Ketua DPRD Sebut Pembelian Lahan Rumah DP 0 Rupiah Berdasarkan Keputusan Anies Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7/2019). ANTARA FOTO/Adnan Nanda/wpa.

MerahPutih.com - Gubernur Anies Baswedan disebut orang yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi lahan Rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pasalnya, Anies yang menerbitkan keputusan gubernur untuk mencairkan uang pembelian tanah tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pencairan uang untuk pembelian lahan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1684 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2019.

Prasetyo menuturkan, kepgub itu memutuskan pencairan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp800 miliar.

Baca Juga:

KPK akan Periksa Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah

"Uang Rp 800 miliar itu kemudian digunakan untuk membeli lahan yang akan digunakan dalam program Rumah DP 0 Rupiah," jelasnya.

Dalam kepgub itu juga dijelaskan bahwa direksi Sarana Jaya setelah menerima PMD tersebut harus melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur.

"Gubernur yang bertanda tangan dalam kepgub itu Anies Baswedan," ungkapnya.

Kemudian, disebutkan juga, jika Direksi PSJ harus menyampaikan laporan penyerapan penggunaan PMD secara periodik setiap 3 bulan kepada Anies dengan tembusan Inspektur, Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

DPRD DKI meminta BUMD PSJ buka-bukaan tentang ketersediaan lahan untuk Rumah DP 0 Persen. Sebab, dari 70 hektare lahan yang sudah dibeli tidak semuanya dikuasai.

Politikus PDIP mengatakan, program Rumah DP 0 Rupiah merupakan janji realisasi janji kampanye Gubernur Anies. Janji itu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Dia menjelaskan, Anies menjanjikan akan menyediakan 232.214 unit rumah susun milik dalam waktu 5 tahun. Untuk mewujudkan janjinya itu, gubernur menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 yang menugaskan sejumlah BUMD untuk memenuhi janjinya itu.

Di dalam pergub itu dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas itu Gubernur Anies Baswedan akan memberikan pendanaan berupa penyertaan modal daerah, subsidi, pemberian pinjaman, atau pendanaan lainnya yang sah.

"Sejak 2019 sudah Rp3,3 triliun digelontorkan dari APBD untuk PD Sarana Jaya. Sejauh ini paling banyak digunakan untuk pembebasan lahan," jelas Prasetyo.

Baca Juga:

Penjualan Rumah DP 0 Rupiah Capai 95 Persen

Prasetyo menuturkan, dalam pergub tersebut, PSJ wajib memberikan laporan secara rutin setiap tiga bulan kepada Gubernur Anies.

Kemudian, jika terjadi potensi kerugian dalam pelaksanaan penugasan BUMD yang ditugaskan juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.

"Jadi sudah seharusnya Gubernur Anies Baswedan mengetahui persoalan ini," sindirnya. (Asp)

Baca Juga:

Wagub DKI Sebut Kenaikan Batas Gaji Rumah DP 0 Rupiah Ikuti Arahan Pempus

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Permen Susu di Banyumas Mengandung Narkoba
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Permen Susu di Banyumas Mengandung Narkoba

Akun twitter bernama Rozzaq Iman membagikan sebuah screenshoot yang mengklaim bahwa permen susu di Banyumas mengandung narkoba jenis benzodiazepin

Peringatan Hakordia, Firli Beberkan Tiga Strategi Pemberantasan Korupsi KPK
Indonesia
Peringatan Hakordia, Firli Beberkan Tiga Strategi Pemberantasan Korupsi KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membeberkan strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga yang dipimpinnya.

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Asal Sukoharjo
Indonesia
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Asal Sukoharjo

Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap terduga teroris bernama Siswanto (65), warga Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Menko Polhukam Tuntut Kerja Sama Rizieq Shihab Patuhi Hukum
Indonesia
Menko Polhukam Tuntut Kerja Sama Rizieq Shihab Patuhi Hukum

Medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu

Ledakan Besar di Lebanon, 78 Orang Dinyatakan Tewas
Dunia
Ledakan Besar di Lebanon, 78 Orang Dinyatakan Tewas

Ledakan ini mengingatkan gubernur Lebanon terhadap ledakan Hiroshima dan Nagasaki

Dapat Jatah di Kementerian, 3 Jenderal Polisi Ini Didesak Pensiun
Indonesia
Dapat Jatah di Kementerian, 3 Jenderal Polisi Ini Didesak Pensiun

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" jelasnya.

Kebakaran Kejagung, Pejabat Tinggi hingga Penjual Produk Pembersih Diperiksa
Indonesia
Kebakaran Kejagung, Pejabat Tinggi hingga Penjual Produk Pembersih Diperiksa

Tim penyidik Bareskrim Polri akan memeriksa empat orang saksi terkait kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung).

Restu Megawati Jadi Penghalang Jokowi Rombak Kabinet Indonesia Maju
Indonesia
Restu Megawati Jadi Penghalang Jokowi Rombak Kabinet Indonesia Maju

Menurut Jerry, publik bakal menilai ketegasan Jokowi mengubah susunan pembantunya tanpa bisikan pihak mana pun.

Sembilan Orang Jadi Korban Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar
Indonesia
Sembilan Orang Jadi Korban Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar

"Dari masyarakat ada sembilan orang, lima petugas gereja dan empat anggota jemaah. Kejadian saat pelaksanaan Misa Mu Minggu Palma," kata Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Merdisyam

Harga Tes Swab Dipatok Maksimal Rp900 Ribu, Ini Dia Komponennya
Indonesia
Harga Tes Swab Dipatok Maksimal Rp900 Ribu, Ini Dia Komponennya

Harga ini telah melalui tiga kali pembahasan