Ketua GP Ansor Anggap Anies Kebanyakan Pencitraan ketimbang Kerja Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai belum serius dalam mengantisipasi terjadinya banjir di ibu kota. Hal ini terbukti dengan masih terjadinya banjir di beberapa titik seperti kawasan Istana Negara dan Monas.

GP Ansor menyebut jika sejauh ini Pemprov DKI Jakarta hanya pencitraan dan main tetorika semata atas nama pemerintahan yang manusiawi, sementara ancaman banjir tidak menjadi penanganan prioritas.

Baca Juga

Anies Dinilai Sengaja Ingin Dikritik Demi Dapat Simpati Publik

“GP Ansor melihat pemprov DKI tidak kunjung melakukan normalisasi sungai dan kali di Jakarta karena tidak mau menggusur warga di bantaran sungai demi pencitraan ‘pemerintah yang manusiawi’ yang seolah-olah berbeda dengan gubernur sebelumnya yang dilabel tukang gusur,” kata Ketua PC GP Ansor Jakarta Barat Alfanny di Jakarta, Senin (3/2).

Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

Padahal, menurut Alfanny adalah lebih tidak manusiawi membiarkan warga hidup tidak layak di bantaran sungai dan juga lebih tidak manusiawi menyebabkan jutaan warga terkena banjir karena sungai dan kali belum dinormalisasi.

“Contohnya, di Kali Semongol Tegal Alur, Kalideres yang tidak kunjung dinormalisasi padahal Rusunawa untuk warga yang akan direlokasi dari bantaran kali Semongol sudah selesai dan siap dihuni dari setahun lalu”, paparnya.

Baca Juga

Anies Diminta Berani Bongkar Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Cengkareng

Ia mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melanjutkan normalisasi sungai dan kali di Jakarta demi kemaslahatan warga Jakarta.

“Agar penderitaan warga Jakarta akibat banjir bisa berkurang,” tegasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LBH Beberkan Bukti Pemerintah Dianggap Tak Serius Jalankan Penanganan Corona
Indonesia
LBH Beberkan Bukti Pemerintah Dianggap Tak Serius Jalankan Penanganan Corona

Dampak penerapan PSBB yang tidak diseimbangi oleh kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak kebutuhan dasar warganya secara konsekuen.

KPK Tahan Dua Eks Legislator Sumut
Indonesia
KPK Tahan Dua Eks Legislator Sumut

Ahmad dan Mulyani bakal mendekam di rutan setidaknya selama 20 hari pertama terhitung sejak 28 Juli hingga 16 Agustus 2020

Mobil Pembawa Vaksin Sinovac Berhenti di Warteg Pasti Bakal Ketahuan
Indonesia
Mobil Pembawa Vaksin Sinovac Berhenti di Warteg Pasti Bakal Ketahuan

Untuk daerah yang menerima vaksin, Erick meminta agar memperhatikan alat penyimpanannya

Vaksinasi Sinovac di Solo Dimulai Besok, Gibran Siap Jika Diminta Suntik Duluan
Indonesia
Vaksinasi Sinovac di Solo Dimulai Besok, Gibran Siap Jika Diminta Suntik Duluan

Putra Sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen untuk menjadi orang pertama disuntik vaksin Sinovac di Solo, Jawa Tengah.

Tak Pakai Masker, Pelanggar di Jakarta Pusat Dihukum Panjat Tiang
Indonesia
Tak Pakai Masker, Pelanggar di Jakarta Pusat Dihukum Panjat Tiang

Hukumannya unik, yaitu memanjat di tiang seraya memberikan pernyataan bahwa ia tak akan melanggar lagi.

Garda Terdepan Pemutus Rantai Penularan COVID-19 Bukan Tenaga Kesehatan
Indonesia
Garda Terdepan Pemutus Rantai Penularan COVID-19 Bukan Tenaga Kesehatan

Jadi utamakan yang memakai masker adalah orang yang sakit

Moeldoko Diminta Tak Ancam Rakyat, KAMI: Sikap Represif dan Otoriter Ketinggalan Zaman
Indonesia
Moeldoko Diminta Tak Ancam Rakyat, KAMI: Sikap Represif dan Otoriter Ketinggalan Zaman

KAMI juga mempunyai kepentingan untuk mengingatkan pemerintah

Libur Panjang Berakhir, 13 Ribu Orang Tinggalkan Bali Pakai Pesawat
Indonesia
Libur Panjang Berakhir, 13 Ribu Orang Tinggalkan Bali Pakai Pesawat

Meskipun Bandara Ngurah Rai dipadati oleh ribuan penumpang pada puncak arus balik liburan, namun suasana di bandara tetap lancar dan terkendali.

MUI Puji Penudaan Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila
Indonesia
MUI Puji Penudaan Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila

MUI mengapresiasi pengembalian RUU tersebut kepada DPR sebagai pengusul agar melakukan banyak dialog dan menyerap aspirasi terlebih dahulu.