Ketua Gugus Tugas Umumkan Pembukaan Sembilan Sektor Ekonomi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo (ANTARA/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengumumkan bahwa tahapan rencana pembukaan sektor ekonomi dan penetapan 102 Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program masyarakat produktif dan aman COVID-19 telah dimulai.

Dalam hal ini, pelaksanaan dari program tersebut baru berlaku bagi sejumlah daerah yang berada di zona hijau dan tidak terdapat kasus COVID-19, sehingga untuk kemudian dapat diberikan kewenangan untuk memulai pra-kondisi.

Baca Juga

Jelang Masa Transisi PSBB di DKI, Polisi dan TNI Bakal Perkuat Pengawasan

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo, mengatakan bahwa langkah kebijakan tersebut telah mendapatkan respon yang positif dari beberapa pimpinan daerah.

"Berdasarkan laporan yang diterima Ketua Gugus Tugas, kebijakan tersebut telah direspon baik oleh pemimpin daerah di 102 Kabupaten/Kota," kata Doni melalui keterangan resmi di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (4/6) malam.

Selanjutnya, para pimpinan di daerah juga telah mengupayakan persiapan dengan seksama dan membangun komunikasi dengan semua kelompok dan komponen masyarakat serta bergotong-royong sebelum menjalankan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19.

Sampai sejauh ini, beberapa pimpinan di daerah telah melaporkan bahwa laju peningkatan kasus di wilayahnya masing-masing dapat ditekan. Namun memang diakui bahwa hal itu belum maksimal di beberapa daerah yang lain.

"Hingga saat ini kita sudah bisa menekan laju peningkatan kasus di beberapa daerah, meskipun di beberapa daerah lainnya masih belum maksimal," jelas Doni.

Menurut Doni, pelaksanaan masyarakat produktif dan aman COVID-19 harus terencana dengan menjalankan tahapan-tahapan meliputi, waktu yang tepat, sektor yang diprioritaskan, koordinasi yang ketat antara pusat dan daerah, serta monitoring dan evaluasi.

"Untuk memastikan terlaksananya tahapan tersebut diperlukan pengawasan dan pengendalian agar tercapai masyarakat produktif dan aman COVID-19," kata Doni.

Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto (kanan) secara simbolis menyerahkan bantuan alat kesehatan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (dua kanan) yang disaksikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat Doni Monardo (dua kiri) dan Wagub Jatim Emil Dardak (kiri) di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (02/06/2020). (ANTARA/Humas Pemprov Jatim/FA)
Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto (kanan) secara simbolis menyerahkan bantuan alat kesehatan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (dua kanan) yang disaksikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat Doni Monardo (dua kiri) dan Wagub Jatim Emil Dardak (kiri) di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (02/06/2020). (ANTARA/Humas Pemprov Jatim/FA)

Kemudian, di samping pemerintah tetap fokus dan optimal dalam pengendalian COVID-19 agar masyarakat tidak sampai terpapar, pada saat yang bersamaan pemerintah juga harus melindungi jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Menurutnya, dampak dari kondisi pandemi tersebut juga dapat memicu masalah baru yang berujung pada menurunnya imunitas sehingga rentan terhadap paparan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

"Dampak dari kehilangan pekerjaan ini akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga tidak mampu mendapatkan asupan makanan bergizi yang dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga berisiko terpapar COVID-19," kata Doni.

Baca Juga

NasDem Tunggu Pergub PSBB Masa Transisi

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja saat ini menunjukkan bahwa dampak COVID-19 telah mengakibatkan sekitar 3,7 juta pekerja formal kehilangan pekerjaan. Ini belum termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan di sektor informal.

Mengacu pada Pembukaan UUD 1945, Pemerintah Negara Indonesia telah diamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Di sisi lain, sesuai Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 telah menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, maka Gugus Tugas mempertimbangkan beberapa hal, antara lain dampak kesehatan, sosial ekonomi, dan tenaga kerja, sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menentukan tahapan pembukaan sektor ekonomi.

"Presiden Joko Widodo telah menugaskan Ketua Gugus Tugas untuk menyampaikan pembukaan kembali sektor yang memiliki dampak positif terhadap hajat hidup orang banyak," tutur Doni.

Selanjutnya Gugus Tugas juga melakukan diskusi dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, pakar epidemiologi, kesehatan masyarakat, ekonomi kerakyatan, sosial-budaya dan keamanan.

