Ketua DPR Minta Pemerintah Buktikan Layanan PeduliLindungi Tak Langgar Privasi R Code PeduliLindungi. (Foto: MP/Ismail))

MerahPutih.com - Ketua DPR, Puan Maharani merespons laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) soal aplikasi PeduliLindungi yang diduga adanya pelanggaran privasi masyarakat.

Menurut Puan, pemerintah harus membuktikan tudingan Kemlu AS yang menyebut adanya potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dari penggunaan layanan PeduliLindungi selama pandemi COVID-19.

Baca Juga

Mahfud MD soal PeduliLindungi: Indonesia Lebih Baik dari AS Terkait COVID-19

“Kami berharap Pemerintah bisa memberikan bukti konkret lewat metode yang paling mudah dipahami untuk memastikan layanan PeduliLindungi tidak melanggar privasi dan aman digunakan oleh masyarakat,” kata Puan, Senin (18/4).

AS melaporkan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lewat aplikasi PeduliLindungi yang menyimpan informasi masyarakat Indonesia. Puan mengatakan, tudingan dari AS harus mampu dipatahkan dengan jaminan dari Pemerintah.

“Laporan dari pihak Amerika Serikat telah membuat kegelisahan publik. Pemerintah harus mampu memberi penjelasan yang komprehensif sehingga informasi tidak menjadi simpang siur,” ujarnya.

Baca Juga

Kemenkes Jawab Tudingan Aplikasi PeduliLindungi Langgar Privasi

Puan menilai, aplikasi PeduliLindungi telah memberi banyak manfaat dalam penanganan pandemi COVID-19. Meski begitu, tudingan AS yang menyoroti laporan dari sebuah LSM soal Pemerintah yang mengawasi data pribadi masyarakat lewat PeduliLindungi tak bisa diabaikan begitu saja.

“Jangan sampai karena informasi yang kurang valid, semua jerih payah yang dilakukan dalam penanganan COVID-19 menjadi bias,” imbuhnya.

Mantan Menko PMK itu pun mengatakan, pembuktian dari Pemerintah diperlukan agar anggapan PeduliLindungi menimbulkan gangguan kesewenang-wenangan dapat dibantah. Puan menyebut, apabila ada disinformasi soal aplikasi PeduliLindungi, harus bisa diklarifikasi seakurat mungkin.

“Karena ini menyangkut kepercayaan publik. Saya khawatir jika informasi ini tidak ditanggulangi dengan baik, masyarakat menjadi ragu menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” ungkapnya.

“Padahal PeduliLindungi sudah terbukti memberikan manfaat dan turut berkontribusi dalam pengendalian penyebaran COVID-19 di Indonesia,” lanjut Puan. (Pon)

Baca Juga

Saat AS Sorot Potensi Pelanggaran HAM Dalam Aplikasi PeduliLindungi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wamenkes Tegaskan Vaksinasi Menjamin Angka Kematian Akibat COVID-19 Turun
Indonesia
Wamenkes Tegaskan Vaksinasi Menjamin Angka Kematian Akibat COVID-19 Turun

Pemerintah berencana melakukan vaksinasi COVID-19 pada 208.265.720

PT KAI Sudah Layani 1,6 Juta Peserta Rapid Test Antigen di Stasiun
Indonesia
PT KAI Sudah Layani 1,6 Juta Peserta Rapid Test Antigen di Stasiun

KAI senantiasa mengikuti dan mematuhi seluruh ketentuan dari pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 pada moda transportasi kereta api.

PAN Gabung Koalisi untuk Muluskan Program Pemerintah
Indonesia
PAN Gabung Koalisi untuk Muluskan Program Pemerintah

"Nah kelihatannya itu yang menjadi agenda yang harus digolkan," pungkasnya.

Ketua DPD Tegaskan Pejabat Yang Disuntik Vaksin Booster Lukai Perasaan Rakyat
Indonesia
Ketua DPD Tegaskan Pejabat Yang Disuntik Vaksin Booster Lukai Perasaan Rakyat

"Kita mendengar banyak daerah mengeluhkan kekosongan stok vaksin. Maka Pemda sebagai pelaksana vaksinasi harus betul-betul bijaksana dalam menentukan sasaran vaksinasi," kata LaNyalla.

YLKI Usul Penghapusan Pajak Kendaraan
Indonesia
YLKI Usul Penghapusan Pajak Kendaraan

Pajak kendaraan dihapus dan dialihkan saat pemilik kendaraan membeli bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah Setujui PTM Terbatas 50 Persen di Daerah PPKM Level 2
Indonesia
Pemerintah Setujui PTM Terbatas 50 Persen di Daerah PPKM Level 2

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek, Suharti menyampaikan, mulai Kamis (3/2), pembelajaran tatap muka terbatas di daerah level 2 dapat dilakukan dengan kapasitas 50 persen.

Ketentuan Perjalanan Darat Yang Masih Harus Jalani Tes PCR atau Antigen
Indonesia
Ketentuan Perjalanan Darat Yang Masih Harus Jalani Tes PCR atau Antigen

Untuk moda transportasi perintis di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas dikecualikan serta berlaku sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Dituntut Vonis Mati, Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Jalani Hari Penghakiman
Indonesia
Dituntut Vonis Mati, Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Jalani Hari Penghakiman

Terdakwa Herry Wirawan hadir di PN Bandung sekitar pukul 09.15 WIB

Maskapai Diminta Tingkatkan Kelaikan Pesawat Sambut Libur Nataru
Indonesia
Maskapai Diminta Tingkatkan Kelaikan Pesawat Sambut Libur Nataru

Untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun, maka persyaratan yang wajib ditunjukkan adalah negatif rt-pcr

Respons Polda Metro Digugat Mantan Kapolsek Kebayoran Baru
Indonesia
Respons Polda Metro Digugat Mantan Kapolsek Kebayoran Baru

Pemberhentian itu diketahui sudah melalui hasil sidang etik pada awal 2020 silam di Polda Metro Jaya