Ketua DPRD DKI Bersikukuh Gelar Hak Interpelasi Terkait Formula E DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi selepas pemeriksaan oleh KPK, Selasa (22/3). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta memutuskan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik pelaksanaan Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula.

Prasetio Edi Marsudi yang akrab disapa Pras meyakinkan bahwa interpelasi Formula E yang digulirkan 33 Anggota DPRD dari dua fraksi sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga:

PSI Sebut Penjualan Tiket Formula E Tak Dapat Ganti APBD, Apalagi Untung

"Kan dari awal saya sudah bilang interpelasi itu hanya hak bertanya kita di DPRD tentang Formula E, dan itu dilakukan sesuai aturan," papar Pras saat dikonformasi, Kamis (7/4).

Pras menyampaikan, rapat paripurna interpelasi 28 September 2021 itu belum berakhir. Saat itu, dirinya hanya melakukan skorsing yang artinya bisa kembali dilakukan kapanpun.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta, Gubernur Anies Baswedan tidak paranoid untuk hadir dalam rapat paripurna interpelasi DPRD. Sebab, interpelasi merupakan fungsi dan kewenangan dewan untuk bertanya terkait kebijakan Gubernur yang dinilai tidak wajar.

"Mau ditanya aja kok parno. Anies itu kan punya kemampuan menata kata yang sangat bagus. Saya yakin Anies bisa menjawab semua pertanyaan," katanya.

Foto udara progres pembangunan Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu (30/3). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Foto udara progres pembangunan Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu (30/3). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Menurutnya, rapat interpelasi Formula E ini merupakan kewajiban dan fungsi lembaga yang dipimpinnya untuk mengawasi kebijakan Pemprov.

Hak interpelasi itu juga telah dijamin undang-undang untuk membuka seterang-terangnya kebijakan starategis yang berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan demikian Pras mengatakan, sudah seharusnya Gubernur menjelaskan mengenai perhelatan Formula E kepada publik. Pasalnya, APBD yang telah dikucurkan cukup fantastis, yakni mencapai Rp 560 miliar untuk pembayaran commitment fee kepada Formula E Operation (FEO).

"Lalu berapa pastinya anggaran yang sudah dikucurkan dari APBD untuk Formula E ini? Dewan ingin mengetahuinya," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Tiket Formula E Dijual Bulan Depan, Wagub DKI: Ada Kelasnya

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ada Elkan Baggott, Ketum PSSI Yakin Timnas Indonesia Libas Malaysia
Indonesia
Ada Elkan Baggott, Ketum PSSI Yakin Timnas Indonesia Libas Malaysia

Iwan Bule yakin di laga selanjutnya melawan Malaysia, Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan.

Anggota DPR Minta Pertamina tidak Persulit Warga Beli Pertalite dan Solar Subsidi
Indonesia
Anggota DPR Minta Pertamina tidak Persulit Warga Beli Pertalite dan Solar Subsidi

“Masyarakat kecil pengguna BBM bersubsidi ini belum tentu memiliki smartphone untuk mengakses aplikasi MyPertamina. Sehingga perlu sosialisasi, edukasi dan pentahapan bagi penerapan sistem ini,” kata Mulyanto

Jabodetabek PPKM Level 1, Berikut Aturan Terkini Mal hingga Resto
Indonesia
Jabodetabek PPKM Level 1, Berikut Aturan Terkini Mal hingga Resto

Bioskop dapat beroperasi dengan wajib menggunakan aplikasi Pedulilindungi

Pengusaha Wajib Bayar THR Tujuh Hari sebelum Idul Fitri
Indonesia
Pengusaha Wajib Bayar THR Tujuh Hari sebelum Idul Fitri

Menteri Ida mewajibkan pengusaha untuk membayarkan THR kepada para pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan, yakni paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Luhut Sebut Beberapa Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Mulai Masuk PPKM Level 4
Indonesia
Luhut Sebut Beberapa Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Mulai Masuk PPKM Level 4

Luhut menjelaskan, terdapat sejumlah kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali, yang level PPKM-nya naik ke level 4 seiring meningkatnya jumlah daerah yang berstatus PPKM Level 3.

Istana Tak Bisa Halangi Perdebatan Wacana Jokowi Tiga Periode
Indonesia
Istana Tak Bisa Halangi Perdebatan Wacana Jokowi Tiga Periode

Presiden juga mengatakan bahwa amendemen ataupun agenda amendemen merupakan wewenang MPR RI sesuai Pasal 3 UUD 1945

Capai Rp 110 T, DPD RI Nilai Estimasi Biaya Pemilu 2024 Tak Rasional
Indonesia
Capai Rp 110 T, DPD RI Nilai Estimasi Biaya Pemilu 2024 Tak Rasional

DPD RI menilai estimasi kebutuhan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 110,4 triliun sangat berlebihan dan cenderung tidak rasional jika dibandingkan biaya Pemilu 2019.

Harapan Politikus Golkar untuk Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto
Indonesia
Harapan Politikus Golkar untuk Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto

Politikus Partai Golkar ini berharap Andi dapat melanjutkan kinerja dan konsep dari Agus Wijoyo, gubernur Lemhannas sebelumnya. Dikatakannya, di era Agus Wijoyo, Lemhannas sudah mentransformasi dirinya menjadi center of excellence dan center of idea.

Jokowi Akui Kebijakan Pemerintah Soal Minyak Goreng Belum Efektif
Indonesia
Jokowi Akui Kebijakan Pemerintah Soal Minyak Goreng Belum Efektif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan subsidi berupa bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng belum efektif menekan harga minyak goreng (migor) curah.

Daop 7: Terjadi Penurunan Penumpang Arus Balik
Indonesia
Daop 7: Terjadi Penurunan Penumpang Arus Balik

PT KAI Daerah Operasi 7 Madiun, Jawa Timur, mengungkapkan arus balik penumpang kereta api di wilayah kerjanya pada H+2 Lebaran masih berlangsung, dan untuk jumlah penumpang hari ini terjadi penurunan.