Sembilan Sektor

Adapun dalam pembukaan sektor ekonomi, Gugus Tugas telah mempertimbangkan risiko penularan yang menggunakan indikator kesehatan masyarakat berbasis data yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Selain itu, penilaian dampak ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan indikator indeks dampak ekonomi dari 3 aspek yaitu aspek ketenagakerjaan, proporsi Produk Domestik Regional Bruto sektoral, dan indeks keterkaitan sektor.

Adapun sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi; pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.

Menurut keputusan yang diambil, sembilan sektor tersebut dinilai memiliki risiko ancaman Covid-19 yang rendah, namun menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan.

Adapun pembukaan sektor-sektor ekonomi tersebut dilakukan oleh Kementerian terkait dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diawali dengan edukasi, sosialisasi dan simulasi secara bertahap.

"Protokol pelaksanaan di masing-masing sektor dibuat oleh Kementerian/Lembaga terkait," jelas Doni.

Baca Juga

Penanganan COVID-19 Bernuansa Politik

Selain itu, supervisi berupa monitoring dan evaluasi juga dilakukan bersama-sama Kementerian/dinas terkait, Gugus Tugas Pusat dan daerah serta elemen masyarakat secara terus menerus.

Apabila dalam perkembangannya ditemukan kasus COVID-19 baru, maka Ketua Gugus Tugas akan memberi rekomendasi susulan untuk menutup kembali aktivitas tersebut.

"Jika dalam perkembangannya ditemukan kasus Covid-19 dalam sektor tersebut, maka Gugus Tugas akan merekomendasikan kepada Kementerian terkait untuk menutup kembali aktivitasnya," kata Doni.

Dalam hal ini perusahaan atau sektor yang melakukan aktivitas juga wajib mengambil tindakan preventif apabila terjadi potensi transmisi lokal ke masyarakat luas.

"Maka perusahaan dan/atau manajemen kawasan sektor tersebut berkewajiban untuk melakukan testing yang masif, tracing agresif, dan isolasi yang ketat dalam kluster penyebaran dari kawasan tersebut," pungkas Doni. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Djoko Tjandra Diserahkan Ke Kejagung Malam Ini
Indonesia
Djoko Tjandra Diserahkan Ke Kejagung Malam Ini

Bareskrim menyerahkan Kejagung untuk memproses hukum perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Catat! Malam Ini Ada Rekayasa Lalu Lintas di Lenteng Agung
Indonesia
Catat! Malam Ini Ada Rekayasa Lalu Lintas di Lenteng Agung

Bagi warga sekitar area terdampak pekerjaan masih dapat melintas

Resmi! KPU Tunda Pilkada 2020 Akibat Virus Corona
Indonesia
Resmi! KPU Tunda Pilkada 2020 Akibat Virus Corona

Penyebaran virus corona menjadi alasan penundaan Pilkada 2020

Brimob Lakukan Sterilisasi Gereja Katolik Bunda Hati Kudus
Indonesia
Brimob Lakukan Sterilisasi Gereja Katolik Bunda Hati Kudus

Polda Metro Jaya bersama aparat gabungan melakukan operasi skala besar untuk amankan malam perayaan natal dan ibadah Misa.

Datangi Bareskrim, Ridwan Kamil: Hanya Klarifikasi
Indonesia
Datangi Bareskrim, Ridwan Kamil: Hanya Klarifikasi

"Sebagai undangan, saya hadir sebagai warga negara untuk dimintai keterangannya, klarifikasi," tutur Ridwan Kamil

Rizieq Shihab Disarankan Ajukan Praperadilan
Indonesia
Rizieq Shihab Disarankan Ajukan Praperadilan

"Lebih baik mengajukan praperadilan, unjuk rasa dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif," jelasnya.

Tersangka Pengeroyok Anggota TNI di Bukittinggi Bertambah
Indonesia
Tersangka Pengeroyok Anggota TNI di Bukittinggi Bertambah

Kasus ini akan terus dan tetap diproses hukum

DKPP Tegaskan Pemilu Bakal Lancar Jika Penyelenggara Berada di 'Rel' Etiknya
Indonesia
DKPP Tegaskan Pemilu Bakal Lancar Jika Penyelenggara Berada di 'Rel' Etiknya

DKPP selama ini hadir untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu

Calon Anggota KY Pilihan Jokowi Kompeten Jadi Komisioner
Indonesia
Calon Anggota KY Pilihan Jokowi Kompeten Jadi Komisioner

Tapi banyak faktor lain yang turut dinilai selama uji kelayakan dan kepatutan yaitu integritas, komitmen, dan kapasitas