Ketua DPRD Laporkan Bupati Solok ke KPK Ketua DPRD Solok Dodi Hendra melaporkan Bupati Solok Epyardi Asda ke KPK, Kamis (9/6). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Adapun yang melaporkan adalah Ketua DPRD Solok, Dodi Hendra.

"Alhamdulillah tadi kami sudah melaporkan aspirasi masyarakat terkait bukti-bukti dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Solok Epyardi Asda terkait 4 kasus yang berbeda," ungkap Dodi usai pelaporan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/6).

Baca Juga

Jaksa KPK Mendakwa Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara Terima Suap Rp 5,7 Miliar

Dodi menjelaskan, dari 4 kasus tersebut total kerugian negara ditaksir mencapai Rp 18.1 Miliar. Ia merinci, yang pertama terkait Reklamasi Danau Singkarak yang merugikan negara sebesar Rp 3,3 Miliar.

"Yang kedua itu terkait hibah jalan eksisting ke Kawasan Wisata Chinangkiek yang merupakan daerah wisata milik pribadi Bupati Solok Epyardi Asda yang diduga kerugian negara mencapai Rp 13,1 Miliar," Paparnya.

Sedangkan yang ketiga, diduga Bupati Solok Epyardi Asda kerap memerintahkan SKPD Pemda Kabupaten Solok untuk melakukan rapat dan pertemuan di daerah wisata Chinangkiek milik pribadinya dengan menghabiskan total dana APBD Kabupaten Solok sebesar Rp 1,2 Miliar. Ditambah, kawasan tersebut juga diduga belum memiliki izin dan amdal wisata.

"Dan yang keempat, terkait pengangkatan pensiunan PNS jadi Plh Sekda Solok, yang diduga kerugian negara kurang lebih mencapai Rp 500 Juta untuk biaya gaji dan tunjangan jabatan," Jelasnya.

"Diduga penyalahgunaan wewenang terkait pengangkatan orang yang sudah pensiun, diangkat kembali oleh Bupati Solok saudara Epyardi Asda," ditambahkan Dodi.

Dari keempat kasus dugaan korupsi tersebut, pihaknya sangat menyoroti masalah reklamasi Danau Singkarak. Sebab, perusahaan swasta yang menggarap proyek reklamasi Danau Singkarak itu adalah perusahaan milik keluarga Bupati Solok Epyardi Asda. Yaitu PT. Kaluku Indah Permai dan CV Anam Daro.

"Di mana penanggung jawab dari PT. Kaluku Indah Permai dan CV Anam Daro ini adalah sanak keluarga dari Bupati Solok Epyardi Asda," Ungkapnya.

"Jadi ini sebenarnya dari 2016, bupati sendiri sudah mereklamasi danau tersebut, yang mana pertama itu PT Kaluku punya Bupati," kata Dodi.

Baca Juga

KPK Cecar Saksi soal Kontrak Antam dengan Loco Montrado

Dodi menjelaskan, saat ini kedua perusahaan tersebut telah mendapatkan sanksi administratif terkait pelanggaran pemanfaatan ruang di Danau Singkarak. Kedua perusahaan tersebut diminta untuk melakukan pemulihan lahan seperti semula paling lambat 4 bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat keputusan pengenaan sanksi administratif.

"Namun setelah komitmen tersebut berjalan selama 4 bulan, tepatnya di tanggal 28 Mei 2022 lalu, kondisi saat ini di kawasan reklamasi tersebut masih belum tuntas," Imbuhnya.

Bahkan, Walhi juga melihat pembangunan di lokasi sekarang melanggar sejumlah aturan. Pertama pembangunan dilakukan di lokasi bekas reklamasi yang dulunya telah dinyatakan ilegal. Kedua, tidak ada dokumen terkait lingkungan baik di provinsi maupun pihak Pemkab Solok.

"Pelanggaran selanjutnya terjadi pada Perda Tata Ruang. Pelanggaran mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Solok, bahwa yang direklamasi itu adalah kawasan lindung. Bukan peruntukan untuk pembangunan objek wisata," Papar Dodi.

