Ketua DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Aturan Pencairan JHT Ketua DPR-RI Puan Maharani. ANTARA/HO-DKISPD

MerahPutih.com - Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) mendapat banyak penolakan.

Penolakan banyak terjadi lantaran permenaker baru ini mengubah cara pencairan JHT. Lewat beleid itu, klaim JHT baru bisa dilakukan 100 persen saat pekerja berada pada usia masa pensiun yaitu 56 tahun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia (kepada ahli waris).

“Perlu diingat, JHT bukanlah dana dari pemerintah melainkan hak pekerja pribadi karena berasal dari kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja, termasuk buruh,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangannya, Senin (14/2).

Baca Juga:

Pemerintah Ungkap Alasan JHT Dicairkan saat Usia 56 Tahun

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengamini kebijakan itu sesuai peruntukan JHT, namun kurang sosialisasi dan tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat khususnya para pekerja.

Menurut Puan, permenaker yang baru dikeluarkan ini memberatkan para pekerja yang membutuhkan pencairan JHT sebelum usia 56 tahun. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19, tak sedikit pekerja yang kemudian dirumahkan atau bahkan terpaksa keluar dari tempatnya bekerja.

“Banyak pekerja yang mengharapkan dana tersebut sebagai modal usaha, atau mungkin untuk bertahan hidup dari beratnya kondisi ekonomi saat ini. Dan sekali lagi, JHT adalah hak pekerja,” tutur Puan.

Meski para pekerja yang terdampak PHK (pemutusan hubungan kerja) bisa memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hal tersebut dianggap tidak cukup. Puan menilai, JKP bukan solusi cepat bagi pekerja yang mengalami kesulitan ekonomi.

“Program JKP sendiri baru mau akan diluncurkan akhir bulan ini. Untuk bisa memanfaatkannya, pekerja yang di-PHK harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang prosesnya tidak sebentar,” sebutnya.

Baca Juga:

Polemik JHT, Serikat Pekerja Diminta untuk Uji Materi UU Jaminan Sosial

Salah satu kriteria bagi penerima manfaat JKP adalah dengan membayar iuran program JKP 6 bulan berturut-turut selama 12 bulan dalam 24 bulan saat masih bekerja. Belum lagi dana yang diterima pun tidak bisa langsung seperti layaknya JHT.

“Lantas bagaimana dengan pekerja yang kemudian mengalami PHK untuk 24 bulan ke depan dan membutuhkan dana? Mereka tidak bisa langsung menerima manfaat JKP, tapi juga tidak bisa mencairkan JHT,” ujarnya.

Mantan Menko PMK ini pun menilai, subsidi atau bantuan sosial dari Pemerintah tidak bisa menjadi jawaban utama untuk masyarakat yang terkena dampak PHK. Selain karena program tersebut belum bisa menjangkau seluruh korban PHK, subsidi dan bansos bukan solusi jangka panjang.

“Padahal masyarakat harus terus melanjutkan hidup. Mereka harus mampu bertahan dengan mencari nafkah untuk menghidupi diri dan keluarganya,” ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Oleh karenanya, Puan meminta agar Permenaker Nomor 02 Tahun 2022 ditinjau kembali. Ia juga mengingatkan pemerintah untuk melibatkan semua pihak terkait untuk membahas persoalan JHT, termasuk perwakilan para pekerja/buruh dan DPR.

“Dalam membuat kebijakan, pemerintah harus melibatkan partisipasi publik dan juga perlu mendengarkan pertimbangan dari DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat,” tegas Puan. (Pon)

Baca Juga:

Kondisi Rakyat Masih Berat, Pemerintah Diminta Tunda Aturan JHT Cair di Usia 56

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Prioritaskan Industri Kesehatan  di Tengah Pandemi
Indonesia
Pemerintah Prioritaskan Industri Kesehatan di Tengah Pandemi

Industri kesehatan menjadi salah satu sektor prioritas investasi menyusul kondisi pandemi yang melanda dunia.

Kades Korupsi Kecil Tak Dipenjara, Pimpinan KPK Harus Serius Baca UU Tipikor
Indonesia
Kades Korupsi Kecil Tak Dipenjara, Pimpinan KPK Harus Serius Baca UU Tipikor

Selain itu praktik korupsi tidak bisa dinilai besar atau kecil hanya dengan melihat jumlah uangnya saja

Pasokan Sampai 400 Megawatt, PLN Siap Layani Investor di Papua
Indonesia
Pasokan Sampai 400 Megawatt, PLN Siap Layani Investor di Papua

Penambahan infrastruktur jaringan listrik untuk PON Papua membuka peluang bagi kegiatan ekonomi lain, seperti sektor pertanian, perikanan, pertambangan, ataupun kegiatan olahraga berikutnya.

Penganiayaan Bocah Perempuan hingga Tewas, Polres Sukoharjo Tetapkan 2 Tersangka
Indonesia
Penganiayaan Bocah Perempuan hingga Tewas, Polres Sukoharjo Tetapkan 2 Tersangka

Satreskrim Polres Sukoharjo, Jawa Tengah telah menangkap dan menetapkan dua tersangka dalam kasus penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

PPP Beri Sinyal Ada Partai Lain yang Gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu
Indonesia
PPP Beri Sinyal Ada Partai Lain yang Gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sinyalemen partai politik di luar parlemen akan bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menguat.

Ibunya Akan Dinikahi Ketua MK, Anak Idayati Ungkap Pesan Penuh Haru
Indonesia
Ibunya Akan Dinikahi Ketua MK, Anak Idayati Ungkap Pesan Penuh Haru

Bahkan, kedua anaknya tersebut bedoa dan harapan terbaik atas pernikahan sang ibu.

Penambahan Kasus COVID-19 Kamis (20/1) di Atas 2 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 Kamis (20/1) di Atas 2 Ribu

Angka positivity rate harian COVID-19 hari ini tercatat 1,15 persen atau masih sama seperti kemarin

Harapan Sri Sultan HB X dan Paku Alam terhadap Kepemimpinan Mangkunegara X
Indonesia
Harapan Sri Sultan HB X dan Paku Alam terhadap Kepemimpinan Mangkunegara X

Mangkunegara X wajib ikut menjamin budaya leluhur harus tetap dilestarikan.

Solar Langka, Kodim Jakarta Barat Cokok Bos Penimbun Beromzet Sehari Rp 92 Juta
Indonesia
Solar Langka, Kodim Jakarta Barat Cokok Bos Penimbun Beromzet Sehari Rp 92 Juta

Aming telah menjual timbunan solar selama tiga pekan

Setelah Luhut, Giliran Haris Azhar Bakal Diperiksa Polisi
Indonesia
Setelah Luhut, Giliran Haris Azhar Bakal Diperiksa Polisi

Penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar.