Ketua DPR: Aturan PPKM Darurat Jangan Hanya di Atas Kertas Arsip Foto - Seorang murid PAUD di sebuah pekarangan rumah, Desa Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, Jumat (7/8/2020). ANTARA FOTO/Ampelsa/wsj/pri

MerahPutih.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diminta tidak sebatas hanya kebijakan di atas kertas.

Semua aturan yang dituangkan harus dijalankan dan ditegakkan.

"Semua pihak terkait harus membantu agar PPKM Darurat dilaksanakan dengan sempurna, tegakkan aturan, tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas," ungkap Ketua DPR Puan Maharani kepada wartawan, Jumat (2/7).

Baca Juga:

PPKM Darurat Diberlakukan, Aturan Naik Kereta Api Bakal Lebih Ketat

Puan bahkan mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan PPKM Darurat. Dia menilai PPKM Darurat adalah kebijakan untuk menjawab berbagai masukan dari sejumlah pihak selama ini.

Mantan Menko PMK ini berharap, PPKM Darurat dapat berjalan efektif dalam upaya menekan laju penularan COVID-19 di Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Bali.

"Kita semua ingin bangsa ini segera pulih dari pandemi," harapnya.

Puan optimistis kondisi dan penanganan pandemi COVID-19 akan semakin baik jika pemerintah konsisten dan tegas, serta masyarakat berpartisipasi menyukseskan PPKM Darurat.

"Keberhasilannya sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam menyukseskan PPKM Darurat. Marilah kita bulatkan tekad untuk mengakhiri situasi darurat ini. Kita pasti bisa," ujar putri Presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini.

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/dokumentasi pribadi)
Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/dokumentasi pribadi)

PPKM Darurat ini diawali dengan pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH) dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/online.

Meski demikian, pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari tetap berjalan normal 100 persen, namun dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Baca Juga:

Ini Harapan Wagub atas Penerapan PPKM Darurat di Jakarta

Sementara itu, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Sedangkan untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

Untuk mal, sarana sosial, budaya dan olah raga, hiburan dan tempat ibadah dipastikan ditutup sementara. (Knu)

Baca Juga:

Bansos COVID-19 PPKM Darurat Segera Dicairkan Pekan Kedua Juli

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengesahan APBD DKI 2022 Ditargetkan Rampung 26 November
Indonesia
Pengesahan APBD DKI 2022 Ditargetkan Rampung 26 November

Paripurna pengesahan Raperda tentang APBD DKI 2022 untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) rencananya akan dilakukan pada 26 November 2021.

Masuk Tahun Ketiga, Sompo Latih Puluhan Mahasiswa Sadar Lingkungan
Indonesia
Masuk Tahun Ketiga, Sompo Latih Puluhan Mahasiswa Sadar Lingkungan

Program magang yang dilakukan Sompo Environment Foundation diluncurkan pada 2020 di Jepang, telah menghasilkan lulusan 1.100 mahasiswa.

Dikritik Pakar Transportasi, Kendaraan Wisata Listrik Tetap Dibanjiri Penumpang
Indonesia
Dikritik Pakar Transportasi, Kendaraan Wisata Listrik Tetap Dibanjiri Penumpang

Dinas Perhubungan (Dishub) Solo, Jawa Tengah menegaskan minat masyarakat untuk mencoba kendaraan wisata listrik sangat tinggi.

Kelompok Buruh Galang Dana untuk Perjuangan Palestina
Indonesia
Kelompok Buruh Galang Dana untuk Perjuangan Palestina

Kelompok buruh menggalang aksi solidaritas berupa pengumpulan dana untuk perjuangan rakyat Palestina di Timur Tengah.

Jokowi Minta Aparat Tak Bersikap Kasar Pada Pedagang
Indonesia
Jokowi Minta Aparat Tak Bersikap Kasar Pada Pedagang

Menurut Presiden, sejumlah peristiwa yang terjadi di daerah seperti pemukulan pemilik warung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak perlu terjadi

Kutip Bansos COVID-19, Ketua RT di Jakarta Dipecat
Indonesia
Kutip Bansos COVID-19, Ketua RT di Jakarta Dipecat

Masih ada oknum ketua RT di Jakarta yang memangkas bantuan sosial tunai (BST) milik warga penerima bansos COVID-19.

12 Pelaku Pembuatan Kosmetik Kecantikan Ilegal Ditangkap di Bekasi
Indonesia
12 Pelaku Pembuatan Kosmetik Kecantikan Ilegal Ditangkap di Bekasi

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Tangani 370 Kasus Pinjol, Polri Barus Selesaikan 93 Perkara
Indonesia
Tangani 370 Kasus Pinjol, Polri Barus Selesaikan 93 Perkara

Sementara 8 perkara dilimpahkan ke Kejaksaan

Revisi UU Otsus Papua Sasar Pengawasan Tata Kelola Keuangan
Indonesia
Revisi UU Otsus Papua Sasar Pengawasan Tata Kelola Keuangan

Demi kepentingan efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan, memandang perlu perbaikan tata kelolanya sehingga skema besaran dana otsus diatur

Karangan Bunga Hak Interpelasi Formula E Disebut dari Barisan Sakit Hati
Indonesia
Karangan Bunga Hak Interpelasi Formula E Disebut dari Barisan Sakit Hati

Aksi kirim karangan bunga seperti ini sama dengan model dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika tengah menghadapi kasus yang membelitnya.