Ketua DPR Sebut Pengakuan Belanda atas Kemerdekaan Indonesia Seharusnya Sejak Dulu Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Kresno/nr

MerahPutih.com- Pengakuan Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 menuai komentar dari sejumlah kalangan. Salah satunya Ketua DPR RI Puan Maharani.

Menurut Puan, pernyataan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Baca Juga:

Puan Maharani Ingatkan Soal Pungli di PPDB 2023

"Pengakuan ini akan memberi dorongan dan menjadi momentum bagi kedua negara dalam mempererat kerja sama di berbagai sektor demi masa depan yang lebih baik," ujar Puan kepada wartawan, Jumat (16/6).

Belanda sebelumnya mengakui kemerdekaan Indonesia melalui Perjanjian Roem-Van Roijen pada 27 Desember 1949. Sejak saat ini, Belanda tidak mengakui hari lahir bangsa ini pada 17 Agustus 1945.

Namun pada 14 Juni kemarin, Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte memberi pengakuan secara resmi atas kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pengakuan tersebut disampaikan Rutte dalam sesi debat di parlemen Belanda saat membahas mengenai kajian dekolonisasi tahun 1945-1950.

“Seharusnya pengakuan ini sudah lebih dulu dilakukan oleh Belanda di masa lalu,” ucap Puan.

Puan tetap menyambut baik pengakuan dari Belanda. Apalagi, PM Rutte menyatakan akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Presiden Joko Widodo untuk melihat bagaimana pengakuan ini bisa diakui dan diterapkan bersama.

Menurut Puan, pengakuan Belanda akan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 harus disampaikan kepada generasi muda kedua negara.

Hal ini penting karena Indonesia dan Belanda memilik keterikatan sejarah, termasuk banyak warga negara Belanda yang memiliki garis keturunan bangsa Indonesia.

“Sejarah masa lalu hubungan Belanda dan Indonesia perlu diajarkan dan disampaikan ke generasi muda dari kedua negara karena garis keturunan nenek moyang bangsa kita banyak di Belanda," ungkap Puan.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Tawarkan Diri Jadi Cawapres Anies Baswedan

Mantan Menko PMK ini melanjutkan, perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia harus selalu dikenang. Apalagi sebelum Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, kata Puan, terjadi perang berkelanjutan yang ditandai dengan Agresi Militer.

"Tapi Bung Karno menggunakan keterampilan diplomasi dan kemampuan negosiasi untuk memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945," tuturnya.

Puan pun mengingatkan, Bung Karno juga terkenal akan pidatonya yang berhasil membangkitkan semangat nasionalisme dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di mata publik internasional.

"Pidato-pidato Bung Karno memberikan pengaruh besar dalam mendapatkan simpati dan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia," jelas Puan.

Menurut Puan, kepemimpinan Bung Karno menginspirasi dan mempersatukan masyarakat Indonesia dalam perjuangan melawan pasukan kolonial Belanda.

"Kekuatan politik dan moral yang dipancarkannya membantu memperkuat posisi Indonesia dalam mencapai pengakuan kemerdekaannya," ujar cucu Bung Karno tersebut.

Puan berharap rangkaian peristiwa peperangan antara Indonesia-Belanda di masa lalu tidak dijadikan sebagai penghambat dalam mewujudkan hubungan baik dan kerja sama kedua negara.

"Sejarah masa lalu diharapkan tidak menjadi penghalang peningkatan hubungan Indonesia dan Belanda di masa kini dan depan," pungkas Puan. (*)

Baca Juga:

Soal Putusan MK Sistem Pemilu Tetap Terbuka, Puan: DPR Taat Konstitusi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Elektabiltas Ganjar Naik setelah Dideklarasikan PDIP-PPP
Indonesia
Elektabiltas Ganjar Naik setelah Dideklarasikan PDIP-PPP

Lebih lanjut, Burhanuddin berkata tren dukungan terhadap Ganjar mengalami rebound pasca deklarasi capres PDI Perjuangan dan PPP.

KPK Temukan Pihak yang Catut Nama Pegawainya untuk Pengondisian Perkara
Indonesia
KPK Temukan Pihak yang Catut Nama Pegawainya untuk Pengondisian Perkara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya pihak yang mencatut nama pegawainya dengan dalih bisa menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dengan imbalan uang ratusan juta rupiah.

PDIP Minta Elite Jaga Suhu Politik Tetap Sejuk Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres
Indonesia
PDIP Minta Elite Jaga Suhu Politik Tetap Sejuk Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres

Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta seluruh masyarakat dan elite politik menjaga suhu politik tetap sejuk dan kondusif.

Respons Erick Thohir yang Masuk Kandidat Cawapres Prabowo
Indonesia
Respons Erick Thohir yang Masuk Kandidat Cawapres Prabowo

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan dirinya lebih memilih fokus kepada pekerjaan ketika ditanya wartawan soal bakal calon wakil presiden.

Kementerian PUPR Targetkan Perbaikan Jalan Daerah Mulai Juni 2023
Indonesia
Kementerian PUPR Targetkan Perbaikan Jalan Daerah Mulai Juni 2023

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menargetkan perbaikan jalan-jalan di daerah dimulai pada Juni - Juli 2023 sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Renovasi Rampung, JCC Siap Digunakan Buat KTT ke-43 ASEAN
Indonesia
Renovasi Rampung, JCC Siap Digunakan Buat KTT ke-43 ASEAN

Renovasi JCC memiliki konsep desain utama dengan mengadopsi elemen budaya Indonesia yang dapat mencerminkan karakter dan identitas

Rekening Rafael dan Keluarga yang Diblokir PPATK Senilai Rp 500 Miliar
Indonesia
Rekening Rafael dan Keluarga yang Diblokir PPATK Senilai Rp 500 Miliar

Rekening milik mantan Kabag Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, dan keluarganya yang diblokir tersebut senilai Rp 500 miliar lebih.

Jemaah Haji Indonesia Akan Tempati 70 Maktab di  Arafah
Indonesia
Jemaah Haji Indonesia Akan Tempati 70 Maktab di Arafah

Di Arafah ada 70 maktab yang akan dipetakan dalam 11 sektor adhoc mulai dari 1 sampai 11 sektor adhoc. Setiap satu adhoc akan membawahi delapan sampai sembilan maktab.

Rumah Dinas Wali Kota Bandung Tertutup Rapat Usai OTT KPK
Indonesia
Rumah Dinas Wali Kota Bandung Tertutup Rapat Usai OTT KPK

Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (14/4).

PKS akan Temui PKB Pasca Cak Imin jadi Cawapres Anies
Indonesia
PKS akan Temui PKB Pasca Cak Imin jadi Cawapres Anies

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, tidak menutup kemungkinan dalam 1-2 hari ke depan para pimpinan partainya akan mengadakan pertemuan dengan PKB.