Ketua DPRD Minta Anies Lanjutkan Normalisasi Sungai untuk Atasi Banjir Jakarta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan untuk melanjutkan kembali program normalisasi sungai untuk menanggulangi bencana banjir di Ibu Kota. Ia menilai, program tersebut terbukti mumpuni mengatasi titik banjir di Jakarta.

Diketahui normalisasi sungai ini merupakan program yang pernah dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

Baca Juga:

Banjir Memutus Akses Jalan Kota Tangerang-Jakarta di Ciledug

“Normalisasi harus dilaksanakan harus ditindaklanjuti tidak bisa tertunda tunda lagi,” kata Prasetio saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (2/1).

Prasetyo menilai, Pemprov DKI saat ini belum sepenuhnya siap menghadapi banjir. Nyatanya beberapa pompa air di kawasan Jakarta Pusat hingga kini tak berfungsi maksimal.

“Saya tadi melihat di Gunung Sahari ada satu pompa yang kebetulan buat nyedot air keluar itu artinya enggak siap padahal itu produk tahun 2019 bulan 11, nah hal-hal seperti ini sebetulnya dipersiapkan menjelang (musim hujan),” tuturnya.

Suasana banjir di RT.08/01 Gang Alfalah IV Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2020). (ANTARA/Katriana)
Suasana banjir di RT.08/01 Gang Alfalah IV Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2020). (ANTARA/Katriana)

Politikus PDIP ini juga mendesak agar Pemprov DKI lebih maksimal menggunakan anggaran banjir agar ke depannya tak kembali menerjang Jakarta.

Baca Juga:

Dokumen Penting Kena Banjir? ANRI Beri Layanan Restorasi Arsip Gratis

Prasetyo pun menyarankan, anggaran untuk penanggulangan banjir pada tahun 2020 lebih diprioritaskan ketimbang anggaran untuk program lain.

“Makanya fokus anggaran yang ada tahun 2020 coba untuk sumber daya air diperbesar, kali dinormalisasi atau apa yang disebut Pak Gubernur naturalisasi saya enggak ngerti itu harus dilaksanakan, tidak bisa tidak, jadi tidak bisa ditunda," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Tips Ampuh Membersihkan Mobil yang Terendam Banjir

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Pejabat Bappenas Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Periksa Pejabat Bappenas Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rizaldi Zailani)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Diperiksa Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Diberondong 40 Pertanyaan
Indonesia
Pelanggar Lalu Lintas di Jakarta Mayoritas Nyelonong di Jalur Busway dan Lawan Arah
Indonesia
Pelanggar Lalu Lintas di Jakarta Mayoritas Nyelonong di Jalur Busway dan Lawan Arah

Jumlah pelanggar jenis ini terdiri dari kendaraan roda empat dan dua.

  Ada 28 Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten, Tiap Anggota Bayar Rp100 Ribu
Indonesia
Ada 28 Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten, Tiap Anggota Bayar Rp100 Ribu

"Keraton Agung Sejagat di Klaten dipimpin oleh Mahamenteri, Wiwik Untari. Dari total 28 pengikut tersebut sudah ada tiga orang diperiksa polisi, termasuk pimpinannya," ujar Eko

Pemerintah Didesak Atasi Ketertinggalan Pendeteksian Kasus COVID-19
Indonesia
Pemerintah Didesak Atasi Ketertinggalan Pendeteksian Kasus COVID-19

Pemerintah perlu segera mengoperasikan RS Darurat Covid-19 di Pulau Galang, Batam

Polisi Paksa 1.000 Pemudik Putar Balik ke Jakarta
Indonesia
Polisi Paksa 1.000 Pemudik Putar Balik ke Jakarta

Tapi, jumlah ini bisa lebih banyak ketimbang hari sebelumnya lantaran diakumulasi dengan jumlah kendaraan yang hendak keluar Jakarta sekitarnya lewat jalur arteri.

Yasonna Laoly Layak Dicopot sebagai Menkumham
Indonesia
Yasonna Laoly Layak Dicopot sebagai Menkumham

Menurut Jerry, selama ini Yasonna lah yang cenderung kontroversial

Kejati DKI Tahan Pejabat OJK Tersangka Suap Rp7,45 M
Indonesia
Kejati DKI Tahan Pejabat OJK Tersangka Suap Rp7,45 M

Nirwan menyatakan, penahanan terhadap DIW dilakukan untuk 20 hari ke depan. Dia ditahan di rumah tahanan negara (Rutan) Salemba, cabang Kejaksaan Agung.

Pencabutan Subsidi Gas LP3 3Kg Bikin Rakyat Menjerit
Indonesia
Pencabutan Subsidi Gas LP3 3Kg Bikin Rakyat Menjerit

"Pencabutan subsidi gas LPG 3 Kg itu merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat, menyengsarakan rakyat. Elite tertawa, rakyat menjerit," kata Ujang

Gerindra Minta Satpol PP DKI Jangan Ngeluh Biaya Bongkar Reklame Tak Berizin
Indonesia
Gerindra Minta Satpol PP DKI Jangan Ngeluh Biaya Bongkar Reklame Tak Berizin

Taufik pun mendesak Satpol PP untuk segera menyelesaikan masalah ini