Ketua DPRD Kritik Anies tidak Adil Potong Tunjangan SKPD Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik Pemprov DKI yang tak berlaku adil mengelai pemangkasan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI.

Lantaran ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap mendapatkan tunjangan penuh yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik).

Baca Juga

Anak Buah Anies Bantah 13 Juli Sekolah di Jakarta Kembali Dibuka

Padahal diberitakan sebelumnya Pemprov DKI memutuskan untuk memangkas tunjangan seluruh PNS yang tak berhadapan langsung menangni COVID-19 sebesar 50 persen.

Uang pemotongan tunjangan itu dialokasikan untuk penanganan penyakit corona. Dengan begitu Prasetyo Edi meminta Gubernur Anies Baswedan untuk bersikap adil perihal pemangkasan tunjangan PNS di lingkungan Pemda DKI.

"Saat pembahasan realokasi APBD untuk penanganan dan pemulihan corona, pemangkasan tunjangan ini sudah dibahas dan kita memang harus memahami bersama. Tapi kalau seperti ini ada yang dapat penuh ada yang dipangkas, tidak adil namanya," ujar Prasetyo, Jumat (29/5).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Dikabarkan lagi ada dua SKPD lain akan menyusul dengan mendapatkan tunjangan penuh. Dua SKPD itu yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial.

Ia pun mendesak Anies Baswedan mengkaji lagi keputusan untuk memberikan tunjangan penuh kepada sejumlah SKPD yang dimaksud. Selain berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, Prasetyo mengkhawatirkan terjadinya penurunan performa kerja PNS di DKI yang akan berdampak pada pelayanan publik.

"Jadi saya mendorong keadilan di sini. Kami saja di DPRD telah sepakat memangkas anggaran seluruh kegiatan AKD kita, kok ini malah ada yang merasa keberatan. Rasa kebersamaan dan empatinya ini kemana," ungkapnya.

Baca Juga

Benarkan Aturan Tunjangan TGUPP Bebas Sunat, DPRD: Itu Hak Loe

Dalam hal ini, Prasetyo juga menilai pemberian tunjangan penuh pada lima SKPD tadi tak tepat lantaran unit kerja yang dimaksud tidak beririsan langsung pada penanganan dan pemulihan atas dampak pandemi corona di Jakarta.

"Karena mereka ini berjibaku di rumah sakit. Kemudian tenaga-tenaga harian seperti sopir ambulance, pengangkut sampah, lalu pemungut pajak di lapangan. Mereka yang harusnya dipedulikan. Jangan selalu maunya di atas terus ini PNS DKI," tutupnya (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
96 Lembaga Masuk Radar Pembubaran, Tjahjo: Tinggal Tunggu Waktu
Indonesia
96 Lembaga Masuk Radar Pembubaran, Tjahjo: Tinggal Tunggu Waktu

Kementerian PANRB juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait

Saksi Ungkap Kesaktian Matheus Joko Tangani Proyek Kemensos
Indonesia
Saksi Ungkap Kesaktian Matheus Joko Tangani Proyek Kemensos

Direktur PT. Hamonangan Sude, Rajif Bachtiar Amin mengungkapkan soal kesaktian terdakwa Harry Van Sidabukke. Selain Harry, Matheus Joko disebut juga punya kesaktian sebanding.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Tersangka Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Tersangka Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan masa penahanan kelima tersangka diperpanjang selama 40 hari ke depan terhitung sejak 12 Agustus 2020

Dalam Forum Dialog Umat Katolik, Romo Benny Ungkap Alasan Intoleransi Marak
Indonesia
Dalam Forum Dialog Umat Katolik, Romo Benny Ungkap Alasan Intoleransi Marak

Kementerian Agama mengadakan Pertemuan Dialog Kerukunan Umat Beragama Katolik Tingkat Nasional di Denpasar.

Erick Thohir Prediksi Ekonomi Pulih 100 Persen di 2022
Indonesia
Erick Thohir Prediksi Ekonomi Pulih 100 Persen di 2022

Pemulihan kinerja bisnis BUMN, tergantung jenis bisnisnya karena dengan kondisi normal baru, banyak dunia usaha pasti berubah pola bisnisnya dan harus beradaptasi.

[HOAKS atau FAKTA]: Selama Isolasi COVID-19, Netflix Gratiskan Biaya Langganan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Selama Isolasi COVID-19, Netflix Gratiskan Biaya Langganan

Telah beredar pesan di WhatsApp bahwa Netflix memberikan akses langganan gratis selama masa isolasi COVID-19.

Jaksa Cecar Pejabat Kemensos Soal Perintah Hapus Dokumen Bansos
Indonesia
Jaksa Cecar Pejabat Kemensos Soal Perintah Hapus Dokumen Bansos

Jaksa mencecar Victor dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

Anies Tiadakan Aturan Ganjil Genap di Pasar
Indonesia
Anies Tiadakan Aturan Ganjil Genap di Pasar

"Ganjil genap ditiadakan, tapi jumlah orang masuk pasar akan dikendalikan," tutupnya.

Tolak Jadi Wamen, Abdul Mu'ti Merasa Bukan Figur yang Tepat
Indonesia
Tolak Jadi Wamen, Abdul Mu'ti Merasa Bukan Figur yang Tepat

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti buka suara terkait penolakannya menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Indonesia Maju.

Desakan Penundaan Pilkada, Gibran Ikuti Keputusan KPU dan Bajo Merasa Dirugikan
Indonesia
Desakan Penundaan Pilkada, Gibran Ikuti Keputusan KPU dan Bajo Merasa Dirugikan

"Saya siap jika pilkada pada akhirnya harus ditunda," ujar Gibran