Ketua DPR Minta Pemerintah Rampungkan Aturan Turunan UU TPKS Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR RI/am.

MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk segera rampungkan aturan turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sebab, aturan turunan tersebut akan memudahkan penegak hukum dalam menjerat pelaku kekerasan seksual.

"Saya juga meminta semua tetap mengawal, tetapi bolanya ada di pemerintah, bahwa aturan-aturan turunan terkait dengan UU TPKS implemetasi di lapangan itu jadi lebih kuat," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4).

Baca Juga

Sambut UU TPKS, Erick Thohir Bikin Edaran Perilaku Saling Menghargai di BUMN

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, dengan adanya UU TPKS itu dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual di Indonesia.

"Namun bagaimana kita mencegah, memitigasi sehingga UU TPKS itu bermanfaat dalam melindungi dan menjaga serta mencegah. Jangan sampai ada korban kekerasan kepada perempuan dan anak pada khususnya," ujarnya.

UU TPKS secara resmi telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (12/4).

Melansir dokumen UU TPKS, dijelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa.

Selain itu, perbuatan dikatakan sebagai kekerasan seksual karena bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas.

Hal itu karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Baca Juga

Ketua DPR Apresiasi Masyarakat Sipil Bantu Wujudkan UU TPKS

Berikut ini 9 jenis kekerasan seksual yang termaktub dalam pasal 11 UU TPKS:

1. Pelecehan fisik

2. Pelecehan nonfisik

3. Kekerasan berbasis elektronik

4. Penyiksaan seksual

5. Pemaksaan kontrasepsi

6. Pemaksaan sterilisasi

7. Eksploitasi seksual

8. Pemaksaan perkawinan

9. Perbudakan seks

Selain sembilan jenis kekerasan seksual tersebut, UU TPKS juga mengatur bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan tindak pidana.

Rinciannya yakni, perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. (Pon)

Baca Juga

Puan Sebut UU TPKS Jadi Pedoman Penegak Hukum Selesaikan Kasus Kekerasan Seksual

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Viral Warga Kena Tilang di Jalan Persawahan, Kapolres Sukoharjo Minta Maaf
Indonesia
Viral Warga Kena Tilang di Jalan Persawahan, Kapolres Sukoharjo Minta Maaf

Media sosial (medsos) dibikin heboh dengan adanya penilangan seorang pengendara motor di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Ketua DPD Kritisi Bantingan Polisi ke Mahasiswa Saat Demo
Indonesia
Ketua DPD Kritisi Bantingan Polisi ke Mahasiswa Saat Demo

LaNyalla mengingatkan kepada aparat negara untuk tak lagi menggunakan pendekatan kekerasan

[HOAKS atau FAKTA]: Penting Minum Air Kelapa Setelah Divaksin untuk Bersihkan Racun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penting Minum Air Kelapa Setelah Divaksin untuk Bersihkan Racun

Akun Facebook bernama Agok membagikan postingan yang mengklaim bahwa air kelapa dapat digunakan sebagai penangkal racun vaksin COVID-19.

Telanjur Terbit, Anies akan Revisi Aturan PPKM Level 3 Nataru DKI
Indonesia
Telanjur Terbit, Anies akan Revisi Aturan PPKM Level 3 Nataru DKI

Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan, begitu Inmendagri soal aturan Nataru keluar maka Pemprov DKI akan merevisi Pergub lama dengan menyesuaikan yang baru.

Rencana Sekolah Tatap Muka, Pemkot Bandung Lakukan Kajian Tiap Pekan
Indonesia
Rencana Sekolah Tatap Muka, Pemkot Bandung Lakukan Kajian Tiap Pekan

Dalam Peraturan Wali Kota Bandung nomor 83 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, pada sektor pendidikan dijelaskan pada pasal 6 yang mengatur bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

Pasar dan Tempat Istirahat jadi Sumber Kemacetan Jalur Puncak Bogor
Indonesia
Pasar dan Tempat Istirahat jadi Sumber Kemacetan Jalur Puncak Bogor

Hingga rabu malam (4/5), kemacetan masih terjadi di Jalur Puncak Bogor. Sejumlah pasar dan tempat peristirahatan disinyalir jadi sumber kemacetan.

Kubu Angin Prayitno Sebut Nilai Pajak untuk Bank Panin Ditentukan Veronika Lindawati
Indonesia
Kubu Angin Prayitno Sebut Nilai Pajak untuk Bank Panin Ditentukan Veronika Lindawati

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengurusan nilai pajak tiga perusahaan besar.

Hepatitis Akut Misterius Ditemukan di Jakarta, Pemerintah Diminta Waspada
Indonesia
Hepatitis Akut Misterius Ditemukan di Jakarta, Pemerintah Diminta Waspada

Semua kasus yang terkait pasien bergejala kuning (sindrom kuning) tersebut akan melibatkan tim laboratorium untuk memeriksa genom sikuensing agar diketahui secara pasti yang bersangkutan terinfeksi Hepatitis A, B, D, E atau negatif.

Wapres Soroti Kasus Perkosaan Santri Bikin Catatan Buruk Pesantren
Indonesia
Wapres Soroti Kasus Perkosaan Santri Bikin Catatan Buruk Pesantren

Ma'ruf menegaskan, agar seluruh pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah untuk dapat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat sekitar.

 Bakal Bekerja di Pemerintahan, Dirut Bukalapak Mundur
Indonesia
Bakal Bekerja di Pemerintahan, Dirut Bukalapak Mundur

Majemen PT Bukalapak.com Tbk menyatakan direktur utama perseroan Rachmat Kaimuddin mengajukan pengunduran diri karena ingin mengabdi kepada negara