Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Ketua DPRD Jakarta Khoirudin menegaskan gaji guru honorer dan swasta di Jakarta masih perlu diperhatikan karena mereka adalah pejuang di lini terdepan dalam mendidik anak bangsa.
Menurut dia, saat ini pemerintah baru memberikan gaji yang layak kepada guru sekolah negeri yang berstatus ASN, sementara guru sekolah swasta masih jauh dari kata layak.
"Pemerintah baru memberikan gaji yang layak untuk guru di sekolah negeri. Namun guru swasta masih jauh dari kata layak. Bahkan jauh di bawah upah minimum provinsi," kata Khoirudin, ketika ditanya wartawan terkait Hari Guru 2025 yang mengambil tema "Guru Hebat, Indonesia Kuat", di Jakarta, Selasa (25/11).
Baca juga:
Bahkan kata Khoirudin, ada juga guru yang mendapatkan gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP), padahal petugas dari Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) mendapatkan upah setara dengan UMP.
Untuk itu, lanjut dia, DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta sedang berupaya meningkatkan pendapatan para guru, bukan hanya guru yang mengajar di SD, SMP, dan SMA, namun semua jenjang pendidikan seperti TK, TPA, Madrasah dan lainnya.
Menurut dia, saat ini pemerintah baru memberikan gaji yang layak kepada guru sekolah negeri, sementara guru sekolah swasta masih jauh dari kata layak.
Baca juga:
Khoirudin menambahkan guru merupakan pahlawan karena mereka ikhlas dan tulus memberikan sumbangsih terbaiknya untuk mendidik generasi muda sebagai pengisi ruang kehidupan di masa datang.
"Semua yang sukses hari ini adalah jasa mereka semua. Kita semua berhasil karena ada jasa guru. Namun demikian, kita hidup di dunia juga punya kepentingan dunia dan memang harus diberikan perhatian yang seimbang," tandasnya, dikutip Antara.
BPS Provinsi Jakarta pada 2022 melaporkan, jumlah guru untuk TK/sederajat 0.821 orang, SD/sederajat 47.276 orang, SMP/sederajat 24.724 orang, SMA/sederajat 25.928 orang, dan Perguruan Tinggi 31.284 orang. Jika ditotal jumlahnya 140.000-an, atau tepatnya 140.033 orang. (*)
