Ketua DPRD Minta Pemprov Tunjuk Plh Gubernur Pengganti Anies Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mendesak Pemprov DKI untuk menunjuk Pelaksana Harian Sementara (Plh) Gubernur pengganti Anies Baswedan.

Ia juga menyakini, bila Anies sudah mempunyai pilihan siapa penggantinya sebagai Gubernur sementara DKI.

Baca Juga

Anies dan Riza Positif COVID-19, Balai Kota DKI Tetap Buka

"Mungkin Pak Gubernur juga telah mempersiapkan siapa pelaksana harian sementara," pinta Prasetyo saat dikonfirmasi, Selasa (1/12).

Bila sudah ada, politikus PDI Perjuangan ini meminta Plh Gubernur DKI untuk bisa secara optimal menjalankan roda Pemerintahan DKI dan bekerja dalam pemulihan kasus corona di Jakarta, agar dapat segera terkendali.

"Kepada Plh ini untuk tetap optimal melakukan pengawasan dan pemulihan di masa pandemi," ungkapnya.

Anies dinyatakan positif COVID-19 berdasar hasil tes usap PCR yang keluar pada Selasa dini hari (1/12). Pada Senin siang (30/11) kemarin, Anies melaksanakan tes usap PCR di Balai Kota DKI.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Setelah sebelumnya pada hari Minggu (29/11), Wagub DKI Ahmad Riza Patria dinyatakan positif COVID-19.

Keduanya kini dalam kondisi baik. Anies sendiri positif tanpa gejala. Ia tengah menjalani isolasi mandiri di Rumah Dinas Gubernur DKI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Sama halnya dengan Wagub Riza sekarang ini juga sedang menjalani isolasi mandiri.

Sebagai upaya pencegahan kasus corona tak menyasar pejabat DKI, Prasetyo mendorong Pemprov DKI untuk lebih ketat lagi menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

"Dengan peristiwa tersebut pun saya meminta agar seluruh ASN di lingkungan Balai Kota Jakarta patuh protokol kesehatan dan tetap lakukan pelayanan terbaik kepada warga," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Anies: Yang Pernah Bertemu Saya Silakan ke Puskesmas

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemda Tidak Boleh Paksakan Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Pemda Tidak Boleh Paksakan Sekolah Tatap Muka

Para orang tua/komite sekolah termasuk organisasi guru dan komunitas untuk bersama-sama mengawasi dan memantau rencana pembukaan sekolah.

Nekat Demo di DPRD DKI Saat PSBB, Massa Gembel Dibubarkan Polisi
Indonesia
Nekat Demo di DPRD DKI Saat PSBB, Massa Gembel Dibubarkan Polisi

Massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Berekonomi Lemah Jakarta (Gembel) nekat melakukan aksi unjuk rasa di DPRD DKI Jakarta.

BPK Apresiasi KPK Bongkar Kasus Suap Bansos COVID-19
Indonesia
BPK Apresiasi KPK Bongkar Kasus Suap Bansos COVID-19

Proses penegakan hukum yang dilakukan KPK perlu didukung sebagai bagian perjuangan menghadapi pandemi COVID-19.

DPR Didesak Segera Lakukan Legislatif Review UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Didesak Segera Lakukan Legislatif Review UU Cipta Kerja

Khusus PKS dan Demokrat kami terima kasih sikapnya tolak UU Cipta Kerja. Mari PKS dan Demokrat bersama-sama kaum pekerja.

Anies Niat Buka Bioskop, Pimpinan DPRD: Ini Cara Berpikir yang Salah
Indonesia
Anies Niat Buka Bioskop, Pimpinan DPRD: Ini Cara Berpikir yang Salah

Positivity rate kasus corona di DKI dalam seminggu terakhir ini mengalami peningkatan mencapai 10 persen.

Novel: Kritik Bintang Emon Wajar, Proses Peradilan yang Keterlaluan
Indonesia
Novel: Kritik Bintang Emon Wajar, Proses Peradilan yang Keterlaluan

Novel yang merupakan korban penyiraman air keras pada 11 April 2017 lalu lantas memberikan dukungan kepada pemenang Stand Up Comedy Academy 3 itu.

Tempat Pemakaman Korban Corona Dikabarkan Penuh, Ini Penjelasan Anies
Indonesia
Tempat Pemakaman Korban Corona Dikabarkan Penuh, Ini Penjelasan Anies

"Semua lokasi dan lainnya sudah disiapkan sejak Bulan Maret. Bahkan, Maret sudah disiapkan alternatif tempat," ungkapnya.

 Jelang Lebaran, Daya Beli Warga Belum Pulih
Indonesia
Jelang Lebaran, Daya Beli Warga Belum Pulih

Pergerakan inflasi inti pada April 2021 sebesar 0,14 persen atau lebih rendah dari periode sama tahun lalu sebesar 0,17 persen.

Pengamat Yakin Tak Mungkin Ada Kudeta Militer di Indonesia, Ini Alasannya
Berita
Pengamat Yakin Tak Mungkin Ada Kudeta Militer di Indonesia, Ini Alasannya

Pada tanggal 1 Februari, Suu Kyi seharusnya melanjutkan masa jabatan periode kedua

Polisi Virtual Hadir, Masyarakat Diminta Tak Perlu Takut Dibungkam
Indonesia
Polisi Virtual Hadir, Masyarakat Diminta Tak Perlu Takut Dibungkam

Polisi virtual itu bukan untuk mempersempit ruang lingkup masyarakat