Ketua DPRD DKI Sindir Anies: Beliau Jadi Gubernur Tapi Otaknya Presiden Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. ANTARA/Abdu Faisal

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengomentari sikap Gubernur Anies Baswedan yang dianggap mempunyai pemikiran seperti pemimpin Indonesia, padahal ia harus fokus bekerja untuk Jakarta.

"Jadi, beliau (Anies) itu menjadi gubernur, otaknya jadi presiden. Ya repot," kata Prasetyo saat diskusi di YouTube Total Politik, yang dikutip Selasa (22/2).

Baca Juga

Anies Apresiasi Komitmen LPSK Berikan Kompensasi kepada 46 Korban Terorisme

Pasalnya, ucap Prasetyo, Selama memimpin Jakarta, Anies terkesan tak menghargai capaian gubernur sebelumnya. Ia juga mengaku kerap memberi saran hingga kritik kepada Anies dalam membuat kebijakan hingga pembangunan di Ibu Kota.

Sayangnya, Anies tak menjadikan saran tersebut sebagai pertimbangan akan program yang dijalankan. Padahal, kata dia, posisi Gubernur DKI dengan Ketua DPRD DKI sejajar dalam struktur pemerintahan.

"Ini saya ngomong apa adanya. Saya merasakan. Gubernur sama Ketua DPRD kan sama levelnya. Sama-sama dipilih rakyat. Kalau ini enggak ada kebersamaan, bagaimana?" cetusnya.

Prasetyo lalu mencontohkan sikap Anies yang dianggap mengabaikan pembangunan gubernur sebelumnya. Di antaranya adalah RPTRA yang dibangun sejak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI. Kini, Anies mengganti nama RPTRA menjadi Taman Maju Bersama.

Baca Juga

PSI Minta Anies Turun Langsung Tinjau Kenaikan Angka DBD

Contoh lainnya adalah taman Kalijodo yang dulu direvitalisasi oleh Ahok menjadi ikon Jakarta dengan berbagai fasilitas publik, setelah sebelumnya merupakan lokalisasi prostitusi. Saat ini, taman Kalijodo terbengkalai dan tak terawat.

"Soal Kalijodo, coba lihat sekarang, kembali ke asal muasalnya lagi. Padahal dulu kita mengeksekusi itu untuk tempat ikon baru. Itu kan sekarang berantakan lagi," tutur Prasetyo.

Politikus PDIP ini meminta Anies untuk dapat menghormati gubernur sebelumnya guna perbaikan Kota Jakarta.

"Kayak begitu saja enggak bisa menjaga. Padahal kan harus dihormati juga pemerintahan sebelumnya yang membuat. Kalau sekarang, yang penting asal beda. Ya repot," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

DPRD DKI Semprot Anies Rekrut PJLP Melebihi Kapasitas

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Internet Exchange Jadi Gerbang Arus Data Lintas Negara
Indonesia
Internet Exchange Jadi Gerbang Arus Data Lintas Negara

Setiap negara sumber data akan dapat memaksimalkan potensi peningkatan ekonomi, inovasi, dan ekosistem domestiknya.

Megawati akan Umumkan Capres PDIP di Tahun 2023
Indonesia
Megawati akan Umumkan Capres PDIP di Tahun 2023

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan sudah siap mengikuti seluruh tahapan Pemilu 2024 untuk meraih kemenangan secara tiga kali berturut-turut.

Sindir Djarot PDIP, Wasekjen NasDem Singgung Kasus Korupsi Juliari
Indonesia
Sindir Djarot PDIP, Wasekjen NasDem Singgung Kasus Korupsi Juliari

“Kami berpesan uruslah partai sendiri. Ingat kasus Mensos Juliari Batubara? Kami belum pernah direshuffle karena OTT. Hal-hal yang seperti itu lebih baik, jadi bahan renungan,“ kata Hermawi

Terpilih Jadi Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Punya Harta Rp 208,8 Miliar
Indonesia
Terpilih Jadi Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Punya Harta Rp 208,8 Miliar

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut, pria kelahiran 19 November 1974 itu tercatat memiliki harta sebesar Rp 208.898.010.645, atau Rp 208,8 miliar.

Indonesia Harus Antisipasi Dampak Sanksi Anyar Uni Eropa ke Rusia
Indonesia
Indonesia Harus Antisipasi Dampak Sanksi Anyar Uni Eropa ke Rusia

Indonesia bukan tidak mungkin akan ikut terdampak. Maka dari itu, LaNyalla meminta agar pemerintah segera mempersiapkan kebijakan dalam dan luar negeri.

Puncak Varian Baru BA.4 dan BA.5 Diperkirakan Bisa Capai 25 Ribu Kasus Per Hari
Indonesia
Puncak Varian Baru BA.4 dan BA.5 Diperkirakan Bisa Capai 25 Ribu Kasus Per Hari

Diperkirakan puncak kasus BA.4 dan BA.5 di Indonesia kemungkinan terjadi pada pekan ketiga dan keempat Juli 2022.

Pergi ke Bali, Lili Pintauli Siregar Tidak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK
Indonesia
Pergi ke Bali, Lili Pintauli Siregar Tidak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK

Pada Senin, 30 Agustus 2021, Lili dikenakan sanksi berat berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan.

Bela Istri Ferdy Sambo, Febri Diansyah Ngaku Diskusi dengan 5 Ahli Hukum
Indonesia
Bela Istri Ferdy Sambo, Febri Diansyah Ngaku Diskusi dengan 5 Ahli Hukum

Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengaku sudah menemui lima ahli hukum untuk berdiskusi demi upaya maksimal membela tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J ini

Kejagung Periksa Eks Pejabat Kemenko Perekonomian Terkait Korupsi PT Surveyor
Indonesia
Kejagung Periksa Eks Pejabat Kemenko Perekonomian Terkait Korupsi PT Surveyor

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyampaikan, eks petinggi Kemenko Perekonomian yang diperiksa sebagai saksi berinisial EPI.

DPR RI Minta Kominfo Sosialisasikan Migrasi TV Analog ke Digital Secara Masif
Indonesia
DPR RI Minta Kominfo Sosialisasikan Migrasi TV Analog ke Digital Secara Masif

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan pihak kominfo harus mensosialisasikan program tersebut secara masif.