Ketua DPR Harap Pemilu 2024 Buat Hak Konstitusional Warga Makin Terjamin Ketua DPR Puan Maharani. ANTARA/HO-Humas DPR RI/pri.

MerahPutih.com - Pemerintah dan DPR telah sepakat Pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Keputusan ini diharap membuat persiapan penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia itu semakin matang.

Ketua DPR, Puan Maharani menyatakan bahwa kesepakatan ini diambil secara cermat dengan mempertimbangkan segala aspek.

"Ini adalah hal yang baik demi semakin terjaminnya hak konstitusional warga dalam Pemilu,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/1).

Baca Juga

Hari Ini DPR dan KPU Mulai Bahas Tahapan dan Jadwal Pemilu

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu berharap keputusan bersama tersebut akan meningkatkan kualitas demokrasi di Tanah Air.

“Pemilu 14 Februari, persiapan harusnya lebih matang, agar kekurangan pemilu sebelumnya tidak terulang, sehingga Pemilu berjalan dengan baik dan hak konstitusional rakyat bisa terpenuhi,” ujarnya.

Usai keputusan pelaksanaan Pemilu ini, Puan mengingatkan agar tahapan Pemilu yang harus dibuat dapat dilakukan dengan seksama. Ia meminta agar dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu, semua harus mengedepankan kepentingan rakyat.

Baca Juga

SMRC: Mayoritas Warga tidak Ingin Pemilu 2024 Diundur

"Termasuk bagaimana dalam proses pelaksanaan nanti, jangan sampai ada celah dalam pemenuhan aspek protokol kesehatan. Sambil kita berharap nantinya kondisi Pandemi COVID-19 di Indonesia semakin membaik,” tuturnya.

Puan menegaskan pihaknya akan terus mendukung tahapan proses Pemilu 2024. Ia menyebut, Negara harus menjamin hak konstitusi rakyat dengan memberikan jaminan terhadap pelaksanaan Pemilu dengan asas langsung, umum,bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

“DPR akan siap dukung, khususnya dalam hal anggaran di setiap tahapan demi penyelenggaraan Pemilu yang semakin baik,” imbuhnya.

Baca Juga

Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Puan berharap pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari akan memberikan waktu lebih banyak kepada KPU dalam mempersiapkan Pilkada serentak yang pada 2024 juga akan diselenggarakan, yakni tanggal 27 November. Ia pun meminta Pemerintah untuk terus memfasilitasi setiap kebutuhan dalam tahapan Pemilu.

“Saya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan mengawal proses tahapan Pemilu 2024. Dengan begitu, kami berharap, proses Pemilu menjadi transparan dan mengakomodir suara rakyat,” tutup politikus PDI-Perjuangan (PDIP) ini. (Pon/Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MK Hari Ini Kembali Gelar Sidang
Indonesia
MK Hari Ini Kembali Gelar Sidang

Terdapat dua jadwal sidang yang tertera di laman MK pada hari ini

Resmi, Kaesang Angkat Jacksen Tiago Jadi Pelatih Persis Solo
Indonesia
Resmi, Kaesang Angkat Jacksen Tiago Jadi Pelatih Persis Solo

Direktur Utama PT Persis Solo Saestu (PSS), Kaesang Pangarep resmi mengangkat Jacksen F Tiago menjadi pelatih kepala Persis Solo di Liga 1 musim depan. Sebelumnya Jacksen menjabat manajer tim saat Laskar Sambernyawa saat menjuarai Liga 1 musim 2021/2022.

Ketua DPR: Perkuat Literasi Keuangan Digital
Indonesia
Ketua DPR: Perkuat Literasi Keuangan Digital

“Pemerintah harus secara masif memfasilitasi literasi keuangan digital, terlebih kepada anak-anak muda yang sedang gandrung dengan aset digital, mata uang digital, kripto dan sebagainya,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Senin (7/3).

Polisi di Seluruh Tingkatan Diminta Patuhi Instruksi Kapolri
Indonesia
Polisi di Seluruh Tingkatan Diminta Patuhi Instruksi Kapolri

Mari jadikan kesalahan yang terjadi di Polsek Sei Tuan, Deli Serdang Polda Sumut dan Polres Kota Tangerang Polda Banten sebagai pembelajaran

Ratusan Pengaduan Masalah THR, dari Jumlah Tak Sesuai hingga Belum Dibayarkan
Indonesia
Ratusan Pengaduan Masalah THR, dari Jumlah Tak Sesuai hingga Belum Dibayarkan

Permasalahan tunjangan hari raya (THR) rupanya masih banyak terjadi terhadap para pekerja.

Komnas HAM Sebut Polri Instansi Paling Banyak Diadukan
Indonesia
Komnas HAM Sebut Polri Instansi Paling Banyak Diadukan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan instansi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat sepanjang tahun 2020.

Buntut Poster Jokowi 'The King of Lip Service', BEM UI Dipanggil Rektorat
Indonesia
Buntut Poster Jokowi 'The King of Lip Service', BEM UI Dipanggil Rektorat

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia mengkritik Presiden Jokowi dengan menggunakan poster 'The King of Lip Service'. Hasilnya, BEM UI kini dipanggil pihak rektorat.

Dibanding Pemimpin Dunia,  Approval Rating Jokowi Relatif Lebih Tinggi
Indonesia
Dibanding Pemimpin Dunia, Approval Rating Jokowi Relatif Lebih Tinggi

Berdasarkan data dari Political Intelligence Global Leader Approval rating yang dirilis pada Januari 2022. Ada sejumlah nama presiden dan pimpinan negara demokrasi yang disukai warganya.

Ketum Peradi Bersatu Minta Advokat Jaga Etika, Jangan Remehkan Aparat Hukum
Indonesia
Ketum Peradi Bersatu Minta Advokat Jaga Etika, Jangan Remehkan Aparat Hukum

Seharusnya advokat dalam mengeluarkan pernyataan senantiasa berdasarkan fakta yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan

Pemprov DKI Nyatakan Tak Ada Warganya Terpapar COVID-19 Omicron
Indonesia
Pemprov DKI Nyatakan Tak Ada Warganya Terpapar COVID-19 Omicron

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI memastikan tidak ditemukan empat warga Jakarta terpapar COVID-19 varian baru Omicron atau B.1.1.529.