Ketua DPRD DKI Minta PSBB Ketat Dilanjutkan jika Kasus COVID-19 Tinggi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Kantor BNPB, Senin (2/3/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Pemprov harus menambah kembali waktu pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat jika kasus COVID-19 tak mengalami tren menurun dan bahkan terus melonjak.

Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Pemerintah Provinsi masih punya waktu satu pekan untuk bisa bekerja menekan kasus COVID-19. Tapi bila sampai 25 Januari wabah ini makin parah, DKI wajib perketat lagi.

"Kalau enggak (menurun) kita akan perpanjang lagi karena besar selalu ini (kenaikan kasus corona)," papar Prasetyo di Jakarta.

Baca Juga:

PSI Desak Anies Segera Lunasi Tunjangan PNS Bulan Desember 2020

Prasetyo meminta Pemprov DKI untuk bekerja sungguh-sungguh dengan melakukan pengawasan secara ketat pada aturan yang sudah dibuat dalam penanganan pandemi COVID-19. Selama ini ia menilai, pengawasan yang dilakukan DKI lemah.

"Ya lebih ketat juga lah, diketatkan juga," papar politikus PDI Perjuangan ini.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ia pun mengimbau masyarakat untuk sadar diri menahan untuk tidak keluar rumah dan tidak meremehkan protokol kesehatan. Pasalnya bila warga tak patuh dengan aturan, penyakit mematikan dari Wuhan, Tiongkok ini semakin betah berada di Jakarta.

"Istilahnya sekarang ikuti aturan dulu, karena masalahnya kasus makin bertambah dan hari ini paling tertinggi," ucapnya.

Baca Juga:

Kenapa Anies Tak Undang Influencer Saat Peluncuran Vaksinasi di Jakarta?

Adapun jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai Senin (18/1) kemarin sebanyak 229.726 kasus. Kemudian total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 204.711 orang. Sedangkan meninggal dunia 3.815 orang.

Positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 17,9 persen, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 9,6 persen

"Iya apa yang dikatakan oleh Presiden dengan PSBB ketat, itu ya diperpanjang lagi di Jakarta karena Jakarta sangat sentral ya," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Alasan Warga yang Pernah Positif COVID-19 Tak Divaksin

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Kaderisasi PDIP, Ketua KPK Bicara Peradaban Antikorupsi
Indonesia
Di Kaderisasi PDIP, Ketua KPK Bicara Peradaban Antikorupsi

Ketua KPK Firli Bahuri dihadirkan untuk mengisi sesi dalam Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDIP yang dilaksanakan secara hybrid.

Volume Kendaraan Arus Balik Melalui GT Cileuyi Bandung Naik 51 Persen
Indonesia
Volume Kendaraan Arus Balik Melalui GT Cileuyi Bandung Naik 51 Persen

Volume lalu lintas transaksi arus balik ke Bandung melalui GT Cileunyi mencapai 82.232 kendaraan atau meningkat 51,95 persen dibanding lalu lintas new normal sebanyak 54.117 kendaraan.

Gibran Tegaskan Siap Dipanggil KPK
Indonesia
Gibran Tegaskan Siap Dipanggil KPK

"Belum ada surat panggilan dari KPK. Ya dibuktikan saja laporannya. Kalau dipanggill yoh tak teko (ya saya datang) enak kan," kata Gibran di Balai Kota, Selasa (18/1).

Tanggapi Penolakan Monumen COVID-19, Ridwan Kamil: Apa Alasannya?
Indonesia
Tanggapi Penolakan Monumen COVID-19, Ridwan Kamil: Apa Alasannya?

“Pertanyaannya sederhana apa alasannya menolak penghormatan terhadap pahlawan. Bung Karno bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah,” ujar Ridwan Kamil

Gibran Buka Layanan Isi Ulang Oksigen Gratis di Rumah Dinas
Indonesia
Gibran Buka Layanan Isi Ulang Oksigen Gratis di Rumah Dinas

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memberikan layanan isi ulang oksigen gratis di Rumah Dinas (Rumdin) Wali Kota Solo, Sabtu (31/7).

Melantai Hari Ini, Saham BMHS Langsung Meroket Hampir 25 Persen
Indonesia
Melantai Hari Ini, Saham BMHS Langsung Meroket Hampir 25 Persen

Perseroan juga mengadakan Program Alokasi Saham Pegawai

Umat Kurang Enak Badan Disarankan Tak Beribadah Natal Langsung di Gereja
Indonesia
Umat Kurang Enak Badan Disarankan Tak Beribadah Natal Langsung di Gereja

Momen perayaan Natal 2021 berlangsung secara hybrid. Artinya, ada umat yang berada langsung di gereja dan hadir secara offline.

Menkeu: Beras Shirataki, Daging Wagyu Kena PPN, Beras dan Daging Biasa Tidak
Indonesia
Menkeu: Beras Shirataki, Daging Wagyu Kena PPN, Beras dan Daging Biasa Tidak

Suatu barang tidak akan dapat dipungut pajak jika tidak menjadi objek, karenanya sembako akan masuk dalam objek pajak. Namun, pemerintah akan menerapkan skema multitarif, sehingga sembako yang biasa dikonsumsi masyarakat luas tidak akan dipungut pajak.

Penyebab Gempa Maluku Barat Daya Magnitudo 6,2
Indonesia
Penyebab Gempa Maluku Barat Daya Magnitudo 6,2

Gempa berkekuatan magnitudo (M) 6,2 mengguncang Maluku Barat Daya pada Rabu (2/2), sekitar pukul 02:25 WIB dini hari.

Transmisi Lokal Omicron Meningkat, Wagub DKI Minta Kerja Sama Warga
Indonesia
Transmisi Lokal Omicron Meningkat, Wagub DKI Minta Kerja Sama Warga

Evaluasi penanganan COVID-19 yang dibahas dalam rapat terbatas setiap pekan bersifat dinamis, menyesuaikan dengan ancamannya.