Ketua DPRD Ngaku Belum Dapat Draf KUA-PPAS, Sekda DKI: Sudah Dikirim 5 Juli Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menyangkal pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi yang mengaku belum menerima draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

Eksekutif telah mengirimkan draf KUA-PPAS ke pimpinan dan anggota DPRD DKI pada 5 Juli 2019 lalu. Ia pun mengaku telah memiliki bukti berupa tanda terima pemberian draf KUA-PPAS ke legislatif.

Baca Juga:

Pekan Depan KUA-PPAS Anggaran 2020 Dikoreksi DPRD DKI

Bahkan, Pemprov DKI pada bulan Oktober kembali mengirimkan dokumen KUA-PPAS ke Dewan Parlemen Kebon Sirih namun versi revisian.

"Terus bulan Oktober kita kasih surat lagi kepada pimpinan dewan yang saya sangat hormati dan seluruh anggota yang saya sangat cintai tolong ini anggaran saya dibahas," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Sekda juga menyayangkan pernyataan Dewan Parlemen Kebon Sirih yang menyebut baru mendapatkan draf KUA-PPAS ketika baru memulai pembahasan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. (Foto: MP/Asropih)
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. (Foto: MP/Asropih)

Saefullah sendiri sudah bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang perencanaan anggaran KUA-PPAS sebagai dasar APBD 2020.

"Bahwa minggu kedua bulan juli itu harus sudah masuk draft kuapps kesana tanggal 5 minggu pertama apa kedua, kita lebih cepat apa lebih lambat, lebih cepat satu minggu sudah kita kasih. Itu suruh bahas gitu," jelas dia.

Sebelumya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku belum mendapat draf KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD tahun anggaran 2020 keseluruhan. Lantas ia ingin meminta langsung kepada Anies agar menyerahkan draf itu.

Baca Juga:

Pemprov DKI Jelaskan Alasan Revisi Anggaran KUA-PPAS 2020

"Bagaimana pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik, kalau saya pun belum mendapat draf KUA-PPAS tahun 2020," papar Prasetyo.

Politikus PDI-Perjuangan ini pun mendesak Gubernur Anies untuk mengunggah komponen draf KUA-PPAS tahun 2020 ke situs resmi apbd.jakarta.go.id. "Bagaimana pun juga hak penganggaran ada di DPRD, jadi tanggung jawab saya sebagai ketua DPRD," tutur Prasetyo beberapa waktu lalu. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Tidak Disiplin, Agustus Indonesia Masih Dicengkeram Pandemi COVID-19
Indonesia
Tidak Disiplin, Agustus Indonesia Masih Dicengkeram Pandemi COVID-19

"Optimisme kita untuk meredakan Covid-19 di bulan Juni-Juli adalah tantangan kita bersama, sebab kuncinya adalah disiplin kita semua," ucap Yuri.

[HOAKS atau FAKTA]: Penampakan Misterius Berbaju Putih Berada di Lokasi Kebakaran Kejagung
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penampakan Misterius Berbaju Putih Berada di Lokasi Kebakaran Kejagung

Di foto identik yang beredar, tidak ditemukan tidak ada penampakan orang dengan baju putih yang dimaksud.

 Informasi Keliru Soal COVID-19 Hanya Menambah Beban Psikologis
Indonesia
Informasi Keliru Soal COVID-19 Hanya Menambah Beban Psikologis

“Oleh karena itu, mari pastikan kita tidak perlu lagi menambah beban psikologis kita dengan berita-berita dan informasi yang tidak benar, tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait COVID-19,” ujar Yuri

Jakarta Gelontorkan Rp7 Miliar untuk Sumur Resapan Banjir
Indonesia
Jakarta Gelontorkan Rp7 Miliar untuk Sumur Resapan Banjir

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta membuat 300 ribu sumur resapan atau drainase vertikal yang tersebar di 5 wilayah ibu kota pada tahun 2020.

Khawatir Corona, Keuskupan Agung Semarang Ubah Tata Cara Prosesi Ekaristi
Indonesia
Khawatir Corona, Keuskupan Agung Semarang Ubah Tata Cara Prosesi Ekaristi

Imbauan ini ditujukan khususnya kepada umat gereja Katolik di lingkungan Keuskupan Agung Semarang

  Pemerintah Harus Antisipasi Oknum PNS 'Bandel' yang Salahgunakan Kebijakan WFH
Indonesia
Pemerintah Harus Antisipasi Oknum PNS 'Bandel' yang Salahgunakan Kebijakan WFH

Bamsoet berujar, pemerintah harus membuat aturan khusus bagi ASN yang bekerja di rumah seperti dengan memonitor dan menerapkan sistem yang harus dibarengi mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.

Temuan Mayat Perempuan Dibakar di Mobil, Pelaku Nekat karena Ditagih Utang Rp100 juta
Indonesia
Temuan Mayat Perempuan Dibakar di Mobil, Pelaku Nekat karena Ditagih Utang Rp100 juta

Pelaku pembunuhan adalah Eko Praseto (30), warga Desa Ngesong RT 01/02 Dusun Puhgogor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Ali Ngabalin Klaim Dewan Pengawas KPK Punya Sifat 'Kenabian' Tentang Akhlak
Indonesia
Ali Ngabalin Klaim Dewan Pengawas KPK Punya Sifat 'Kenabian' Tentang Akhlak

Masyarakat bisa melihat sendiri kedepannya apakah mereka bakal menghambat kerja KPK atau tidak

 Harga Masker di Jakarta Melonjak Tajam Hingga 100 Kali Lipat
Indonesia
Harga Masker di Jakarta Melonjak Tajam Hingga 100 Kali Lipat

Lonjakan harga yang sama juga terjadi terhadap masker jenis N95. Ujang mengatakan, masker jenis tersebut dapat dijual dengan harga mencapai Rp 1,5 juta.

 Gibran Dianugerahi Anggota Kehormatan Banser, GP Ansor Bantah Ada Unsur Politis
Indonesia
Gibran Dianugerahi Anggota Kehormatan Banser, GP Ansor Bantah Ada Unsur Politis

Ketua Cabang GP Ansor Solo, Arif Sarifudin, mengatakan penghargaan itu diberikan karena Gibran dianggap memiliki semangat untuk mengembangkan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah.