Ketua DPRD DKI Tolak Penjualan Saham PT Delta, PKS: Mau Merusak Generasi Muda Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin. Foto: PKS DKI

MerahPutih.com - Fraksi PKS mendesak pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk merespon keinginan Gubernur Anies Baswedan untuk menjual kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta. Sebab, sudah tiga berkirim surat terkait masalah itu pucuk DPRD tidak sekalipun menanggapi.

Isu kepemilikan saham bir Pemprov DKI di PT Delta kembali mencuat seiring kemauan Presiden Jokowi membuka pintu bagi investor untuk berinvestasi industri minuman keras di Indonesia. Meski langkah tersebut urung terealisasi.

Baca Juga

Tolak Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Ketua DPRD DKI: Uangnya Buat Pembangunan

“Dari awal kepemimpinannya Anies sudah berkirim surat ke pimpinan DPRD terkait pelepasan saham Pemprov di PT Delta. Bahkan, Pak Sandi di tahun 2017 akan melelang PT Delta," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Mohammad Arifin saat dikonfirmasi, Kamis (4/3).

Arifin berpendapat, setelah saham DKI di perusahaan miras itu terjual, Anies bisa memanfaatkan dana yang ada untuk mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jalur lain. Pendapatan dari perusahaan itu disebut tak halal.

"Pemprov DKI bisa menambah pendapatan asli daerahnya dari jalur lain yang halal dan lebih berkah," ucap Arifin.

Produk PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)
Produk PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

Saham DKI di perusahaan produsen minuman beralkohol itu, kata Arifin, hanya merusak generasi muda. Tak perlu pikir panjang untuk melepaskan saham yang sudah ditanam di zaman Gubernur Ali Sadikin itu. Menurut Arifin, saham itu harus segera dijual dalam waktu dekat ini.

"Jika saham ini menyumbang rusaknya generasi bangsa di masa yang akan datang, maka sudah selayaknya untuk dilepaskan segera," tegasnya.

Menurut Arifin, pemasukan keuntungan dari saham bir ke APBD tidak berpengaruh bagi anggaran DKI. Pasalnya, deviden yang diberikan ke kas DKI tidak terlalu besar.

Pembagian dividen berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan pada 26 Agustus 2020 lalu, DKI mendapat bagian Rp81,9 miliar dari dividen sebanyak Rp312,25 miliar atas kinerja laba tahun buku 2019.

"Ada pemasukan lainnya yang lebih halal dan berkah.PKS sebagai partai politik pengusung Gubernur Anies sangat mendukung hal ini,” pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

PAN DKI Minta Anies Jual Saham PT Delta Djakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Beberkan Temuan Sementara di Balik Melonjaknya Harga Kedelai
Indonesia
Mabes Polri Beberkan Temuan Sementara di Balik Melonjaknya Harga Kedelai

Ia mengatakan, kendala yang ditemukan penyidik terkait dengan kenaikan harga tersebut tidak seperti yang dipikirkan oleh masyarakat.

Pedagang Pasar Tradisional di Bandung Abai Prokes, Lapak Terancam Ditutup
Indonesia
Pedagang Pasar Tradisional di Bandung Abai Prokes, Lapak Terancam Ditutup

Pedagang yang bandel bisa-bisa dicabut izin jualannya.

Terima Ratusan Tabung Oksigen dari Polda Metro, Anies Fungsikan untuk Perawatan Isoman
Indonesia
Terima Ratusan Tabung Oksigen dari Polda Metro, Anies Fungsikan untuk Perawatan Isoman

Pemprov DKI Jakarta menerima tabung oksigen hasil pengungkapan importasi ilegal Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/7).

Fadli Zon Tak Ingin Ada Oknum yang Memelihara Terorisme
Indonesia
Fadli Zon Tak Ingin Ada Oknum yang Memelihara Terorisme

Jangan sampai di negeri ini seperti dalam buku tersebut

Masih Ada WNI Terprovokasi Gerakan ISIS dan Libatkan Diri dalam Konflik Irak dan Suriah
Indonesia
Masih Ada WNI Terprovokasi Gerakan ISIS dan Libatkan Diri dalam Konflik Irak dan Suriah

Jumlah WNI yang terlibat dalam konflik ISIS angkanya hanya 1.000an

Hari Pertama PPKM Darurat, Kondisi Jakarta Seperti Sedang 'Berobat'
Indonesia
Hari Pertama PPKM Darurat, Kondisi Jakarta Seperti Sedang 'Berobat'

Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat AKP Sam Suharto memastikan pembatasan di Jakarta akan berlangsung 1 x 24 jam penuh

Ini 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Yang Disahkan Jokowi
Indonesia
Ini 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Yang Disahkan Jokowi

Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Penyekatan Kendaraan di Pos PPKM Darurat Picu Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Penyekatan Kendaraan di Pos PPKM Darurat Picu Klaster Baru COVID-19

Edison melihat, kerumunan di sejumlah titik penyekatan menandakan kebijakan ini bukan hanya tidak siap, tetapi berpotensi menambah kuat penyebaran virus karena bertemunya orang dari sejumlah tempat di satu titik.

Terus Bertambah, Buronan DPO Teroris di Jakarta Kini Enam Orang
Indonesia
Terus Bertambah, Buronan DPO Teroris di Jakarta Kini Enam Orang

Mabes Polri mengungkap saat ini jumlah terduga teroris yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Densus 88 Antiteror menjadi enam orang.

Update COVID-19 Kamis (10/9): 207.203 Positif, 147.510 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (10/9): 207.203 Positif, 147.510 Sembuh

Total kasus kematian akibat COVID-19 kini mencapai 8.456 kasus