Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 harus tetap terlaksana meskipun dunia tengah menghadapi dinamika geopolitik.
“Dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan, usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).
Baca juga:
Puan Maharani Desak PBB Ambil Sikap atas Konflik AS-Israel dan Iran di Timur Tengah
Negara Harus Jaminan Keselamatan Jemaah Haji
Puan meminta semua pihak terkait penyelenggaraan haji untuk melakukan evaluasi, mitigasi, dan antisipasi terhadap situasi di Timur Tengah.
DPR RI melalui komisi terkait juga akan melakukan kajian mendalam agar jamaah haji Indonesia tetap dapat beribadah dengan aman dan nyaman.
“Negara harus bisa memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi jamaah haji Indonesia,” tandas putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.
Baca juga:
Kondisi di Arab Saudi
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf melaporkan Pemerintah Arab Saudi memastikan jamaah tetap dapat melaksanakan ibadah umrah dengan aman.
“Kondisi keamanan di Jeddah, Makkah, dan Madinah dilaporkan dalam keadaan aman dan kondusif. Jamaah umrah tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang,” tuturnya, dikutip Antara.
Meski demikian, eskalasi konflik di Timur Tengah berdampak pada stabilitas regional dan aktivitas transportasi udara internasional. Sejumlah negara di kawasan tersebut menutup ruang udara, terutama jalur utama penerbangan menuju Teluk.
Baca juga:
Perang Iran Paksa Indonesia Bikin Alternatif Skenario Haji, Jangan Sampai Pilih Opsi 2
2 Skenario Haji 2026
Sedangkan, Wakil Menteri Haji dan Umroh (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik terhadap penyelenggaraan ibadah haji dengan fokus utama memastikan keselamatan jamaah haji.
Saat ini ada dua skenario yang disiapkan. Pertama, penyesuaian rute penerbangan menuju Arab Saudi apabila jalur penerbangan yang biasa dilalui dinilai tidak aman beralih lewat jalur selatan atau Afrika.
Opsi kedua pemerintah membuka kemungkinan penundaan keberangkatan jemaah haji apabila eskalasi konflik dinilai membahayakan keselamatan jamaah.
“Seperti Covid misal yang lalu, kalau kemudian membahayakan jamaah, misalnya membahaya keselamatan, maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul apabila keselamatan warga negara kita terancam,” tandas Dahnil. (*)
