Ketua DPR Dukung Karantina Wilayah Cegah COVID-19 Ketua DPR, Puan Maharani. ANTARA

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung penanggulangan wabah COVID-19 dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah apabila diperlukan.

“DPR dapat memahami dan mendukung sistem penanggulangan COVID-19 dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah, apabila diperlukan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina,” kata Puan dalam rapat paripurna DPR, Senin (30/3).

Baca Juga:

DPR Janji Awasi dan Kawal Pemerintah Dalam Penanganan COVID-19

Dalam rapat paripurna tersebut, terdapat 45 anggota DPR RI yang hadir secara fisik, dan 297 orang lainnya yang melakukan teleconference virtual.

Puan menghimbau agar masyarakat tidak panik menghadapi wabah COVID-19 dan mengajak masyarakat untuk hidup disiplin dengan melaksanakan physical distancing.

“DPR juga menghimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi wabah COVID-19 dan mengajak masyarakat untuk dapat ikut disiplin dalam melaksanakan physical distancing sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyebaran virus tersebut,” ujar putri presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini.

Foto udara perempatan Alun-alun yang lengang pascakebijakan karantina wilayah diberlakukan di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (27/3/2020). Pemerintah Kota Tegal akan mempertimbangkan kebijakan karantina wilayah dan akan mengganti dengan kebijakan penutupan sejumlah akses jalan sebanyak 50 titik, akibat menuai kontroversi dari pemerintah pusat maupun Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Foto udara perempatan Alun-alun yang lengang pascakebijakan karantina wilayah diberlakukan di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (27/3/2020). Pemerintah Kota Tegal akan mempertimbangkan kebijakan karantina wilayah dan akan mengganti dengan kebijakan penutupan sejumlah akses jalan sebanyak 50 titik, akibat menuai kontroversi dari pemerintah pusat maupun Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

DPR RI mengapresiasi dan akan memberikan dukungan yang diperlukan bagi upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani wabah COVID-19.

“DPR juga terus mencermati dan mengevaluasi perkembangan penanganan wabah tersebut agar dapat berlangsung secara efektif,” tandasnya.

Puan juga meminta, pemerintah mengoptimalkan peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona yang berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun melalui kementerian/lembaga terkait lainnya.

Hal tersebut perlu dilakukan agar para stakeholder tersebut mengambil upaya, kebijakan, dan program yang efektif utamanya dalam menjamin keselamatan rakyat, memberikan pelayanan penanganan, memastikan ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang cukup.

"Termasuk memperluas edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penyebaran COVID-19, serta dalam menangani dampak sosial, ekonomi, dan budaya akibat wabah COVID-19,” tegasnya.

Baca Juga:

Jika Karantina Wilayah, Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok

Mantan Menko PMK ini juga menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam terhadap meninggalnya korban dari dampak wabah COVID-19 di Indonesia.

Puan menambahkan, walaupun wabah COVID-19 tengah melanda Indonesia, namun DPR RI tetap memiliki tugas konstitusional yang tetap harus dilaksanakan

“Pada masa persidangan III ini, dengan situasi menghadapi bencana nonalam wabah COVID-19, DPR memiliki tugas konstitusional yang tetap harus dilaksanakan sebagai wujud penyelenggaraan kedaulatan rakyat,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Pemprov DKI: Pengusaha Bus Harus Patuhi Aturan Penghentian Operasi


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH