Ketua DPR Usul Istana Negara di IKN Nusantara Diapit Mabes TNI-Polri Ketua DPR Puan Maharani saat memberikan pembekalan di Rapim TNI-Polri Tahun 2022, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022). ANTARA/HO-DPR RI

MerahPutih.com - Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Ia menyampaikan usulnya mengenai lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri di IKN Nusantara.

Saat memberikan pembekalan kepada komando utama (Kotama) TNI-Polri, Puan menceritakan pengalamannya meninjau lokasi IKN Nusantara. Ia menegaskan kehadirannya ke IKN pada 16 Februari lalu sebagai bentuk pengawalan legislatif setelah UU IKN resmi disahkan.

Baca Juga:

Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Baru

“Saat saya mendapat pemaparan lokasi Istana Negara, gedung pemerintahan, dan lain sebagainya, yang saya tanya malah Mabes TNI dan Mabes Polri di mana,” kata Puan dalam Rapim TNI-Polri yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3).

Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hadir menjelaskan, Mabes TNI berada di sisi depan Istana. Namun, Mabes Polri posisinya berada di bagian bawah Istana dan Mabes TNI.

Menurut Puan, seharusnya lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri sejajar. Puan juga menyarankan lokasi kedua markas besar dua institusi pertahanan dan keamanan negara tersebut sebaiknya berdekatan dengan Istana.

“Pendapat saya harusnya berdekatan dan posisi Mabes TNI dan Mabes Polri mengapit Istana Negara sehingga ketika koordinasi dan jika perlu BKO menjadi mudah,” ujarnya.

Posisi Mabes TNI dan Mabes Polri yang berdekatan pun dinilai akan mengoptimalkan sinergitas kedua instansi. Sebab bila lokasinya terpisah cukup jauh, koordinasi antara TNI dan Polri akan mudah terkendala.

Lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri yang jauh dari Istana Negara disebut Puan akan sama seperti di Jakarta. Sebab Mabes TNI yang berada di Cilangkap, Jakarta Timur, dan Mabes Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sangat jauh dengan Istana yang lokasinya di Jakarta Pusat.

“Artinya presiden panggil Panglima TNI dan Kapolri harus datang dalam 10 menit. Kalau bisa tinggal jalan kaki,” sebut Puan.

Baca Juga:

Penundaan Pemilu, IKN Nusantara dan Skema Pemilihan Presiden Dipilih MPR

Tak hanya itu, Ketua DPR juga menyoroti perlunya pangkalan udara TNI di dekat pusat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Sebab berdasarkan rencana, untuk kawasan IKN akan memanfaatkan bandara di Balikpapan.

“Hanya nanti katanya akan dibuat airport dekat Istana untuk VIP. Kalau menurut saya lebih baik airport VIP ini sekaligus dibangun lanud sehingga ada pertahanan udara di IKN,” ujar Puan.

Panglima TNI Jenderal Andika yang turut mendampingi Puan saat meninjau IKN juga sepakat dengan usul itu. Sebab jika ada lanud di kawasan KIPP IKN, Panglima TNI akan lebih mudah ketika menurunkan pasukan.

Untuk itu, mantan Menko PMK ini meminta agar TNI dan Polri lebih mengoordinasikan mengenai lokasi mabes di IKN secara lebih mendalam. Puan mengingatkan, posisi TNI dan Polri yang strategis penting mendapat prioritas.

“Jangan sampai nanti yang lain sudah jadi, TNI dan Polri ketinggalan. Nanti juga ini akan menjadi perhatian karena penganggarannya akan dibahas di DPR,” ungkap cucu proklamator RI Bung Karno itu.

“Saya enggak akan setujui bila hal-hal detail seperti ini belum jelas betul,” tambah Puan.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku sempat ditanya oleh panitia pembangunan IKN mengapa dirinya sampai memperhatikan hal detail seperti itu.

“Mungkin karena perempuan makanya hal-hal detail menjadi perhatian saya,” imbuhnya. (Pon)

Baca Juga:

Seniman Bimbo Buatkan Lagu Bertema IKN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diklat Menwa UNS Makan Korban, Polisi Terbitkan SPDP
Indonesia
Diklat Menwa UNS Makan Korban, Polisi Terbitkan SPDP

Sejauh ini total sudah ada 26 saksi yang dimintai keterangan terkait kasus ini. Disinggung kapan adanya penetapan tersangka, Kapolresta mengaku, secepatnya mengungkap kepada publik.

Kemenperin Peringatkan 24 Produsen Minyak Curah
Indonesia
Kemenperin Peringatkan 24 Produsen Minyak Curah

Dari 24 perusahaan tersebut, rata-rata produksinya masih 5 persen, bahkan ada enam perusahaan yang masih nol persen produksinya

Puan: Tudingan PeduliLindungi Langgar Privasi Mudah Dibuktikan Lewat UU PDP
Indonesia
Puan: Tudingan PeduliLindungi Langgar Privasi Mudah Dibuktikan Lewat UU PDP

“Seandainya UU PDP sudah disahkan, dan semua pengguna data pribadi diawasi oleh otoritas independen, bukan di bawah kementerian, tentu tudingan pelanggaran privacy ini lebih mudah dibuktikan, dan tidak terlanjur menjadi polemik di masyarakat,” kata Puan

UMKM Bisa Ikut Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dengan Syarat KTP dan NPWP
Indonesia
UMKM Bisa Ikut Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dengan Syarat KTP dan NPWP

Presiden Joko Widodo, telah menerbitkan Instruksi tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pengelolaan Sampah
Indonesia
Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pengelolaan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta meluncurkan Digitalisasi Pengelolaan Sampah di Ibu Kota sebagai upaya melacak pengangkutan sampah secara realtime. Program ini merupakan bagian dari peringatan Hari Bumi Tahun 2022 dengan tema Baik Untuk Bumi.

Muncul Desakan UU Cipta Kerja Dibatalkan, Hakim MK Beri Penjelasan
Indonesia
Muncul Desakan UU Cipta Kerja Dibatalkan, Hakim MK Beri Penjelasan

UU Cipta Kerja telah memiliki berbagai peraturan turunan yang berlaku dan menjadi acuan bagi nyaris seluruh elemen masyarakat

Disomasi soal Sungai Tercemar, Pemprov Jabar Sebut Sebagai Bentuk Perhatian
Indonesia
Disomasi soal Sungai Tercemar, Pemprov Jabar Sebut Sebagai Bentuk Perhatian

Apa yang direkomendasikan untuk perbaikan lingkungan hidup berbagai sungai di Jabar, telah dilaksanakan bahkan sedang berlangsung.

[HOAKS atau FAKTA]: ISIS Beri Racun di Makanan Pesan Antar Go Food
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: ISIS Beri Racun di Makanan Pesan Antar Go Food

Di lini masa media sosial kemarin masih banyak orang yang bertanya-tanya tentang kebenaran pesan tersebut.

Komite I DPD Terima Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPR Papua Barat
Indonesia
Komite I DPD Terima Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPR Papua Barat

Komite I DPD RI menerima Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dari DPR Papua Barat (DPRPB) dan Tim Pansus Papua Barat.

Anggota G20 Didorong Tunjukkan Kepempimpinan Dukung Pemulihan Ekonomi Dunia
Indonesia
Anggota G20 Didorong Tunjukkan Kepempimpinan Dukung Pemulihan Ekonomi Dunia

Pertemuan kedua FCBD ini membahas usulan komunike pertama (First Communique Drafting) untuk selanjutnya dibahas dalam FMCBG meeting yang akan diselenggarakan pada 17-18 Februari 2022.