Ketua DPR: Amendemen UUD Hanya Bahas Soal GBHN Ketua DPR Puan Maharani. (ANTARA FOTO/ Kahfie kamaru)

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani menilai amendemen UUD 1945 lebih baik dilakukan secara terbatas. Pembahasannya jangan sampai melebar, apalagi hingga mengatur terkait penambahan masa jabatan presiden.

"Kalau dari awal niatnya hanya membahas soal GBHN, ya fraksi-fraksi di MPR harus konsisten, jangan melebar ke mana-mana," kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/12), dikutip Antara.

Baca Juga:

Zulhas Sebut Semua Partai Setuju Amendemen UUD 1945

Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan lebih baik tidak ada amendemen UUD 1945 bila ada usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Presiden Jokowi berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen. ANTARA FOTO/Akbar N Gumay.
Presiden Jokowi berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen. ANTARA FOTO/Akbar N Gumay.

Dia mengatakan sejak awal menyatakan wacana penambahan periode jabatan presiden menjadi tiga periode merupakan sebuah kemunduran demokrasi.

Karena itu, Puan menilai harus tertib dan konsisten pada niat awal amendemen yaitu membahas soal GBHN.

Puan Maharani yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan mengakui bahwa partainya melalui Fraksi PDI Perjuangan di MPR menjadi pelopor usulan amendemen terbatas UUD 1945.

Baca Juga:

Peneliti LIPI: Bukan Alquran, Amendemen UUD 1945 Bisa Dilakukan


"Kami tegaskan lagi, hanya amendemen terbatas dengan mengusulkan MPR memiliki kewenangan menetapkan haluan negara," ujarnya.

Ilustrasi - Amendemen UUD NRI Tahun 1945 fokus pada pengembalian wewenang MPR menetapkan GBHN. (ANTARA/Kliwon)
Ilustrasi - Amendemen UUD NRI Tahun 1945 fokus pada pengembalian wewenang MPR menetapkan GBHN. (ANTARA/Kliwon)

Menurut Puan, haluan negara diperlukan sebagai cetak biru atau blue print pembangunan nasional jangka panjang.

Dia mengatakan, memang sudah ada Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) namun itu lebih mencerminkan visi misi presiden yang juga bisa berganti, bukan panduan pembangunan nasional hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh komponen bangsa. (*)

Baca Juga:

Begini Jawaban Nasdem Disinggung Jokowi Cari Muka Terkait Presiden Tiga Periode



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH