Ketua DPRD Siap Beri Penjelasan ke BK Atas Pelaporan Tujuh Fraksi Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi siap memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD terkait laporan tujuh fraksi atas dugaan pelanggaran tata tertib (tatib) hak interpelasi Formula E.

Prasetyo menyakini, penetapan penjadwalan interpelasi Formula E di dalam rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD sudah sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak menabrak aturan yang ada.

"Saya meyakini bahwa setiap palu yang saya ketuk untuk memutuskan sesuatu telah sesuai aturan," kata Prasetyo melalui akun medis sosial Instagramnya, Rabu (29/9).

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Sebut Diskusi Interpelasi Formula E di Restoran Bentuk Parlemen Jalanan

Berdasarkan Pasal 133 Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menafsirkan dengan jelas bahwa Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.

Dalam ayat 2 di Pasal yang sama mengatakan, usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan, santun, dan kepatutan sesuai kode etik.

Atas dasar ketentuan tersebut, dirinya mengakomodir usulan untuk mengagendakan rapat paripurna penyampaian penjelasan anggota dewan pengusul secara lisan atas hak usul interpelasi dalam rapat Bamus.

Dalam rapat itu pun, hadir perwakilan fraksi penolak hak interpelasi. Sampai pada akhirnya disetujui untuk diagendakan jadwal interpelasi dalam forum, tidak satu pun dari mereka yang tolak interpelasi mengemukakan pendapat hingga mengetuk palu penutup rapat.

"Padahal kita tahu bersama bahwa seluruh pendapat, pernyataan, atau argumentasi apapun baiknya disampaikan dalam meja resmi rapat DPRD Provinsi DKI Jakarta, bukan di meja makan," pungkasnya.

Situasi Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Ricky Prayoga
Situasi Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Ricky Prayoga

Sebelumnya, tujuh Fraksi bersama empat Wakil Ketua DPRD DKI resmi melaporkan pimpinannya, Prasetyo Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD akibat menyalahi aturan tatib hak interpelasi Formula E.

Tujuh Fraksi DPRD DKI yang laporin Prasetyo yakni Fraksi Gerindra, Golkar, Nasdem, PPP-PKB, PAN, PKS dan Demokrat.

"Apa yang tertuang di dalam tata tertib DPRD DKI Jakarta sebagai bentuk tanggungjawab kami untuk menjaga agar lembaga terhormat ini tetap berjalan dengan baik," kata Ketua Fraksi Golkar Basri Baco di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (28/9).

Maka dari itu, lanjut Baco, pihaknya tidak mau marwah DPRD DKI tercoreng dengan tindakan melanggar aturan yang sudah dibuatnya. Pada hakikatnya tujuh Fraksi tak mempersoalkan interpelasi Formula E, namun prosesnya harus sesuai mekanisme.

Baca Juga:

PDIP Ancam Coret Anggaran Formula E APBD DKI

"Maka kita punya kewajiban untuk mengingatkan siapapun yang melanggar ketentuan dan aturan main yang ada di DPRD dan lembaganya tempat kita menyampaikan aduan tersebut adalah badan Kehormatan," paparnya.

Tujuh Fraksi menduga ada pelanggaran administrasi terhadap surat-menyurat terkait undangan badan musyawarah (Bamus) dan pelaksanaan rapat paripurna (Rapur) yang tadi digelar

"Maka badan kehormatan atau BK lah tempat kita untuk menyampaikan, Alhamdulillah sudah diterima, dan sesuai ketentuan juga tadi pak ketua BPK sudah menyampaikan bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan segera diproses seperti itu," ucapnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kirim Surat ke PN Jaktim, Pendukung Minta Rizieq Shihab Divonis Bebas
Indonesia
Kirim Surat ke PN Jaktim, Pendukung Minta Rizieq Shihab Divonis Bebas

Pendukung Rizieq Shihab menyambangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) mengirimkan surat terbuka kepada Majelis Hakim jelang sidang vonis kasus informasi bohong swab test di Rumah Sakit (RS) UMMI, Bogor

34 TKA Tiongkok Masuk Indonesia, DPR tak Lagi Percaya Omongan Menkumham
Indonesia
34 TKA Tiongkok Masuk Indonesia, DPR tak Lagi Percaya Omongan Menkumham

Karena sikap Menkumham yang dinilai plin-plan, Sahroni pun mulai tak percaya dengan ucapan menterinya.

Demokrat Minta Pemerintah Cabut Aturan Tes PCR-Antigen Transportasi Darat
Indonesia
Demokrat Minta Pemerintah Cabut Aturan Tes PCR-Antigen Transportasi Darat

Partai Demokrat meminta agar pemerintah mencabut aturan yang mewajibkan pelaku perjalanan darat yang menempuh jarak minimal 250 kilometer atau 4 jam perjalanan.

Pemerintah Diminta Transparan Jelaskan Tarif PCR
Indonesia
Pemerintah Diminta Transparan Jelaskan Tarif PCR

Menurut Wana, berdasarkan catatan, sedikitnya terdapat empat kali perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak pandemi melanda Indonesia awal 2020 lalu.

Ini Tiga Hoaks Berakibat Masyarakat Kota Sorong Serbu SPBU
Indonesia
Ini Tiga Hoaks Berakibat Masyarakat Kota Sorong Serbu SPBU

Masyarakat Kota Sorong tiba-tiba melakukan pembelian BBM besar-besaran dan mengakibatkan antrean panjang di sejumlah SPBU.

Anggota DPRD DKI Ini Tidak Ingin PTM Dilaksanakan di Ibu Kota
Indonesia
Anggota DPRD DKI Ini Tidak Ingin PTM Dilaksanakan di Ibu Kota

Pemprov DKI menyelenggarakan uji coba PTM tahap 2 sejak Rabu (9/6) lalu

KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Tim penindakan KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap tersebut.

Antisipasi Lonjakan Penumpang Jarak Jauh, PT KAI Tambah Loket Tes Antigen
Indonesia
Antisipasi Lonjakan Penumpang Jarak Jauh, PT KAI Tambah Loket Tes Antigen

Masa berlaku hasil negatif Rapid Test Antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Hal tersebut sesuai dengan SE Kementerian Perhubungan Nomor 97 Tahun 2021.

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Penyerangan Pos TNI, Jenderal Andika Langsung Bertolak ke Papua
Indonesia
Penyerangan Pos TNI, Jenderal Andika Langsung Bertolak ke Papua

Pos TNI diserang kelompok sipil bersenjata (KSB) di Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (27/1).