Ketua DPRD DKI Dinyatakan Tak Langgar Etik Interpelasi Formula E Situasi Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Ricky Prayoga

MerahPutih.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta telah memutuskan hasil laporan dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi terkait Rapat Paripurna Interpelasi Gubernur Anies Baswedan soal Formula E.

BK DPRD menyatakan, Pimpinan Legislator DKI itu tidak melakukan pelangggaran kode etik interpelasi Formula E.

Baca Juga:

Ketua DPRD Jakarta Dilaporkan ke BK, Wagub: Eksekutif Tak Boleh Ikut Campur

"Menyatakan terlapor tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD Provinsi DKI Jakarta," bunyi surat keputusan itu yang dikutip Selasa, (5/4).

Terkait keputusan tersebut, Anggota BK DPRD DKI, August Hamonangan pun mengonfirmasi surat itu.

"Iya betul," ucap Anggota DPRD Fraksi PSI itu.

Dengan adanya amar keputusan tersebut, maka proses penyelidikan laporan dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik terhadap Ketua DPRD DKI Prasetyo atas pelaksanaan rapat paripurna interpelasi Formula E selesai.

Baca Juga:

Ketua DPRD Jakarta Klaim Tunjangan Naik Buat Bantu Rakyat

Berikut rekomendasi dari BK DPRD DKI bersamaan dengan adanya amar putusan tersebut;

1. Meminta kepada pimpinan DPRD senantiasa memperkuat prinsip kolektif kolegial yang disebutkan dalam tata tertib DPRD Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 pada bab 1 ketentuan umum pada pasal 1 poin 20 dan 21 serta pasal 85.

2. Meminta Pimpinan dan anggota DPRD untuk mematuhi dan menghormati kode etik DPRD Pasal 12 tentang Hubungan antar Anggota DPRD yaitu memelihara, dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama anggota DPRD, saling mempercayai menghormati menghargai membantu dan membangun saling pengertian antar sesama anggota DPRD menjaga keharmonisan hubungan antar sesama anggota DPRD.

3. Meminta kepada pimpinan DPRD untuk melaksanakan revisi terhadap tata tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2020 karena ditemukan beberapa aturan yang saling bertentangan serta tidak sesuai dengan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018.

4. Meminta kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk memahami tata tertib DPRD sekaligus meminta Sekretariat Dewan untuk membagikan buku tata tertib

5. Meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk tidak secara mudah dalam membuat laporan atau pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD. (Asp)

Baca Juga:

Banyak Agenda DPRD Jakarta Tertunda, PKS Heran PDIP dan PSI Ajukan Hak Interpelasi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Enam BUMN Digabung Jadi 3, Fase Kedua Menuju Holding BUMN Pangan
Indonesia
Enam BUMN Digabung Jadi 3, Fase Kedua Menuju Holding BUMN Pangan

Penggabungan merupakan momentum penting dalam rangka menuju pembentukan holding atau induk perusahaan BUMN Pangan.

Bahar Smith Dituntut 5 Tahun Penjara
Indonesia
Bahar Smith Dituntut 5 Tahun Penjara

JPU menuntut Bahar Smith untuk dihukum lima tahun penjara dalam kasus dugaan ujaran berisi hoaks ketika berceramah tersebut.

Pemprov DKI Klaim Pelaksanaan PTM Terbatas Tak Temukan Kendala
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Pelaksanaan PTM Terbatas Tak Temukan Kendala

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas di ibu kota sejauh ini berjalan dengan baik.

Libur Nataru, 10 Ruas Jalan Ditutup dan Ganjil Genap Diterapkan di Bandung
Indonesia
Libur Nataru, 10 Ruas Jalan Ditutup dan Ganjil Genap Diterapkan di Bandung

Kalau di lokasi tertentu sudah terpantau kapasitas melebihi batas 50 persen akan dialihkan ke jalur lain atau rekayasa ke arah masuk lokasi tersebut.

Demokrat Nilai Pernyataan Jokowi soal Tunda Pemilu 2024 Masih Mengambang
Indonesia
Demokrat Nilai Pernyataan Jokowi soal Tunda Pemilu 2024 Masih Mengambang

Benny menilai, jawaban yang belakangan disampaikan Jokowi terhadap isu penundaan Pemilu 2024, masih mengambang. Bahkan cenderung abu-abu

[Hoaks atau Fakta]: Minuman Bersoda Pengaruhi Efektivitas Vaksin COVID-19
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Minuman Bersoda Pengaruhi Efektivitas Vaksin COVID-19

Mengonsumsi minuman bersoda dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang lama memang berbahaya bagi kesehatan, bukan karena minuman bersoda dapat mempengaruhi keefektifan vaksin.

Jokowi Tunjuk Kabareskrim Jadi Penagih Utang Pengemplang BLBI
Indonesia
Jokowi Tunjuk Kabareskrim Jadi Penagih Utang Pengemplang BLBI

Penunjukkan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) baru yang diteken Presiden Jokowi, Rabu (6/10)

Bulan Lalu Cuma Rawat 21 Pasien, Kini Wisma Atlet Rawat 102 Pasien
Indonesia
Bulan Lalu Cuma Rawat 21 Pasien, Kini Wisma Atlet Rawat 102 Pasien

Satu bulan lalu, atau Sabtu (21/5), hanya 21 pasien yang dirawat di RS Darurat Wisma Atlet.

[HOAKS atau FAKTA]: MA Putuskan COVID-19 Berakhir
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: MA Putuskan COVID-19 Berakhir

Putusan Mahkamah Agung No. 31 P/HUM/2022, sama sekali tidak ditemukan pernyataan tentang berakhirnya pandemi COVID-19.

Patuhi Inmendagri, Pemkot Solo Buka Mal dengan Syarat Tunjukkan Sertifikat Vaksin
Indonesia
Patuhi Inmendagri, Pemkot Solo Buka Mal dengan Syarat Tunjukkan Sertifikat Vaksin

Dikatakannya, mal kalau harus buka harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dengan aplikasi itu akan diketahui pengunjung apakah sudah divaksin atau belum.