Ketua DPRD DKI Sarankan Larangan Sepeda Motor Dibarengi dengan Operasi Zebra

MerahPutih Nasional- Larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin hingga Merdeka Barat besok didukung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Bahkan ia menyarankan agar larangan tersebut dibarengi dengan Operasi Zebra dari kepolisian.

"Syarat untuk pengajuan kredit kepemilikan sepeda motor saat ini sudah terlalu mudah. Jadi larangan sepeda motor harus dilakukan," kata Prasetyo Edi Marsudi saat dihubungi Selasa (16/12/2014).

Pras menjelaskan, tidak terkendalinya populasi sepeda motor di Jakarta tak lepas dari mudahnya warga membeli secara kredit. Menurutnya, banyaknya sepeda motor tersebut tidak memberikan keuntungan apapun yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi DKI, terutama sepeda motor yang dari kota-kota penyangga. Sebab, pajak yang dibayarkan oleh para warga pengguna sepeda motor dari kota-kota penyangga kebanyakan masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masing-masing.

Selain itu, Pras juga menyarankan agar pelaksanaan peraturan tersebut dibarengi dengan pelaksaan Operasi Zebra tanpa batas waktu agar arus lalu lintas semakin tertib.

"Bayangkan dengan Rp 250 ribu, orang sudah bisa beli motor. Pelatnya aja yang B. Mereka tiap hari masuk ke Jakarta, tapi pajaknya tidak masuk ke PAD Jakarta. Masuknya ya ke PAD Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor," ungkapnya.

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pakar Epidemologi UI Nilai Surabaya Raya Tak Seharusnya Terapkan PSBB Kota
Indonesia
Pakar Epidemologi UI Nilai Surabaya Raya Tak Seharusnya Terapkan PSBB Kota

Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi atau penelusuran

BNN: Kalau Sudah 'Make' Narkoba, Mana Bisa Sembuh 100 Persen?
Indonesia
BNN: Kalau Sudah 'Make' Narkoba, Mana Bisa Sembuh 100 Persen?

Penyalahgunaan narkoba meninggalkan dampak yang merugikan terhadap tubuh

Update COVID-19 di DKI: 816 Kasus, 90 Meninggal Dunia dan 51 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 di DKI: 816 Kasus, 90 Meninggal Dunia dan 51 Pasien Sembuh

Penyebaran orang positif corona di ada 543 titik kelurahan yang telah diketahui

Polda Jabar Selidiki Dugaan Pelanggaran Aturan Kegiatan Rizieq di Megamendung
Indonesia
Polda Jabar Selidiki Dugaan Pelanggaran Aturan Kegiatan Rizieq di Megamendung

Namun, kemungkinan penyelenggara acara tersebut bakal dipanggil oleh tim penyelidik

PDIP Minta Anies Hentikan Pembangunan Pusat Kuliner Muara Karang
Indonesia
PDIP Minta Anies Hentikan Pembangunan Pusat Kuliner Muara Karang

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menolak rencana pembangunan pusat kuliner di Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara.

Mahasiswa Tangerang Selatan Bergerak ke Jakarta Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Mahasiswa Tangerang Selatan Bergerak ke Jakarta Tolak UU Cipta Kerja

Sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa dan buruh menggelar aksi penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia sejak Senin lalu.

Kampanye Daring di Pilkada Serentak Tidak Diminati
Indonesia
Kampanye Daring di Pilkada Serentak Tidak Diminati

Badan Pengawas Pemilihan Umum menyebutkan 95 persen dari 270 daerah yang menggelar Pemilihan kepala daerah serentak 2020 masih menggelar kampanye tatap muka pada 10 hari pertama gelaran tahapan kampanye.

 Sudah Bakar Paspor, Istana Ogah Pulangkan Ratusan Kombatan ISIS
Indonesia
Sudah Bakar Paspor, Istana Ogah Pulangkan Ratusan Kombatan ISIS

"Nggak usah deh biar aja deh, udah deh, udah-udah, orang repot-repot kita kita urus dalam negeri boro kita urus yang lain-lain, udah dia udah memilih di sono, ahlan wasahlan lah gitu," kata Ngabalin

PKS Sarankan Jokowi Panggil 2 Pihak Ini Hentikan PHK Massal
Indonesia
PKS Sarankan Jokowi Panggil 2 Pihak Ini Hentikan PHK Massal

Harus dipikirkan solusi taktis agar tidak terus bertambah PHK

Eks Danjen Kopassus Hadiri Panggilan Bareskrim Polri
Indonesia
Eks Danjen Kopassus Hadiri Panggilan Bareskrim Polri

Soenarko diperiksa untuk memberikan keterangan tambahan dalam kapasitasnya sebagai tersangka