Ketua DPR Beri PR Buat Komjen Listyo Sigit Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (tengah).ANTARA FOTO/Reno Esnir

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis.

Kepastian itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani. Menurutnya, akan memperhatikan berbagai aspek untuk memberikan pendapat terkait calon kapolri.

Baca Juga

Jokowi Tunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo jadi Calon Tunggal Kapolri

“Pergantian Kapolri saat ini adalah mengikuti siklus masa jabatan yang telah berakhir dan dengan demikian perlu diangkat Kapolri yang baru,” kata Puan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/1).

Puan menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) 2/2002 tentang Polri, Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR.

“Dalam memberikan pendapat atas Kapolri usulan Presiden, DPR akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Kapolri yang diusulkan memenuhi persyaratan,” tegas Puan.

Persyaratan itu meliputi syarat adimistratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Selanjutnya, proses pemberian persetujuan akan dilakukan sesuai mekanisme internal DPR,” ujar Puan.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo (tengah) didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran (kiri) dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono (kanan) saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10-12-2020). ANTARA/HO-Polri
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo (tengah) didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran (kiri) dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono (kanan) saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10-12-2020). ANTARA/HO-Polri

Mekanisme internal DPR yang dimaksud Puan, didahului dengan Rapat Pimpinan, Rapat Badan Musyawarah, pemberitahuan tentang masuknya Surat Presiden tentang Pencalonan Kapolri serta penugasan Komisi terkait, yaitu Komisi III untuk melakukan fit and proper test.

“Hasil uji kelayakan di Komisi III akan kembali dibawa dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan Dewan. Proses ini akan ditempuh selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR," jelas dia

Puan menyatakan DPR akan menjalankan seluruh tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku. Hingga diketahui apakah Kapolri yang diusulkan Presiden mendapat persetujuan DPR.

Puan menambahkan peran institusi Polri sangat penting dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

“Kepemimpinan Polri sangatlah penting dalam mengarahkan, membawa dan membangun institusi Polri yang semakin maju, modern, dan berwibawa,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut.

Puan berharap, Polri ke depan dapat meningkatkan profesionalitas personel, pelayanan publik yang semakin baik, serta rasa aman di dalam masyarakat.

“Setiap momentum pergantian Kapolri akan selalu disertai dengan harapan rakyat agar Polri dapat mewujudkan dirinya sebagai lembaga yang memiliki integritas dalam mengayomi rakyat,” sambung Puan.

Penunjukkan Listyo Sigit sebagai Kapolri, memang sudah diprediksi sebelumnya, karena kedekatan (chemistry) antara Listyo dengan Presiden Jokowi.

Prestasi yang ditunjukkan Listyo Sigit setelah baru saja menjadi Kabareskrim akhir tahun 2019 lalu, telah membuat publik tercenggang ketika kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, terungkap.

Kemudian Sigit, berprestasi menangkap buronan kelas kakap Djoko Tjandra di Malaysia. Sigit yang memimpin tim penangkapan itu bekerja sama dengan Polisi Diraja Malaysia.

Proses hukum terhadap dua oknum jenderal polisi yang terlibat persengkongkolan dengan Djoko Tjandra dilakukan secara profesional dan transparan oleh penyidik Bareskrim Polri. (Knu)

Baca Juga

Kapolri dan Panglima TNI Perintahkan Anak Buahnya Tak Takut Divaksin Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Sebut Vaksinasi COVID Hanya Buat Peserta BPJS Kesehatan Aktif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Sebut Vaksinasi COVID Hanya Buat Peserta BPJS Kesehatan Aktif

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 diberikan gratis untuk semua rakyat Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan keanggotaan BPJS Kesehatan.

Anies Diminta Manfaatkan Ojol Distribusikan Bantuan ke Warga DKI Terdampak PSBB
Indonesia
Anies Diminta Manfaatkan Ojol Distribusikan Bantuan ke Warga DKI Terdampak PSBB

Sebab kata Jupiter, penghasilan mereka kini sudah berkurang akibat adanya aturan PSBB, yang tak diizinkan untuk mengakungkut penumpang.

Hakim Beberkan Lokasi Heru Hidayat Hamburkan Uang Nasabah Jiwasraya untuk Berjudi
Indonesia
Hakim Beberkan Lokasi Heru Hidayat Hamburkan Uang Nasabah Jiwasraya untuk Berjudi

Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup

Simak Nih! 5 Arahan Menhub Ad Interim ke Anak Buahnya
Indonesia
Simak Nih! 5 Arahan Menhub Ad Interim ke Anak Buahnya

Untuk sementara tidak ada perjalanan dinas

Ini Kata Gibran Setelah Resmi Daftar di Pilkada Solo
Indonesia
Ini Kata Gibran Setelah Resmi Daftar di Pilkada Solo

Gibran menegaskan pihaknya bersama Teguh berjanji akan mematuhi seluruh aturan KPU dalam tahapan Pilwalkot Solo.

Alasan Pemerintah Cabut Status Hoaks Obat COVID-19 Pesanan Jokowi
Indonesia
Alasan Pemerintah Cabut Status Hoaks Obat COVID-19 Pesanan Jokowi

Avigan dan chloroquine dainggap obat yang dapat menyembuhkan pasien pengidap virus corona atau Covid-19.

DPR Harap Uji Klinis Alat Deteksi COVID-19 Karya Peneliti UGM Segera Rampung
Indonesia
DPR Harap Uji Klinis Alat Deteksi COVID-19 Karya Peneliti UGM Segera Rampung

Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen berharap, alat pendeteksi virus corona hasil inovasi peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama GeNose segera rampung proses uji klinisnya.

Tahun 2021, Pemerintah Lengkapi 140 Juta Dosis Vaksin COVID-19
Indonesia
Tahun 2021, Pemerintah Lengkapi 140 Juta Dosis Vaksin COVID-19

Pemerintah Indonesia kembali mendatangkan vaksin COVID-19 dalam bentuk bulk 10 juta dosis.

Hari Ini FPI Bakal Datangi Komnas HAM
Indonesia
Hari Ini FPI Bakal Datangi Komnas HAM

Pihaknya bersama para tokoh Nasional akan terus mendukung Komnas HAM untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa kematian enam anggota Laskar

Boni Hargens Sebut KAMI Adalah Barisan Sakit Hati
Indonesia
Boni Hargens Sebut KAMI Adalah Barisan Sakit Hati

Sejauh ini, ada kesan KAMI adalah barisan sakit hati yang sekedar ingin melawan pemerintah karena faktor dendam politik.