Ketua DPR: BIN Sudah Selidiki Keraton Abal-abal Ketua DPR Puan Maharani (kiri) dan Sri Sultan HB x (tengah). Foto: MP/Teresa Ika

MerahPutih.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyoroti kemunculan banyaknya keraton “abal-abal” yang marak akhir-akhir ini. Pihaknya mengatakan Badan Intelejen Negara (BIN) sudah menyelidikit latar belakang kemunculan keraton palsu ini.

"Maraknya keraton-keraton seperti Sunda Empire Keraton agung sejagat sudah dicermati oleh BIN dan aparat hukum terkait seperti kenapa bagaimana dan cara mengatasinya," kata puan usai berdiskusi bersama Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Kantor Gubernur DIY, Senin (20/1).

Baca Juga

Ada 28 Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten, Tiap Anggota Bayar Rp100 Ribu

Sementara, Sri Sultan HB X mengatakan pihaknya prihatin adanya warga Yogyakarta yang menjadi korban Keraton Agung Sejagat (KAS). Menurutnya fenomena ini terjadi lantaran kebiasaan dan budaya warga Yogyakarta yang terlalu percaya dan terbuka pada orang baru dikenal.

Selain itu warga juga dinilai mudah percaya pada iming-iming kekayaan. Ia mengimbau warga Yogyakarta lebih hati-hati dan kritis pada orang baru.

Ketua DPR RI Puan Maharani menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)
Ketua DPR RI Puan Maharani menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)

“Masyarakat kita mudah percaya pada orang lain. Satu-satunya cara adalah membentengi diri sendiri. Lebih kritis saja,” pungkas keturunan asli Raja Mataram ini.

Baca Juga

Pemkab Purworejo Tutup Keraton Agung Sejagat

Polda Jawa Tengah sudah menangkap Totok Santoso Hadiningrat yang disebut sebagai Raja dan Fanni Aminadia sebagai Permaisuri pada Selasa (14/1)

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan kedua tersangka dijerat dengan Pasal 14 UU RI No.1 th 1946 tentang peraturan hukum pidana.

“Isinya barang siapa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat di hukum maksimal 10 tahun dan atau pasal 378 KUHP tentang penipuan,” kata Iskandar, dalam keterangannya, Rabu (15/1).

Barang bukti dan alat bukti adalah 10 orang saksi warga desa Pogung, Purworejo yang merasa resah karena kegiatan pelaku, KTP pelaku, dan dokumen palsu kartu-kartu yg di cetak oleh pelaku untuk perekrutan anggota Keraton Agung Sejagat.

Baca Juga

Latah Ikuti Keraton Agung Sejagat, Kini di Sukoharjo Muncul Kasultanan Karaton Pajang

Selanjutnya, pihak kepolisian akan mendalami kasus tersebut dari keterangan ahli sejarah dan psikologi.

Berita ini merupakan laporan Teresa Ika, kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. (*)

Kredit : patricia


Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH