulan

"Dia (Krisdayanti) kan juga menjadi anggota Komisi IX. Sebagai ketua Komisi IX saya tidak akan memanggilnya atas pernyataan itu," ujar Felly saat kunjungan kerja di Solo, Minggu (19/9).

Menurutnya, melihat apa yang disampaikan Krisdayanti saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored tidak ada yang salah. Gaji dan tunjangan yang diterima oleh legislator memang sesuai dengan yang dinyatakan Krisdayanti.

"Semua pernyataan dia (Krisdayanti) itu benar. Jadi kami tidak perlu mempersoalkannya," katanya.

Namun demikian, kalau dari Fraksi PDIP telah memanggil Krisdayanti terkait pernyataan itu, ia tidak mau ikut campur. Hal itu tanah urusan partai dan kadernya di DPR RI. Dari Komisi XI tidak ada masalah dengan anggotanya.

"Di luar pernyataan itu benar semua, saya tetap menyayangkan sikap Krisdayanti yang merupakan anggota Komisi IX DPR RI, tidak bisa menjaga etika. Karena soal gaji bukan untuk diumbar ke publik," tegas dia.

Ia mengaku tidak semuanya gaji yang diterima bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain gaji dan tunjangan, legislator juga menerima dana aspirasi yang besarnya ratusan juta rupiah.

Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja di Pemkot Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)
Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja di Pemkot Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

"Ya gaji dibilang banyak, tetapi tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi melainkan membiayai kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat," katanya

Sebelumnya, Krisdayanti blak-blakan bicara soal besaran gaji anggota DPR. Lewat kanal Youtube Akbar Faisal, politisi berlatar penyanyi kondang ini mengaku menerima gaji di awal bulan sebesar Rp 16 juta.

Ia mengaku, menerima tunjangan sebesar Rp 59 juta yang diterima lima hari setelah mendapat gaji pokok. Selain itu, Krisdayanti menyebutkan anggota DPR mendapatkan dana aspirasi Rp 450 juta yang diterima lima kali setahun. Ada pula dana kunjungan daerah pemilihan atau dana reses sebesar Rp 140 juta. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Anggota Fraksi Golkar Sebut Gaji DPRD Rp550 Juta Itu Pendapat Pribadi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Formappi Sebut 7 Fraksi DPRD DKI Langgar Tatib karena Tak Ikut Rapur Formula E
Indonesia
Formappi Sebut 7 Fraksi DPRD DKI Langgar Tatib karena Tak Ikut Rapur Formula E

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, sikap politik yang dibumbui drama ini, diperlihatkan melalui rangkaian aksi 7 Fraksi yang menolak usulan interpelasi.

Megawati Keluarkan Instruksi, Anggap Remeh Varian Omicron Bikin Imunitas Tergerus
Indonesia
Megawati Keluarkan Instruksi, Anggap Remeh Varian Omicron Bikin Imunitas Tergerus

Ibu Megawati dan jajaran DPP PDI Perjuangan akan secara aktif melakukan pemantauan

Minyak Goreng Mahal, Ratusan Mahasiswa Demo DPRD Solo
Indonesia
Minyak Goreng Mahal, Ratusan Mahasiswa Demo DPRD Solo

Mahasiswa di Kota Solo ikut menyuarakan keperihatinan terkait kelangkaan dan mahalnya minyak goreng yang masih terjadi hingga sekarang.

Menteri Sri Mulyani Ungkap Anggaran Kesehatan 2021 Alami Kenaikan Luar Biasa
Indonesia
Menteri Sri Mulyani Ungkap Anggaran Kesehatan 2021 Alami Kenaikan Luar Biasa

Anggaran meningkat dari tahun sebelum terutama untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Ratusan Orang Kaya Mulai Ikuti Program Tax Amnesty Jilid 2
Indonesia
Ratusan Orang Kaya Mulai Ikuti Program Tax Amnesty Jilid 2

Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diterima senilai Rp 21,99 miliar dari harta yang diungkapkan sebesar Rp 169,6 miliar.

Dua Terdakwa Kasus Pembunuhan Anggota Menwa UNS Divonis 2 Tahun Penjara
Indonesia
Dua Terdakwa Kasus Pembunuhan Anggota Menwa UNS Divonis 2 Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Jawa Tengah akhirnya menjatuhkan vonis dua tahun penjara bagi kedua terdakwa kasus pembunuhan anggota Menwa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Polda Metro Gelar Vaksinasi di Sentra Kuliner UMKM
Indonesia
Polda Metro Gelar Vaksinasi di Sentra Kuliner UMKM

"Kami mencoba jemput bola melaksanakan vaksinasi di sentra kuliner UMKM," ujar Fadil di Jakarta, Minggu (20/2).

Kasus Belum Selesai, Aduan Pencemaran Nama Baik Pada Korban Pelecehan di KPI Ditolak Polisi
Indonesia
Kasus Belum Selesai, Aduan Pencemaran Nama Baik Pada Korban Pelecehan di KPI Ditolak Polisi

Melalui pengacaranya, kedua terduga pelaku pelecehan seksual itu ingin membuat laporan pencemaran nama baik. Namun ditolak lantaran perkara masih dalam proses penyelidikan.

COVID-19 di DKI Melandai, PTM Berpotensi 100 Persen
Indonesia
COVID-19 di DKI Melandai, PTM Berpotensi 100 Persen

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Jakarta menemui titik terang. Hal ini seiring dengan adanya pelonggaran di segala lini yang sudah dilakukan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, terbuka peluang pelaksanaan PTM 100 persen mengingat kasus COVID-19 di Jakarta yang sudah mulai menurun.

Legislator Ingatkan Novel Cs Lakukan 'Adjustment' Ketika Jadi ASN Polri
Indonesia
Legislator Ingatkan Novel Cs Lakukan 'Adjustment' Ketika Jadi ASN Polri

Dia berharap Kapolri dan jajaran pimpinan Polri dapat mendayagunakan kemampuan dan pengalaman kerja 44 orang tersebut