Ketua DPRD DKI: Wali Kota Jangan Sampai Jadi Kacung Pengembang Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko setelah memberikan pengarahan kepada jajarannya di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (13/10/2021). (ANTARA/Walda)

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta wali kota tetap menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berharap, wali kota di ibu kota tak terpengaruh iming-iming dari pengembang.

"Saya ucapkan kepada wali kota yang baru saja dilantik selamat bekerja. Pesan saya satu, jangan sampai jadi kacung pengembang," kata pria yang karib disapa Pras ini dalam keterangan tertulis, Rabu (13/10).

Baca Juga:

Segera, Masuk Kantor Wali Kota Jakbar Wajib Pakai Aplikasi Pedulilindungi

Pesan tersebut disampaikan Pras menanggapi dua wali kota yang baru saja dilantik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta hari ini.

Kedua wali kota itu yakni Munjirin sebagai Wali Kota Jakarta Selatan dan Yani Wahyu Purwoko sebagai Wali Kota Jakarta Barat.

Menurut Pras, dua kota administrasi ini memiliki persoalan yang hampir sama. Salah satunya masalah kewajiban pengembang untuk menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada Pemprov DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kanan). (ANTARA/Livia Kristianti)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kanan). (ANTARA/Livia Kristianti)

Apalagi Pemprov DKI Jakarta telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Aturan tersebut juga telah diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyerahan Kewajiban dari Pemegang Izin dan Non-Izin sebagai penyempurna atas Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 41 tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

"Itu aset yang bisa menjadi pendapatan daerah, Bos. Makanya jabatan wali kota itu ujian, mau membela warga apa pengusaha," ungkapnya.

Baca Juga:

Ketua DPRD: Calon Wali Kota Jakbar dan Jaksel Jangan Mengkhayal untuk Pembangunan

Terlebih persoalan aset di Pemprov DKI Jakarta, kata politikus PDI Perjuangan itu, kerap bermasalah dan selalu menjadi sorotan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini yang harus diberesin. Pengembang besar-besar memang, tapi kita jangan takut karena kita taat konstitusi,” tandas Pras. (Pon)

Baca Juga:

Besok Komisi A DPRD DKI Cecar Calon Wali Kota Jakbar dan Jaksel

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kereta Api Baru Cilacap - Yogyakarta Dioperasikan Mulai 2 Juli
Indonesia
Kereta Api Baru Cilacap - Yogyakarta Dioperasikan Mulai 2 Juli

PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan meluncurkan kereta api baru yaitu KA Nusa Tembini relasi Cilacap - Yogyakarta PP.

Jadi Tersangka, Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Langsung Ditahan di Rutan Kejagung
Indonesia
Jadi Tersangka, Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Langsung Ditahan di Rutan Kejagung

kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Pengawal Rizieq Disebut Tak Bersenjata Api, Polda Metro Peringatkan FPI
Indonesia
Pengawal Rizieq Disebut Tak Bersenjata Api, Polda Metro Peringatkan FPI

Polda Metro Jaya mengingatkan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman terkait pidana penyebaran berita tak benar.

PN Jakarta Pusat Kembali Lockdown Selama 2 Hari
Indonesia
PN Jakarta Pusat Kembali Lockdown Selama 2 Hari

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali mengeluarkan kebijakan lockdown atau menutup aktivitas sementara setelah ditemukan adanya 7 orang positif COVID-19.

Keterisian Tempat Tidur Pasien COVID-19 Tertinggi di DKI Jakarta
Indonesia
Keterisian Tempat Tidur Pasien COVID-19 Tertinggi di DKI Jakarta

Pemerintah memang akan melakukan berbagai upaya untuk menambah kapasitas ruang perawatan intensif

H-1 Larangan Mudik, Penumpang Bandara YIA Naik 58 Persen
Indonesia
H-1 Larangan Mudik, Penumpang Bandara YIA Naik 58 Persen

Jumlah penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, naik 58 persen menjelang pelarangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Kenaikan mulai terjadi sejak Rabu (28/4).

Lokasi Wisata di Yogyakarta Wajib Terhubung dengan Fasilitas Kesehatan
Indonesia
Lokasi Wisata di Yogyakarta Wajib Terhubung dengan Fasilitas Kesehatan

Kewajiban ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada pengunjung yang terdeteksi COVID-19 atau kategori hitam pada aplikasi PeduliLindungi.

Perjuangan Penyintas COVID-19, Bantu Selamatkan Nyawa Sesama dengan Donor Plasma
Indonesia
Perjuangan Penyintas COVID-19, Bantu Selamatkan Nyawa Sesama dengan Donor Plasma

“Saya sangat bersyukur bisa sembuh dari COVID-19. Setelah sembuh, saya ingin berbuat sesuatu untuk melakukan donor plasma konvalesen," kata Amin, Sabtu (10/7).

Tersangka Pengeroyok Anggota TNI di Bukittinggi Bertambah
Indonesia
Tersangka Pengeroyok Anggota TNI di Bukittinggi Bertambah

Kasus ini akan terus dan tetap diproses hukum

Pimpinan KPK Ungkap Alasan Struktur Organisasi Jadi Gemuk
Indonesia
Pimpinan KPK Ungkap Alasan Struktur Organisasi Jadi Gemuk

"KPK kini mengembangkan pemberantasan korupsi dengan 3 metode, yaitu pertama, penindakan; kedua, pencegahan; dan ketiga, pendidikan sosialisasi dan kampanye," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron