Ketua DPRD Jakarta Klaim Tunjangan Naik Buat Bantu Rakyat DPRD Jakarta. (Foto: MP/ Asropih)

MerahPutih.com - Tunjangan DPRD DKI Jakarta meningkat di 2022. Naiknya tunjangan ini menjadi pro dan kontra dan sorotan publik.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, bertambahnya tunjangan DPRD bukan merupakan sebuah pemborosan namun sebagai biaya untuk dapat lebih menjangkau aspirasi masyarakat.

Baca Juga:

ASN Protes Tunjangannya Dipotong, Gibran: Sudah Saya Selesaikan

"Kita paling kecil diantara eksekutif gitu loh, dinaikan sedikit untuk kita juga ke masyarakat, membantu masyarakat," ujar Prasetyo di BKT, Jakarta Timur, Minggu (9/1).

Prasetyo pun menilai, kenaikan tersebut justru wajar karena untuk membantu program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun membantah bila gaji Legislator DKI tidak alami kenaikan.

"Yang beredar di berita bahwasanya gaji anggota dewan naik, ini enggak naik. Tunjangan yang naik, yaitu untuk membantu program pemerintah," kata Prasetyo.

Koordinator Komisi B DPRD DKI ini lalu membandingkan dengan anggaran eksekutif dalam hal ini Pemprov DKI yang dinilainya lebih besar.

"Program pemerintah tuh lebih besar, eksekutif lebih besar dari kita. Ada yang bilang sangat penborosan pembiayaan, enggak ada," tutur Prasetyo.

DPRD Jakarta. (Foto: Antara)
DPRD Jakarta. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Dewan DPRD DKI Jakarta mengalami kenaikan gaji dan tunjangan sebesar Rp 26,42 miliar di 2022. Yang semila di angka Rp 150,94 miliar menjadi Rp 177 miliar untuk seluruh anggota dewan dalam satu tahun.

Nilai ini berdasarkan rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai APBD tahun anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Evaluasi ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5850 Tahun 2021 tentang Evaluasi RAPBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022.

"Hak keuangan dan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain belanja gaji dan tunjuangan DPRD Rp 177.374.738.978 mengalami peningkatan Rp 26.425.780.000," tulis keputusan Mendagri Tito Karnavian.

Bila dihitung, satu anggota DPRD mengantongi uang sebesar Rp 1,67 miliar per tahun atau Rp 139 juta per bulan. (Asp)

Baca Juga:

BPK Temukan Pemprov DKI Masih Bayarkan Gaji dan Tunjangan Pegawai yang Telah Wafat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Luhut Bakal Ceburin Warga Pulang dari Luar Negeri ke Karantina Terpusat
Indonesia
Luhut Bakal Ceburin Warga Pulang dari Luar Negeri ke Karantina Terpusat

Kedisiplinan menjadi salah satu kunci pengentasan kasus COVID-19, termasuk dengan persoalan kebijakan karantina.

PKS: Kasus Ekspor Ilegal Pintu Masuk Bongkar Mafia Minyak Goreng
Indonesia
PKS: Kasus Ekspor Ilegal Pintu Masuk Bongkar Mafia Minyak Goreng

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi Kejaksaan Agung atas penetapan tersangka penyelewengan atau ekspor ilegal minyak goreng.

DPR dan Pemerintah Sepakat Nusantara Jadi Nama IKN Baru
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakat Nusantara Jadi Nama IKN Baru

Pada Senin (17/1), Pansus dan Pemerintah menyepakati nama Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur (Kaltim) adalah Nusantara.

KPK Tahan Bupati Langkat
Indonesia
KPK Tahan Bupati Langkat

Terbit Rencana ditahan KPK usai diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastuktur di Pemkab Langkat.

Pemerintah Yakin Target 70 Persen Vaksin Lengkap Tercapai April
Indonesia
Pemerintah Yakin Target 70 Persen Vaksin Lengkap Tercapai April

Kemenkes terus meningkatkan angka vaksinasi dosis kedua atau lengkap untuk mencapai target 70 persen dari total penduduk.

Jokowi Punya Waktu Sebulan Pastikan Sosok Calon Panglima TNI
Indonesia
Tantang Buka Data, Fadli Zon Sebut Klaim Pemilih Gerindra Setuju Tunda Pemilu Fiksi
Indonesia
Tantang Buka Data, Fadli Zon Sebut Klaim Pemilih Gerindra Setuju Tunda Pemilu Fiksi

Fadli Zon menantang Menko Luhut untuk membuka big data yang diklaimnya

Densus 88 Monitor Ancaman Teror yang Diperingatkan Jepang
Indonesia
Densus 88 Monitor Ancaman Teror yang Diperingatkan Jepang

Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menyatakan selalu siaga terhadap segala bentuk ancaman teror di Indonesia hingga luar negeri.

Selama PPKM Darurat, KSPI Ungkap Banyak Buruh Jadi Korban Terpapar COVID-19
Indonesia
Selama PPKM Darurat, KSPI Ungkap Banyak Buruh Jadi Korban Terpapar COVID-19

PPKM Darurat tidak efektif meskipun dilakukannya penyekatan

KPK Bingung Cara Tangkap Harun Masiku
Indonesia
KPK Bingung Cara Tangkap Harun Masiku

"Hanya saja karena tempatnya tidak di dalam (negeri), kita mau ke sana juga bingung. Pandemi sudah berapa tahun," kata Karyoto