Ketua DPRD DKI Angkat Suara soal Rencana PSI Gulirkan Hak Interpelasi soal Anies Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Setiap anggota DPRD DKI Jakarta berhak menggulirkan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bila merasa kecewa dengan keputusan yang diambil eksekutif.

Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan ada mekanisme dalam menggunakan hak interpelasi yang harus diketahui Fraksi PSI memanggil Anies meminta keterangan terkait pembiaran kerumunan kegiatan Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putri Imam Besar FPI, Rizieq Shihab.

"Kalau interpelasi ini kan reaksi dari teman-teman di DPRD DKI dalam melihat suatu persoalan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis (19/11).

Baca Juga

PSI Gulirkan Hak Interpelasi, NasDem DKI: Bukan Anies yang Salah Tapi Rizieq Shihab

Mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi dapat direalisasikan paling sedikit diusulkan oleh 15 anggota DPRD.

Kemudian, usulan tersebut harus disampaikan lebih dari satu fraksi, makanya PSI harus mendapat dukungan serupa dari fraksi lain di dewan.

"Ada mekanismenya. Dimana harus ada minimal 15 orang anggota yang mengajukan lebih dari satu fraksi," papar Prasetyo.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Politikus PDIP ini mengaku, pihaknya belum mengetahui fraksi mana saja yang sudah mendukung Fraksi PSI menggulirkan hak interpelasi memanggil Anies.

"Mengenai siapa-siapa yang akan mengajukan saya belum tahu," tuturnya.

Sebelumya, Fraksi Nasdem DPRD DKI tak setuju dan tak mau menggulirkan hak Interpelasi meminta keterangan Anies mengenai pembiaran kerumunan yang dilakukan Rizieq.

"Tidak (mau gulirkan hak interplasi)," ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino saat dikonfirmasi, Selasa (17/11).

Menurut Wibi, dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Pertamburan, Gubernur Anies tak bersalah. Sebab, DKI sudah melakukan imbauan, dan bahkan memberikan sanksi denda administrasi kepada Rizieq sebesar Rp50 juta.

Baca Juga

Anies Dinilai Bahayakan Nyawa Warga DKI, PSI Gulirkan Hak Interpelasi

"Kami memandang bahwa pak gubernur sudah menjalankan apa yang dia tulis dalam pergub, sudah mengimbau, sudah melakukan denda, jadi mau apa lagi," papar dia. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Carut Marut Pasal Selundupan Omnibus Law Cipta Kerja
Indonesia
Carut Marut Pasal Selundupan Omnibus Law Cipta Kerja

Menariknya, dalam omnibus law itu juga terdapat beberapa pasal selundupan mengenai pendidikan

BIN Rangkul Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI
Indonesia
BIN Rangkul Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI

Rehabilitasi eks-napiter merupakan upaya memanusiakan manusia

Mulai Hari Ini, Perjalanan KA Progo Relasi Lempuyangan-Pasar Senen Dihentikan
Indonesia
Mulai Hari Ini, Perjalanan KA Progo Relasi Lempuyangan-Pasar Senen Dihentikan

Selain Progo, sejumlah perjalanan kereta dari Daop 6 yang sudah dibatalkan selama April

Sanggupkah Wagub Riza Tambal Bolong-Bolong Anies Atasi Corona di Jakarta?
Indonesia
Sanggupkah Wagub Riza Tambal Bolong-Bolong Anies Atasi Corona di Jakarta?

Sangat berat bila wabah mematikan ini hanya ditangani Anies sendiri.

PN Jakarta Utara Gelar Sidang Putusan PT FNS
Indonesia
PN Jakarta Utara Gelar Sidang Putusan PT FNS

Sidang permohonan penunjukan auditor perusahaan sarang burung walet oleh pemohon Pho Kiong terhadap PT Fortune Nestindo Sukses (FNS) sebagai termohon memasuki tahap akhir.

Oknum Bea Cukai Diduga Terlibat Narkoba, 5 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka
Indonesia
Oknum Bea Cukai Diduga Terlibat Narkoba, 5 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka

Dalam penangkapan ini disita 20 butir ekstasi, tujuh butir ekstasi dan dua serbuk ketamin

Eks Wali Kota Medan Teuku Dzulmi Eldin Dituntut 7 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Wali Kota Medan Teuku Dzulmi Eldin Dituntut 7 Tahun Penjara

Jaksa menyakini Dzulmi Eldim terbukti melakukan tindak pidana suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

Pemprov DKI Kantongi Denda Rp1,355 Miliar dari Pelanggar PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Kantongi Denda Rp1,355 Miliar dari Pelanggar PSBB

Uang tersebut disimpan dalam kas daerah.

DPR Minta KNKT Segera Selesaikan Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182
Indonesia
DPR Minta KNKT Segera Selesaikan Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182

“Meski aturan internasional memberikan waktu 12 bulan kepada KNKT untuk melakukan investigasi kecelakaan pesawat, tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik," kata Sigit

Hakim Tipikor Ancam Pidanakan Rano Karno
Indonesia
Hakim Tipikor Ancam Pidanakan Rano Karno

Ancaman pidana itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani saat Rano Karno bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan