Ketua DPRD: DWP Adalah Pendapatan DWP 2019 akan tampil lebih besar. (Foto: Ismaya Live)

Merahputih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Edi Prasetyo Marsudi mendukung penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta. Pasalnya, DKI mendapat profit dari acara musik tahunan tersebut.

"DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir (untuk menunjang pendapatan tahun ini). Dan itu bukan setahun ini saja. Bertahun-tahun kan sudah ada di situ," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Menurut dia, ada pendapatan daerah yang mengalir dari pajak tiket dan penyewaan gedung Jakarta International Expo dari DWP tersebut.

Baca Juga

Janji Bangun Jakarta Tanpa Maksiat Ditagih, Anies Diminta Tak Izinkan DWP

Hal itu ditegaskan Prasetyo lantaran pada Rabu (11/12) siang Balai Kota DKI digeruduk oleh sekelompok orang mengatasnamakan Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO). Mereka mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan izin DWP 2019 yang berlangsung 13-15 Desember mendatang.

Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Anies didemo masalah konser musik tahunan yang bakal digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat tersebut. Bila diingat kembali, pada tahun 2017, Anies mendapat tekanan dari sejumlah ormas untuk membatalkan konser DWP.

dwp 2019
Headliner dalam Djakarta Warehouse Project. (Foto: Ismaya Live)

Mereka menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan. Dengan perizinan tersebut, Anies dianggap mendukung penjualan minuman keras yang disediakan dalam konser.

Namun, acara yang digelar dua tahun lalu itu tetap berjalan. Dengan catatan, Anies memerintahkan Dinas Pariwisata, Satpol PP dan Kepolisian untuk mengawasi jalannya acara.

Seperti diketahui, belasan orang yang mengaku dari GEPRINDO mendatangi dan melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12).

Baca Juga

Cekidot Partygoers, Ini Dia Full Lineup DWP 2019

Mereka mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan izin penyelenggaraan acara DWP 2019 yang akan berlangsung 13-15 Desember mendatang di Kemayoran, Jakarta Pusat.

GAPRINDO menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan yang dapat merugikan warga Jakarta.

"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya. Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di ibu kota DKI Jakarta ini," kata Abdurahman. (Asp)

Kredit : asropihs


Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH