Ketua DPRD DKI Sebut Diskusi Interpelasi Formula E di Restoran Bentuk Parlemen Jalanan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Tujuh fraksi DPRD DKI penolak usulan hak interpelasi Formula E yang menggelar diskusi di restoran di kawasan Menteng Senin (27/9) kemarin mendapatkan komentar pedas dari Ketua DPRD, Prasetyo Edi Marsudi.

Prasetyo menilai aksi-aksi diskusi di luar ruang formal adalah bentuk parlemen jalanan. Ia pun menyayangkan pimpinan 7 fraksi yang tidak mengikuti aturan.

Baca Juga

Besok DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E, Gerindra: Ngebet Banget

Politikus PDI Perjuangan ini juga menyesalkan dengan 7 Fraksi yang juga tidak ikut serta dalam rapar paripurna hak interpelasi Formula E yakni Gerindra, Golkar, Nasdem, PPP-PKB, PAN, PKS dan Demokrat.

"Tapi saya juga bingung nih kenapa mereka memberi pelajaran sahabat saya M. Taufik itu memberikan masukan kepada junior-juniornya memakai parlemen jalanan," ungkapnya.

Pras menegaskan forum formal untuk membahas sesuatu salah satunya melalui rapat paripurna. Disana, setiap anggota dewan bebas berdiskusi hingga berdebat.

Tujuh fraksi DPRD DKI penolak usulan hak interpelasi Formula E menggelar diskusi di kawasan Menteng, Senin (27/9) (MP/Asropih)

"Jangan kita bermain di luar. Semua harus hadir kan semua terjadwal," kata Prasetyo.

Ia juga bingung begitu takutnya mereka terkait interpelasi Formula E. Padahal interpelasi merupakan hak bertanya pada Gubernur Anies.

"Sebetulnya di sinilah diskusinya, jangan diskusiknya di restoran lagi, di restoran lagi," ungkap Prasetyo.

Baca Juga

DPRD DKI Tetap Gelar Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

Diketahui, 7 fraksi yang menolak interpelasi sebelumnya menggelar konferensi pers di rumah makan di kawasan Menteng. Mereka menilai, rapat paripurna yang digelar bersifat ilegal karena melanggar tata tertib.

Prasetyo dianggap telah memasukan penjadwalan sidang paripurna di Badan Musyawarah (Bamus) tidak terdapat dalam pembahasan dalam agenda yang telah ditetapkan. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hatta Rajasa Berharap Mahasiswa ITB Tidak Hanya Unggul di Bidang Akademik
Indonesia
Hatta Rajasa Berharap Mahasiswa ITB Tidak Hanya Unggul di Bidang Akademik

Mahasiswa ITB diharapkan tidak terjebak pada stigma hanya mengutamakan nilai akademik.

Akibat PPKM, 3.179 Karyawan di DIY Kena PHK
Indonesia
Akibat PPKM, 3.179 Karyawan di DIY Kena PHK

Hal ini merupakan akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

Ketua KPK Filri Bahuri Tegaskan Akan Sikat Praktik Jual Beli Jabatan
Indonesia
Ketua KPK Filri Bahuri Tegaskan Akan Sikat Praktik Jual Beli Jabatan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan akan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi dalam bentuk praktik jual beli jabatan

Jokowi Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK
Indonesia
Jokowi Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK

Jokowi diminta mengagendakan pertemuan dengan Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebelum mengambil sikap terkait tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jokowi Lantik Anggota Komisi Nasional Disabilitas, Ini Komposisinya
Indonesia
Jokowi Lantik Anggota Komisi Nasional Disabilitas, Ini Komposisinya

Seleksi anggota Komisi Nasional Disabilitas ini, dilakukan mulai 21 Desember 2020 dengan sekitar 1.300 pelamar,

610 Sekolah Siap Gelar Belajar Tatap Muka Besok
Indonesia
610 Sekolah Siap Gelar Belajar Tatap Muka Besok

Pemprov DKI Jakarta menerapkan PPKM Level 3, terhitung sejak 24 Agustus 2021, melihat kondisi pandemi COVID-19 yang sudah lebih terkontrol.

Korupsi Lahan DKI, KPK Ultimatum Rudy Hartono Iskandar
Indonesia
Korupsi Lahan DKI, KPK Ultimatum Rudy Hartono Iskandar

KPK mengultimatum pengusaha Rudy Hartono Iskandar dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene untuk koperatif dengan memenuhi panggilan penyidik.

Satgas COVID-19 Klaim Pemudik Tahun Ini Hanya 2 Juta Orang
Indonesia
Satgas COVID-19 Klaim Pemudik Tahun Ini Hanya 2 Juta Orang

Sebab, menjaga jarak dan menghindari kerumunan paling sulit dilakukan ketika terjadi mobilitas secara masif

Puan Pimpin Pengesahan RUU TPKS Menjadi Inisiatif DPR
Indonesia
Puan Pimpin Pengesahan RUU TPKS Menjadi Inisiatif DPR

DPR akan menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 dengan dua agenda pada Selasa (18/1) siang.

Ingat, Telat Beri THR Denda 5 Persen
Indonesia
Ingat, Telat Beri THR Denda 5 Persen

Disnaker sudah membuka posko pengaduan THR di Jalan Martanegara nomor 4. Posko THR ini berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.