Berdasarkan data dari Walhi, Dodi menjelaskan potensi kerugian negara sektor lingkungan akibat reklamasi yang diduga tanpa izin itu mencapai Rp 3,3 miliar. Rinciannya, biaya kerugian ekologis Rp 1,2 miliar, biaya ekonomi Rp 952 juta, dan biaya lingkungan Rp 1,2 miliar.

Potensi kerugian tersebut dianalisis berdasarkan Permen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

"Jadi, Kami sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok, mewakili masyarakat Kabupaten Solok, memohon perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi tersebut di proses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini adalah suara rakyat, suara kabupaten solok. Mudah-mudahan ini (dugaan korupsi) cepat dilakukan (diusut KPK), supaya rakyat di Kabupaten Solok tenang dan nyaman kembali," tandas Dodi. (Pon)

Baca Juga

Sering Ditanya Keberadaan Harun Masiku, Ketua KPK: Pertanyaan Titipan ya?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akhiri Perang, Presiden Ukraina Ajak Putin Bertemu Langsung
Indonesia
Akhiri Perang, Presiden Ukraina Ajak Putin Bertemu Langsung

Kabar baik datang dari perkembangan terbaru krisis perang Rusia-Ukraina.

Usai Gempa Banten, PLN Pastikan Pasokan Listrik Jawa-Bali Aman
Indonesia
Usai Gempa Banten, PLN Pastikan Pasokan Listrik Jawa-Bali Aman

PT PLN (Persero) memastikan, sistem kelistrikan di wilayah Jawa, Madura dan Bali dalam kondisi aman usai gempa tersebut.

PLTN Ukraina Terbakar Akibat Invasi, Rusia Klaim Radiasi Nuklir Masih Aman
Dunia
PLTN Ukraina Terbakar Akibat Invasi, Rusia Klaim Radiasi Nuklir Masih Aman

PLTN Zaporizhzhia pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa

Ribuan Sapi Impor dari Australia Tiba di Indonesia
Indonesia
Ribuan Sapi Impor dari Australia Tiba di Indonesia

Ribuan sapi impor itu telah tiba di Indonesia hari ini melalui Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, Senin (11/4).

Klaim Jadi Wamenaker, Sekjen PBB Afriansyah Noor Tiba di Istana
Indonesia
Klaim Jadi Wamenaker, Sekjen PBB Afriansyah Noor Tiba di Istana

"Wamenaker (wakil menteri ketenagakerjaan)." katanya

Tak Ada Penyekatan Saat Arus Mudik Natal, Polisi: Apa yang Kita Cek?
Indonesia
Tak Ada Penyekatan Saat Arus Mudik Natal, Polisi: Apa yang Kita Cek?

Operasi Lilin 2021 tersebut dijadwalkan berlangsung dari 22 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022

Ketua DPR Ajak Masyarakat Dukung Tim Indonesia di Asean Para Games XI
Indonesia
Ketua DPR Ajak Masyarakat Dukung Tim Indonesia di Asean Para Games XI

Puan Maharani mengajak masyarakat untuk mendukung tim nasional Indonesia dalam ajang Asean Para Games XI.

Antisipasi Persebaran Cacar Monyet, Kemenkes Aktifkan Surveilans
Indonesia
Antisipasi Persebaran Cacar Monyet, Kemenkes Aktifkan Surveilans

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan telah mengaktifkan sistem surveilans di seluruh pintu masuk ke wilayah Indonesia guna mencegah persebaran penyakit cacar monyet.

Gibran Tanggapi Soal Bully terhadap Jokowi
Indonesia
Gibran Tanggapi Soal Bully terhadap Jokowi

Wali Kota Solo yang juga anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengomentari ejekan atau bullying terhadap sang ayah.

Wakil Ketua MPR Dukung Jadwal Pemilu dari KPU
Indonesia
Wakil Ketua MPR Dukung Jadwal Pemilu dari KPU

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan memberikan dukungannya terhadap jadwal Pemilu dari KPU. Menurutnya, tanggal pelaksanaan pemilihan pada 21 Februari 2024 sudah sangat tepat untuk disepakati.